Dituntut 5 Tahun Bui, Noel Mengaku Menyesal Tapi Tak Merasa Bersalah
Special Plan – Pengadilan Tipikor Jakarta menjadi tempat terjadi drama hukum yang menarik perhatian publik. Dalam kasus gratifikasi dan pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel ‘Noel’ Ebenezer Gerungan diberikan tuntutan hukuman penjara selama lima tahun. Selain itu, ia juga dihukum denda sebesar Rp250 juta serta wajib mengganti kerugian negara sejumlah Rp1,435 miliar. Jika jumlah harta benda yang dimiliki tidak cukup, maka seluruh asetnya akan disita untuk keperluan negara, dengan tambahan hukuman penjara dua tahun.
Respons Noel Usai Mendengar Tuntutan
Noel, yang saat ini berada di Pengadilan Tipikor Jakarta, langsung memberikan respons atas putusan jaksa. Meski menyatakan menyesal, ia menjelaskan bahwa perasaan itu tidak berasal dari rasa penyesalan terhadap tindakannya, melainkan sindiran terhadap ketidakseimbangan hukuman antara dirinya dengan terdakwa lain. Ia menyoroti bahwa ada orang yang menyalahgunakan dana lebih besar namun hanya mendapat hukuman yang lebih ringan.
“Bayangkan, (terdakwa lain) yang korupsi Rp75 miliar hanya 6 tahun. Saya yang dianggap menerima Rp3 miliar, 5 tahun. Kalau gitu menyesal nggak? Saya menyesal lah! Mending yang korupsi sebanyak-banyaknya. Cuma beda setahun,” ujarnya dengan nada kecewa.
Noel menganggap tuntutan dari jaksa KPK terkesan tidak logis. Ia merasa bingung mengapa cara berpikir mereka berbeda dari penalaran umum. Menurutnya, hukuman lima tahun bagi kasus yang ia anggap tidak terlalu berat terasa berlebihan.
“Ini gimana sih hukum? Logikanya saya nggak ngerti ini cara berpikirnya tuh. Ya jujur aja, mau 4 tahun, mau 5 tahun, dihukum 3 hari aja kita merasa kayak di… di neraka tuh. Apalagi sekian banyak?,” tegas Noel dengan nada penekanan.
Peran Noel dalam Pemimpinan Prabowo
Menurut pengakuan Noel, tindakannya sebagai wakil menteri tenaga kerja selama periode 2024–2025 tidak terlepas dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang dijalankan justru berpijak pada kepentingan rakyat. “Saya bingung, kok kita punya kebijakan yang menguntungkan rakyat, lantas kemudian saya juga ngikutin arah perintah presiden, tidak ada kerugian negara. Tidak ada yang saya curi duit rakyat satu rupiah pun. Gitu lho,” katanya.
Noel menyatakan bahwa tuntutan jaksa tidak mencerminkan kejelasan antara kejahatan dan tindakan yang dianggapnya masih dalam batas wajar. Ia berpendapat bahwa dalam sistem hukum yang ada, adanya penyimpangan dalam menghitung bobot tindak pidana bisa memicu kekecewaan terhadap keadilan. Dalam proses pengurusan K3, ia mengaku tidak melanggar prinsip dasar kejujuran. Baginya, upaya untuk mempercepat proses atau menyesuaikan kebutuhan instansi tertentu tidak sama dengan pengambilan dana secara korup.
Kasus K3: Apa yang Terjadi?
Kasus ini menyangkut pemrosesan sertifikat K3, yang menjadi syarat bagi perusahaan untuk memastikan lingkungan kerja aman bagi pekerja. Noel mengklaim bahwa selama masa jabatannya, ia melakukan proses tersebut demi menjamin kesejahteraan buruh. Meski demikian, jaksa KPK menganggap ada gratifikasi dan pemerasan yang dilakukan dalam upaya tersebut.
Menurut laporan penyidik, Noel menerima uang dari pihak tertentu sebagai imbalan atas kecepatan proses pengurusan sertifikat K3. Jumlah uang yang diterima mencapai Rp3 miliar, yang ia anggap tidak terlalu besar dibandingkan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa lain. Ia juga mempertanyakan apakah ada bukti yang cukup untuk mengklasifikasikan tindakannya sebagai pemerasan.
Perbedaan Penjelasan antara Jaksa dan Terdakwa
Penuntutan jaksa KPK didasarkan pada perbedaan antara pemerasan dan korupsi. Dalam pandangan mereka, Noel menyalahgunakan posisi untuk menerima uang yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan umum. Namun, Noel menegaskan bahwa ia tidak memperoleh dana secara tidak sah, melainkan sebagai bagian dari perjanjian antara lembaga dan pihak yang terlibat. “Saya nggak ambil uang rakyat, tapi hanya sekadar bantuan untuk percepatan proses,” ujarnya.
Sebagai penegak hukum, jaksa KPK memiliki kewenangan untuk menilai bobot tindakan yang dilakukan terdakwa. Tuntutan lima tahun menjadi langkah mereka untuk mengimbangi kerugian negara. Namun, Noel berargumen bahwa dalam konteks kasus ini, kerugian yang terjadi tidak cukup signifikan untuk diberikan hukuman seberat itu. Ia menilai bahwa ada tuntutan yang terlalu keras tanpa mempertimbangkan konteks sebenarnya.
Perbandingan Hukuman dengan Terdakwa Lain
Pandangan Noel semakin kuat ketika ia membandingkan hukuman dirinya dengan tindakan terdakwa lain. Ia mengatakan bahwa kasus korupsi sebesar Rp75 miliar hanya mendapat hukuman enam tahun, sementara tindakannya yang dianggap lebih ringan mendapat lima tahun. “Kalau penuntutan ini lebih keras dari pada kasus korupsi yang lebih besar, maka saya merasa sangat menyesal,” tambahnya.
Ia berharap ada kejelasan dalam penilaian hukum, agar tidak terjadi kesan bahwa tindakan korupsi yang lebih berat dianggap lebih ringan. “Jadi, apa yang saya lakukan itu tidak lebih baik dari pada kasus-kasus lain? Justru saya mempercepat proses agar bisa menolong rakyat, bukan justru menyesal,” kata Noel dalam wawancara usai menghadiri sidang tersebut.
Dengan tuntutan ini, kasus K3 menjadi salah satu dari banyak isu korupsi yang diangkat dalam proses penegakan hukum. Noel mengharapkan bahwa keputusan jaksa KPK dapat memberikan kejelasan, agar masyarakat tidak bingung antara tindakan yang dianggap korup dan yang dianggap hanya masuk akal. Ia yakin bahwa hukuman yang diberikan harus mencerminkan kesesuaian antara bobot kejahatan dan keberimbangan dalam sistem hukum yang berlaku.