New Policy: Stok Beras Capai 5,3 Juta Ton, Amran Minta Pedagang Jangan Mainkan Harga

New Policy untuk Stabilisasi Harga Beras

New Policy – Indonesia kini menghadapi situasi stok beras yang menggembirakan, dengan cadangan mencapai 5,3 juta ton, menurut laporan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. New Policy yang diterapkan pemerintah bertujuan untuk mengendalikan fluktuasi harga beras di pasar, memastikan ketersediaan pangan pokok tetap terjaga. Angka stok ini menunjukkan bahwa pasokan beras nasional tidak lagi terancam kekurangan, sehingga memungkinkan stabilitas harga yang lebih baik untuk masyarakat.

Dalam pidatonya, Amran menegaskan bahwa New Policy menjadi alat utama untuk mencegah kenaikan harga berlebihan. Ia meminta para pedagang beras tidak memanipulasi harga, karena stok yang melimpah di gudang Perum Bulog memberi ruang untuk distribusi yang lebih efisien. “Kami sudah memastikan pasokan beras cukup untuk kebutuhan nasional. Jangan ada yang main-main dengan harga, karena ini bisa memengaruhi kesejahteraan rakyat,” kata Amran, Minggu (14/6/2026).

“New Policy ini sangat penting karena memperkuat pengawasan terhadap harga beras di tingkat ritel. Kami bersama Satgas Pangan dan Dirkrimsus akan melacak kegiatan pedagang yang mencoba mempermainkan harga, terutama di saat stok berlimpah,” ujar Amran.

Langkah Strategis untuk Mempertahankan Stabilitas Pasar

Kebijakan New Policy bukan hanya fokus pada pengadaan beras, tetapi juga mengintegrasikan kerja sama antar lembaga pemerintah dan pihak swasta. Pemerintah menekankan perlunya koordinasi dengan pelaku usaha ritel, produsen, dan distribusi untuk memastikan harga beras tetap terjangkau. Dengan gudang penyimpanan yang telah melebihi kapasitas normal, Bulog menyiapkan langkah-langkah seperti penyewaan ruang tambahan untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Amran juga mengungkapkan bahwa New Policy mencakup pengawasan ketat terhadap harga di pasar tradisional dan modern. Ia menekankan bahwa langkah ini bertujuan mengurangi tekanan inflasi terhadap masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah. “Kami tidak hanya memperkuat pasokan, tetapi juga memastikan distribusi berjalan adil dan transparan,” jelasnya. Selain itu, kebijakan ini juga melibatkan pendidikan konsumen untuk lebih memahami pasar dan menghindari kesalahpahaman terkait harga beras.

Kebijakan New Policy menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara produksi dan konsumsi. Dengan stok beras yang memadai, pemerintah berharap bisa meminimalkan risiko krisis pangan dan menjaga harga tetap stabil. Namun, Amran mengingatkan bahwa keberhasilan New Policy bergantung pada kerja sama semua pihak, termasuk pengusaha dan pemilik toko.

Produksi dan Distribusi Beras dalam Perspektif Global

Produksi beras nasional yang meningkat menjadi fondasi utama dari New Policy. Menurut laporan Rice Outlook Mei 2026 dari Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), produksi global beras mengalami peningkatan dari 541,3 juta ton menjadi 542,8 juta ton dalam periode 2025-2026. Di sisi lain, Indonesia berhasil menempati posisi teratas dalam kenaikan produksi beras, dengan volume mencapai lebih dari 30 juta ton per tahun. Angka ini jauh melebihi produksi negara seperti Nigeria (5,9 juta ton), Pantai Gading (1,7 juta ton), dan Vietnam (26,2 juta ton).

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menambahkan bahwa New Policy juga mendorong pengembangan merek premium beras seperti Befood, Punokawan, dan Setra Ramos. “Kami ingin memastikan pasar ritel modern tetap terpenuhi, sementara pasar tradisional tidak terabaikan. New Policy ini mengintegrasikan kedua segmen tersebut,” terang Ketut. Ia menegaskan bahwa ketersediaan beras premium bertujuan menarik konsumen yang lebih kritis terhadap kualitas dan harga.

Dengan stok beras yang memadai dan New Policy yang diterapkan, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan pasar yang sehat dan kompetitif. Langkah ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga memberi peluang bagi produsen lokal untuk berkembang. Amran menyatakan bahwa New Policy akan terus diawasi dan diperbaiki sesuai kebutuhan, dengan penguatan regulasi dan penerapan sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang tidak patuh.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6