KSAD Bantah Perintah Bubarkan Nobar Film Pesta Babi
Topics Covered – Jakarta, Liputan6.com – Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), menyangkal telah memberikan perintah resmi kepada prajurit TNI AD untuk membatalkan acara nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi yang disutradarai oleh Dhandy Laksono. Ia menegaskan bahwa keputusan untuk menghentikan pemutaran film ini lebih bersifat lokal, dipicu oleh pertimbangan keamanan wilayah yang ditangani oleh pemerintah daerah. “Pembubaran nonton bareng dilakukan oleh pejabat setempat karena khawatir ada risiko keributan. Tanggung jawab ini bukan hanya untuk angkatan darat, tapi juga pihak pemerintah yang memandang perlu intervensi,” jelas Maruli saat di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (19/5/2026).
Topics Covered: Kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan
Pesta Babi memicu perdebatan luas karena membahas kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan. Film ini mengungkapkan dampak sosial dan lingkungan dari proyek yang dikaitkan dengan penggalian lahan untuk pembangunan infrastruktur. Maruli menyoroti aspek pendanaan film tersebut, mengingat produksi yang menampilkan narasi provokatif membutuhkan biaya operasional signifikan. “Sekarang pertanyaannya, bagaimana seseorang bisa membuat video dengan cerita yang begitu dramatis, sementara dana pembiayaannya berasal dari mana? Ya, coba saja,” tegasnya.
Kritik terhadap PSN di Papua Selatan menyentuh isu hak ulayat masyarakat adat, perubahan ekosistem, dan konflik antara pemerintah dengan masyarakat setempat. Maruli menilai bahwa film ini menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam konteks kebebasan berekspresi. “Kritik seperti ini wajar dalam demokrasi, selama tidak direspons secara berlebihan. Topik yang diangkat seharusnya menjadi bahan perdebatan, bukan penyebab kekacauan,” imbuhnya.
Topics Covered: Perbedaan Penanganan di Berbagai Daerah
Menurut Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, keputusan untuk menghentikan nobar Pesta Babi tidak bersifat seragam. Ia menjelaskan bahwa beberapa daerah, seperti di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, melarang pemutaran film tersebut karena alasan administratif. Namun, di kampus Bandung dan Sukabumi, kegiatan nobar tetap berjalan tanpa hambatan. “Topik yang diangkat dalam film ini memang kontroversial, tetapi penghentian harus didasari pertimbangan yang matang, bukan hanya karena reaksi masyarakat,” ujarnya.
Yusran juga mengingatkan bahwa penonton tidak boleh langsung terprovokasi oleh judul film. “Topik ‘Pesta Babi’ diangkat dengan tujuan menggambarkan dampak proyek PSN, tapi harus jelas bagaimana narasi ini disampaikan. Jika masyarakat tidak memahami konteksnya, akan muncul kesalahpahaman,” tambahnya. Ia menekankan bahwa kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan kehati-hatian dalam menyampaikan pesan yang bisa menimbulkan konflik.
Di sisi lain, Maruli membenarkan bahwa TNI AD tetap mendukung kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. “Topik yang diangkat dalam film ini memang penting, dan itu adalah bagian dari dialog nasional. Angkatan darat hanya bertindak sebagai pengaman, bukan penentu,” katanya. Ia juga menyebutkan bahwa dalam beberapa kasus, prajurit TNI AD justru menjadi tempat berdiskusi masyarakat terkait proyek-proyek pemerintah.
Topics Covered: Konteks Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan
Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan, yang menjadi fokus utama film Pesta Babi, merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan ketahanan pangan dan energi nasional. Proyek ini telah berjalan sejak tahun 2022, dan dianggap sebagai salah satu dari beberapa inisiatif pembangunan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Namun, kritik terhadap PSN tidak hanya berfokus pada penggunaan lahan, tetapi juga pada kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan dan dampak sosial yang terjadi.
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa kebijakan seperti PSN di Papua Selatan memiliki tujuan untuk mendorong pembangunan daerah. “Topik yang diangkat dalam film ini memang mengkritik proyek tersebut, tapi itu adalah bagian dari proses demokrasi. Jika semua orang harus diam, maka kebebasan berekspresi tidak akan bermakna,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa warga negara memiliki hak untuk mempertanyakan program pemerintah, selama berdasarkan bukti dan argumen yang jelas.
Maruli Simanjuntak juga mengakui bahwa film dokumenter seperti Pesta Babi menjadi alat efektif dalam menyampaikan kritik. “Topik yang diangkat memicu perdebatan, dan itu justru bagus. Kita bisa mengetahui pandangan masyarakat melalui media ini,” katanya. Ia menilai bahwa penghentian nobar film ini adalah langkah yang tepat, tetapi harus ditegaskan bahwa keputusan tersebut bukan untuk menutup ruang dialog, melainkan untuk mengurangi risiko konflik.
Topics Covered: Reaksi Masyarakat dan Pentingnya Penjelasan dari Pembuat Film
Film Pesta Babi telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk warga Papua Selatan yang terlibat langsung dalam proyek tersebut. Banyak pendukung film ini menilai bahwa narasi yang diangkat adalah representasi nyata dari perjuangan masyarakat adat. “Topik yang diangkat dalam film ini sangat relevan dengan kondisi di lapangan. Masyarakat perlu diberi penjelasan agar tidak terprovokasi,” kata salah satu warga setempat yang menonton film ini.
Yusril Ihza Mahendra mengingatkan bahwa pihak pembuat film wajib memberikan penjelasan yang jelas tentang istilah “Pesta Babi”. “Topik ini bisa diartikan berbeda-beda, tergantung konteksnya. Jika tidak dijelaskan dengan baik, film ini bisa memicu polarisasi,” ujarnya. Ia menekankan bahwa kebebasan berekspresi adalah hak yang dijamin, tetapi harus selalu diiringi tanggung jawab dalam menyampaikan pesan.
Maruli Simanjuntak menambahkan bahwa keputusan menghentikan nobar film ini adalah upaya untuk menjaga ketertiban. “Topik yang diangkat dalam film ini bisa memicu emosi, terutama jika tidak disampaikan dengan proporsional. Kita perlu menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan dampak sosial dari narasi tersebut,” katanya. Ia juga menyebutkan bahwa TNI AD tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan mereka melalui berbagai media, termasuk film dokumenter.
Di samping itu, film Pesta Babi dianggap sebagai contoh bagaimana media bisa menjadi sarana diskusi kebudayaan. “Topik yang diangkat ini tidak hanya mengenai PSN, tetapi juga tentang perubahan budaya dan identitas masyarakat Papua. Film ini memicu masyarakat