New Policy: Kelola Ekspor Satu Pintu, Danantara Bakal Bikin Rupiah Perkasa

Kelola Ekspor Satu Pintu, Danantara Bakal Bikin Rupiah Perkasa

New Policy – Kebijakan baru yang diterapkan pemerintah melalui pendirian PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) diharapkan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE). New Policy ini bertujuan mengintegrasikan proses ekspor ke dalam satu sistem yang terpusat, sehingga memudahkan pemantauan dan pengelolaan alur dana dari sektor ekspor ke dalam negeri. Dengan adanya mekanisme satu pintu, pemerintah bisa lebih cepat mengumpulkan dana hasil ekspor, yang secara langsung berpotensi memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kebijakan ini juga dirancang untuk mengurangi risiko penyalahgunaan dana yang selama ini dianggap menjadi tantangan utama dalam perekonomian Indonesia.

Penguatan Rupiah dan Peran Sektor SDA

Pendapat para ahli menunjukkan bahwa new policy ini bisa menjadi kunci dalam stabilitas mata uang rupiah. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (IDEF) Fendi Susiyanto menyatakan, pengelolaan DHE yang lebih terarah akan memberi dampak positif pada kebijakan moneter. Meski regulasi ekspor sudah berlaku sejak lama, kinerjanya belum optimal karena ketidaksempurnaan dalam pengumpulan dan penggunaan devisa. Dengan new policy, pemerintah bisa lebih efektif mengawasi alur dana ekspor, terutama dari sektor SDA yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

“Sektor SDA seperti batubara, CPO, dan ferro alloy memegang peran kritis dalam ekspor, sehingga new policy ini diharapkan menjadi alat untuk memaksimalkan kontribusi sektor tersebut terhadap penguatan rupiah. Dengan memperbaiki transparansi dan akuntabilitas, new policy bisa membantu mengurangi tekanan inflasi serta meningkatkan daya saing ekspor,” ujarnya, Rabu (17/6/2026).

Transparansi dan Efisiensi dalam Ekspor

Kebijakan satu pintu diharapkan mengatasi masalah akuntabilitas yang selama ini menghambat pertumbuhan cadangan devisa. Dengan membangun sistem pengelolaan ekspor yang terpusat, DSI akan memudahkan pelacakan transaksi, baik dari sisi pemerintah maupun pelaku usaha. Fendi menekankan bahwa sektor SDA, yang mencapai nilai ekspor US$ 72,05 miliar atau lebih dari Rp 1.152,8 triliun pada tahun 2026, masih rentan terhadap tekanan harga global dan volatilitas pasar. New Policy ini bertujuan mengoptimalkan penerimaan negara dari komoditas tersebut, terutama melalui peningkatan pengumpulan dana yang selama ini dikelola secara terpisah oleh berbagai pihak.

Pendirian DSI menjadi bagian dari new policy yang bertujuan meningkatkan keterlibatan pemerintah dalam peran ekspor. Sebelumnya, banyak eksportir menggunakan perusahaan afiliasi di luar negeri untuk mengelola transaksi, sehingga mengurangi pengawasan langsung terhadap alur dana. Dengan new policy, seluruh transaksi ekspor dari sektor SDA akan diakses melalui satu pintu, yang diharapkan mengurangi kebocoran dana dan meningkatkan keterbukaan informasi. Hal ini juga bisa mendukung upaya pemerintah dalam mengelola inflasi dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran.

Kebijakan ini dan Tantangan Implementasinya

Pendekatan satu pintu dalam new policy ini memerlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga pemerintah, dan pelaku ekspor. Fendi Susiyanto menjelaskan, kebijakan ini perlu disertai dengan peningkatan kapasitas SDM dan teknologi pendukung agar bisa berjalan efektif. Selain itu, new policy juga harus diimbangi dengan kebijakan stimulus untuk memastikan eksportir tidak merasa terbebani oleh perubahan sistem. Keberhasilan implementasi kebijakan ini akan menjadi tolak ukur dalam menilai dampaknya terhadap penguatan rupiah.

Meski potensi kebijakan ini besar, ada tantangan yang perlu diatasi. Pertama, perusahaan eksportir mungkin perlu menyesuaikan proses bisnis mereka dengan sistem baru, yang bisa menyebabkan kekacauan sementara. Kedua, kebijakan ini perlu diterapkan secara konsisten untuk menghindari “jalan pintas” dalam pengelolaan dana. Fendi menyebut, jika new policy ini dijalankan dengan baik, rupiah akan lebih tahan terhadap tekanan eksternal, seperti kenaikan suku bunga di luar negeri atau volatilitas harga komoditas global.

Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, nilai ekspor batubara, CPO, dan ferro alloy pada tahun 2026 mencapai US$ 72,05 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa sektor SDA tetap menjadi penggerak utama perekonomian, terutama dalam menopang devisa negara. Dengan new policy, dana dari komoditas-komoditas ini bisa dialokasikan secara lebih optimal untuk kebutuhan nasional, seperti pembangunan infrastruktur atau peningkatan kualitas produk dalam negeri. Hal ini tidak hanya memperkuat rupiah, tetapi juga meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional.

Kebijakan satu pintu dalam new policy ini diharapkan menjadi contoh terbaik dalam pengelolaan ekspor yang lebih transparan. Selain menguntungkan penguatan rupiah, sistem ini juga bisa membantu pemerintah menilai tren ekonomi secara lebih akurat. Misalnya, data dari DSI bisa digunakan untuk memperkirakan kebutuhan devisa dan menentukan kebijakan moneter yang lebih tepat. Fendi menambahkan, new policy ini perlu diiringi dengan reformasi lain, seperti penghapusan beban birokrasi yang menghambat ekspor. Jika semua faktor ini berjalan selaras, Indonesia bisa menjadi negara dengan penguatan rupiah yang lebih stabil dan berkelanjutan.