Tito Respons PDIP Soal Maling Ayam di Tabanan: Kepala Daerah Partai Mana?
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan respons atas pertanyaan yang diajukan oleh Deddy Sitorus, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan. Isu
Tito Karnavian Tanggapi Isu Maling Ayam di Tabanan: Kepala Daerah Partai Apa?
Beritaterbaik.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan respons atas pertanyaan yang diajukan oleh Deddy Sitorus, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan. Isu yang dibahas berkaitan dengan kematian seorang pencuri ayam yang dikeroyok warga di Tabanan, Bali. Menurut Tito, kepala daerah memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat setempat.
Kasus Maling Ayam yang Menyedihkan
Deddy Sitorus sebelumnya menyoroti kasus tersebut saat menghadiri rapat Komisi II DPR bersama Kemendagri pada Kamis, 30 Juli 2026. Dalam pertemuan itu, ia menampilkan rekaman video kejadian pencurian ayam di Tabanan. Deddy mengungkapkan bahwa ayah dari korban telah tiga hari tidak pulang karena mencari uang untuk membeli beras dan membayar uang sekolah anaknya.
“Ini di Tabanan. Kabarnya Bapanya sudah 3 hari nggak pulang, cari uang beli beras dan bayar uang sekolah anak. Mati konyol. Seperti ayam potong, Pak, memperlakukan massa. Bapak-bapak pejabat ini, bayangkan kalau anak Bapak,” ujar Deddy.
Tito Meminta Bantuan Deddy
Tito kemudian menyampaikan bahwa ia telah mengecek asal partai dari kepala daerah Tabanan. Ia juga meminta Deddy untuk ikut mengingatkan pejabat tersebut terkait perannya dalam melindungi warga.
“Tapi saya mohon bantuan juga kepada Pak Deddy, tadi kami pertanyakan di mana kepala daerahnya. Dan tolonglah juga, mohon maaf aja ini Pak. Saya tadi cek, siapa ini kepala daerahnya ya, Tabanan. Dari partai mana itu? Pak Tolong Pak, Bapak ingatkan juga yang bersangkutan,” kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR.
Permintaan Pembentukan SOP
Deddy menekankan bahwa keselamatan rakyat merupakan tanggung jawab kolektif, khususnya bagi kepala daerah. Ia juga mengusulkan agar Mendagri dan para kepala daerah duduk bersama untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Pak Menteri, saya minta tolong, Pak Menteri. Kita buat SOP, Pak, bagaimana meghindarkan kejadian seperti ini. Kepala daerah itu harus menjadi simpul, Pak, bukan Polisi saja,” tegas Deddy.
