TB Hasanuddin Sebut Biaya Latihan Militer Manajer Kopdes Rp 30 Juta per Orang

Analisis TB Hasanuddin: Biaya Latihan Militer Manajer Kopdes Rp 30 Juta per Orang

TB Hasanuddin Sebut Biaya Latihan Militer – Dalam wawancara terbarunya, anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, kembali mengkritik komponen latihan kemiliteran dalam program Pendidikan dan Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Ia menyoroti bahwa biaya latihan militer yang dialokasikan untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilainya terlalu besar. Menurut TB Hasanuddin, dalam skema pelatihan 45 hari, hampir 30 hari digunakan untuk Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil), sehingga biaya per orang bisa mencapai hingga Rp 30 juta. Hal ini dianggap sebagai pengalokasian anggaran yang tidak seimbang, mengingat tujuan utama SPPI adalah membangun kapasitas pengelola koperasi secara profesional.

Struktur Pelatihan SPPI yang Dikritik

Program SPPI dirancang untuk meningkatkan kompetensi manajerial para pengelola koperasi desa. Namun, TB Hasanuddin menekankan bahwa pengurangan komponen latihan militer dapat menghasilkan efisiensi yang lebih signifikan. Dalam opini yang disampaikannya, ia menunjukkan bahwa Latsarmil memakan anggaran Rp 5 juta per orang per hari, sedangkan aktivitas manajerial seperti pembuatan rencana bisnis, pelatihan teknis, dan pengembangan keterampilan memerlukan biaya yang lebih rendah. “Kurangnya fokus pada aspek keuangan dan operasional justru mengurangi efektivitas program,” ujar TB Hasanuddin kepada media, Senin (29/6/2026).

“Jika seluruh waktu pelatihan dialihkan ke materi manajerial, negara bisa menghemat hingga dua per tiga dari total anggaran. Hal ini akan memungkinkan pengelola koperasi lebih berkonsentrasi pada pengembangan usaha,” tambahnya.

Estimasi Penghematan hingga Triliunan Rupiah

Kritik TB Hasanuddin ini tidak hanya berfokus pada biaya per orang, tetapi juga pada dampak makro terhadap anggaran nasional. Dengan skema pelatihan yang terus berjalan, ia memperkirakan bahwa penghematan total bisa mencapai triliunan rupiah jika komponen militer dihilangkan. Dalam gelombang pertama SPPI, terdapat 35.476 peserta, termasuk 30.000 calon pengelola KDMP dan 5.476 peserta dari Kampung Nelayan Merah Putih. Jika setiap peserta menghabiskan Rp 30 juta untuk Latsarmil, maka total biaya dalam satu gelombang mencapai Rp 1,06 triliun.

Angka ini menjadi sorotan karena pembelajaran kemiliteran dianggap kurang relevan dengan tujuan utama SPPI, yaitu meningkatkan keahlian manajerial dan pemberdayaan ekonomi desa. TB Hasanuddin juga menyebutkan bahwa penggunaan anggaran yang tinggi untuk komponen Latsarmil dapat mengganggu keberlanjutan program dalam jangka panjang, terutama dalam menghadapi tantangan inflasi dan keterbatasan dana.

Pelatihan yang Lebih Efektif untuk Koperasi Desa

TB Hasanuddin menyarankan bahwa pelatihan manajer koperasi seharusnya berbasis kebutuhan aktual. Dalam pandangan politisi senior ini, pemberdayaan koperasi desa lebih efektif jika peserta diberikan pemahaman tentang manajemen keuangan, teknik pemasaran, dan sistem pengelolaan usaha. “Koperasi adalah tulang punggung perekonomian desa, sehingga pelatihan harus memberikan bekal yang langsung bisa diterapkan,” jelasnya.

Rekomendasi TB Hasanuddin ini sejalan dengan kebutuhan para pengelola koperasi yang sering kali kesulitan dalam mengakses sumber daya dan pelatihan yang relevan. Ia menekankan bahwa pengurangan biaya latihan militer tidak berarti mengabaikan aspek kebangsaan, tetapi lebih baik mengalokasikan dana untuk kompetensi yang lebih berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal. “Kita bisa tetap mempertahankan spirit nasionalisme, tapi dengan pendekatan yang lebih inovatif,” tambahnya.

Proses Evaluasi dan Penyempurnaan Program SPPI

Menurut TB Hasanuddin, pemerintah perlu melakukan evaluasi ulang terhadap desain pelatihan SPPI. Ia menilai bahwa komponen Latsarmil bisa diintegrasikan dengan materi kebangsaan yang lebih terukur, seperti simulasi pengelolaan dana desa atau studi kasus pembangunan ekonomi berbasis kebhinekaan. “Kombinasi antara pelatihan kemiliteran dan manajerial bisa dilakukan, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap peserta,” ujarnya.

Lebih lanjut, TB Hasanuddin menyoroti bahwa perlu adanya penyesuaian durasi pelatihan agar tidak terlalu panjang. Dengan durasi 45 hari, ia menilai bahwa manajer koperasi desa mungkin kehilangan kesempatan untuk fokus pada pengelolaan usaha mereka. “Pelatihan jangan hanya sekadar ceremonial, tapi harus memberikan hasil nyata dalam satu tahun pertama setelah lulus,” tegasnya.

Menurutnya, jika program SPPI diubah menjadi lebih praktis, maka koperasi desa bisa menjadi lebih mandiri dan berkontribusi besar dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah. “Anggaran yang dialokasikan untuk latihan militer