DPRD Usul 50% Anggaran LPDP Jakarta Dialihkan Buat Sekolah Gratis dan SLB

DPRD Usul 50 Anggaran LPDP untuk Pendidikan Inklusif dan Sekolah Gratis

Beritaterbaik.com – DPRD Usul 50 Anggaran LPDP Jakarta menjadi sorotan utama dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2027. Komisi E DPRD DKI Jakarta mengajukan rekomendasi strategis terkait penggunaan dana beasiswa LPDP yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dalam pertemuan bersama Dinas Pendidikan DKI, Ketua Komisi E Muhammad Subki menyampaikan pandangan bahwa separuh dari total anggaran beasiswa tersebut sebaiknya dialihkan untuk mendukung Program Sekolah Swasta Gratis serta pengembangan fasilitas Sekolah Luar Biasa (SLB) di seluruh wilayah ibu kota.

Revisi Alokasi Dana Beasiswa

Awalnya, Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan besaran anggaran LPDP mencapai Rp 99,9 miliar untuk tahun 2027. Namun, setelah melalui diskusi mendalam, para anggota dewan menilai angka tersebut perlu penyesuaian mengingat kondisi ekonomi Jakarta yang masih mengalami fluktuasi. Subki menegaskan bahwa program beasiswa tidak perlu dihentikan, melainkan disesuaikan proporsinya agar lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dasar masyarakat.

LPDP silakan dilanjutkan, tapi porsinya dikurangi, tegas Subki dalam rapat komisi.

Menurut penjelasan Subki, program beasiswa LPDP saat ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mendasar masyarakat Jakarta. Prioritas utama seharusnya diberikan pada pemenuhan akses pendidikan bagi siswa kurang mampu dan anak-anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, dalam rencana pelaksanaan tahun 2027, dana LPDP akan dibagi secara proporsional menjadi dua bagian yang setara.

Jadi untuk LPDP separuh, untuk sekolah swasta gratis dan SLB separuh, jelas Subki.

Strategi Pengembangan Pendidikan

Politisi dari Fraksi PKS ini mengakui bahwa program beasiswa LPDP bagi siswa berprestasi tetap memiliki nilai strategis bagi pembangunan Jakarta. Program tersebut berfungsi sebagai persiapan sumber daya manusia berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan ibu kota. Subki menjelaskan bahwa target utamanya adalah memproyeksikan siswa-siswa berbakat untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri dengan jurusan yang dibutuhkan DKI Jakarta.

Kita ingin memproyeksikan mereka sekolah di luar negeri dengan jurusan yang diperlukan DKI Jakarta, ungkapnya.

Sementara itu, program sekolah swasta gratis saat ini menargetkan 103 institusi pendidikan untuk tahun berjalan. Melalui inisiatif ini, akses layanan pendidikan bagi warga kurang mampu di seluruh wilayah DKI diharapkan dapat terdistribusi secara merata. Subki menambahkan bahwa jumlah sekolah swasta gratis perlu ditingkatkan dari angka sebelumnya agar progres program semakin optimal dan menjangkau lebih banyak siswa.

Kita ingin adanya penambahan sekolah swasta gratis dari yang kemarin 103. Supaya progres sekolah gratis ini semakin banyak, ujar Subki.

Penguatan Infrastruktur SLB

Salah satu poin penting yang disoroti oleh Subki adalah keterbatasan fasilitas pendidikan bagi anak-anak disabilitas di Jakarta. Ia mendorong Pemprov DKI untuk memberikan perhatian lebih besar, termasuk melalui penambahan alokasi anggaran khusus untuk SLB. Subki menekankan bahwa anak-anak istimewa tersebut berhak mendapatkan layanan pendidikan yang memadai dan berkualitas.

Anak-anak kita yang istimewa harus mendapatkan layanan yang cukup. Paling tidak progresnya ada, kata dia.

Dengan usulan ini, DPRD DKI Jakarta berharap dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif. Pengalihan setengah anggaran LPDP diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kedua sektor pendidikan tersebut. Program sekolah gratis dan pengembangan SLB akan berjalan sinergis untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar masyarakat Jakarta secara menyeluruh.