Main Agenda: Bahlil Bidik Seluruh Desa di Indonesia Teraliri Listrik

Bahlil Lahadalia Targetkan Semua Desa di Indonesia Terhubung Listrik Tahun 2029

Main Agenda – Sebagai bagian dari Main Agenda pemerintah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmen untuk menjamin akses listrik kepada seluruh desa dan dusun di Indonesia hingga tahun 2029. Main Agenda ini bertujuan mendorong keterjangkauan energi bagi masyarakat pedesaan, yang selama ini masih kesulitan memperoleh pasokan listrik. Pada rapat kerja dengan Komisi XII DPR, Bahlil menyampaikan bahwa program tersebut akan menjadi prioritas utama dalam upaya mewujudkan kemandirian energi nasional. Untuk mendukung rencana ini, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 520 miliar untuk Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), sementara pembangunan infrastruktur listrik di desa diusulkan mendapat dana hingga Rp 9,75 triliun. Main Agenda ini merupakan bagian dari visi pemerintah untuk mengubah wajah Indonesia dalam hal akses energi, terutama di wilayah terpencil yang kurang mendapat perhatian.

Kondisi Listrik di Wilayah Timur Masih Memprihatinkan

Dalam Main Agenda elektrifikasi, Bahlil menyoroti bahwa sejumlah daerah di Indonesia Timur masih menghadapi tantangan besar dalam pengadaan listrik. Survei terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 10.000 titik wilayah belum teraliri listrik, terdiri dari 5.700 desa dan 4.400 dusun. Hal ini menjadi perhatian khusus dalam Main Agenda karena daerah-daerah ini seringkali berada di lokasi terpencil dengan kondisi alam yang sulit. “Saya pergi ke wilayah timur, dan ternyata masih ada beberapa pulau serta daerah terpencil yang tidak memiliki pasokan listrik yang memadai. Coba bayangkan saja,” ujarnya saat menjelaskan situasi saat ini. Main Agenda ini bertujuan mengatasi masalah tersebut dengan menyiapkan strategi yang lebih komprehensif, termasuk pengembangan sumber daya terbarukan dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

“InsyaAllah, doa kita mohon dukungan dari Bapak-Ibu anggota Komisi XII agar semua desa dan dusun bisa merasakan bagian dari kemerdekaan Republik Indonesia,” kata Bahlil saat mengajak kerja sama dengan legislatif. Main Agenda ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan energi, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil. Bahlil juga menyampaikan bahwa program ini tidak hanya fokus pada pemasangan jaringan listrik, tetapi juga melibatkan pelatihan tenaga listrik lokal serta pemanfaatan teknologi modern untuk memastikan layanan yang stabil.

Pengembangan PLTS 100 GW sebagai Bagian dari Main Agenda

Kementerian ESDM terus mendorong Main Agenda elektrifikasi dengan menggandeng PLN untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt (GW). RUPTL PLN 2025–2034 sedang direvisi guna mendukung proyek ini, yang dianggap sangat strategis dalam Main Agenda pemerintah. “RUPTL yang ada bisa direvisi jika dibutuhkan, tergantung pada kebutuhan tahun ini atau tahun depan,” jelas Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE, Harris, dalam sesi diskusi. Main Agenda ini tidak hanya mempercepat penggunaan energi terbarukan, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, yang selama ini menjadi masalah utama dalam ketersediaan energi.

Main Agenda pengembangan PLTS 100 GW diharapkan bisa memberikan dampak signifikan terhadap pemerataan akses listrik, terutama di wilayah yang sulit dijangkau oleh jaringan transmisi tradisional. Sebagai langkah awal, pemerintah akan membangun 17 GW dalam beberapa tahun ke depan, yang akan menjadi fondasi untuk program jangka panjang. Harris menegaskan bahwa komunikasi dengan PLN sudah berjalan lancar, dan penggunaan lahan 24 ribu hektare di Pulau Jawa sebagai basis PLTS akan mendukung Main Agenda tersebut. Pemanfaatan energi surya ini juga diharapkan dapat mengurangi biaya operasional serta mengurangi risiko krisis energi di masa depan.

Percepatan Infrastruktur sebagai Pendorong Main Agenda

Untuk memastikan Main Agenda elektrifikasi dapat tercapai, Kementerian ESDM bersama ATR/BPN telah mengidentifikasi lahan strategis yang akan digunakan sebagai titik pembangunan infrastruktur. Wakil Menteri ESDM, Yuliot, menyatakan bahwa pemerintah akan menghubungkan gardu induk PLN dengan lokasi pembangkit melalui transmisi yang lebih efisien. “Pada tahap awal, kita fokus pada 17 GW untuk mempercepat penerapan,” katanya. Main Agenda ini diharapkan bisa menggerakkan perubahan yang lebih luas, termasuk pengurangan kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, masyarakat pedesaan akan dapat memanfaatkan layanan energi yang sama seperti di kota besar, sehingga meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Berita ini ditulis pada Selasa, (16/6/2026), dengan referensi dari Antara pada Kamis (11/6/2026). Main Agenda elektrifikasi dan pengembangan energi terbarukan telah menjadi prioritas dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah menekankan bahwa program ini tidak hanya bertujuan memperluas jaringan listrik, tetapi juga mengubah pola penggunaan energi secara lebih berkelanjutan. Percepatan infrastruktur, perluasan akses, serta pemanfaatan sumber daya lokal menjadi pilar utama dalam Main Agenda ini. Dengan strategi yang lebih terarah, diharapkan semua desa di Indonesia bisa teraliri listrik dalam waktu dekat, sekaligus memberikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Implementasi Main Agenda dalam Rangka Keterjangkauan Energi

Main Agenda elektrifikasi juga mencakup upaya untuk mengurangi biaya listrik bagi masyarakat pedesaan. Pemerintah menyadari bahwa akses listrik yang baik adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Bahlil Lahadalia menekankan bahwa program ini akan dijalankan secara bertahap, dengan fokus pada desa-desa yang paling membutuhkan. “Kami tidak hanya membangun jaringan listrik, tetapi juga menjamin bahwa biaya yang diterima oleh masyarakat bisa terjangkau,” katanya. Main Agenda ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa energi tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berpenghasilan rendah.

Dalam Main Agenda ini, pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga, termasuk Kementerian ESDM, PLN, dan pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur listrik desa tidak bisa dilakukan secara mandiri, tetapi memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Bahlil mengungkapkan bahwa setiap desa yang teraliri listrik akan menjadi wadah bagi pembangunan yang lebih inklusif. Main Agenda ini juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan, karena penggunaan energi terbarukan seperti PLTS diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan demikian, Main Agenda tidak hanya berfokus pada akses, tetapi juga pada kualitas dan keberlanjutan energi.

Program Main Agenda elektrifikasi di Indonesia juga diimbangi dengan perencanaan jangka panjang. Pemerintah menyatakan bahwa target 100 GW PLTS dan 24 ribu hektare lahan yang sudah disiapkan akan menjadi fondasi untuk pertumbuhan energi yang lebih stabil. Selain itu, Main Agenda ini akan dilengkapi dengan pendampingan teknis dan pelatihan bagi masyarakat setempat, sehingga mereka mampu memanfaatkan listrik secara optimal. Dengan semua upaya ini, pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada desa yang tertinggal dalam era modernisasi. Main Agenda menjadi bukti bahwa pemerintah benar-benar serius dalam mewujudkan visi pemerataan energi untuk seluruh penjuru negeri.