New Policy: Survei: Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Prabowo Capai 64,8 Persen

New Policy: Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Prabowo Capai 64,8 Persen

New Policy – Sebuah survei terbaru yang dirilis oleh Badan Survei Puspoll Indonesia mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di angka 64,8 persen. Hasil survei ini menjadi bagian dari evaluasi terhadap kebijakan baru yang telah diterapkan dalam beberapa bulan terakhir. Meski angka ini sedikit menurun dibandingkan survei sebelumnya pada Agustus 2025, yang mencapai 67,7 persen, kepuasan masyarakat terhadap implementasi New Policy masih tergolong baik. Survei ini menggarisbawahi bahwa kinerja pemerintahan Prabowo tetap menjadi fokus utama penilaian publik.

Tantangan dalam Kinerja Pemerintahan

Direktur Eksekutif Puspoll, Chamad Hojin, menyoroti bahwa meski kepuasan terhadap presiden tetap tinggi, keyakinan masyarakat terhadap kemampuan pemerintahan dalam membawa Indonesia ke arah yang lebih baik mengalami penurunan signifikan. Angka keyakinan ini turun dari 80,4 persen menjadi 53,2 persen, yang menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap beberapa kebijakan New Policy. Chamad menegaskan bahwa survei ini membuktikan bahwa tekanan ekonomi global dan permasalahan domestik seperti inflasi serta pengangguran masih menjadi isu utama yang menimbulkan kritik.

“New Policy harus mampu memberikan solusi nyata bagi masyarakat, terutama dalam mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok dan kesulitan memperoleh pekerjaan,” ujar Chamad dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2026).

Dalam survei yang dilakukan pada 18–26 Mei 2026, terdapat 2.400 sampel yang diambil secara acak, mencakup distribusi penduduk perkotaan dan pedesaan serta proporsi pemilih di setiap provinsi. Margin of error survei sebesar ±2% pada tingkat kepercayaan 95 persen, yang menunjukkan tingkat akurasi data yang memadai. Chamad juga menjelaskan bahwa data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur, dengan quality control yang diterapkan pada 20% dari total responden.

Isu Ekonomi Menjadi Sorotan Utama

Kondisi ekonomi tetap menjadi faktor utama dalam penilaian masyarakat terhadap New Policy. Survei menunjukkan bahwa 41,9 persen responden menganggap inflasi bahan pokok sebagai tantangan terbesar, sementara 74,1 persen mengeluhkan kesulitan memperoleh pekerjaan. Kenaikan harga kebutuhan pokok terasa lebih signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan 42,1 persen warga merasa bahan pokok semakin tidak terjangkau. Chamad menyatakan bahwa masyarakat lebih mengukur kinerja ekonomi dari aspek harga beras, minyak goreng, telur, biaya transportasi, lapangan kerja, dan pendapatan keluarga.

Dari hasil survei, 59 persen warga merasa kepuasan terhadap pengendalian harga kebutuhan pokok belum mencapai titik optimal. Hal ini mencerminkan bahwa meski New Policy telah diimplementasikan, masih ada ruang untuk perbaikan dalam upaya menekan inflasi. Sementara itu, 57,4 persen mengkritik penyediaan lapangan kerja, yang menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berhasil dalam menciptakan peluang ekonomi yang inklusif. Chamad menekankan bahwa capaian makro pemerintah belum sepenuhnya berubah menjadi kepuasan masyarakat.

Dalam konteks New Policy, survei ini juga mengungkapkan bahwa 51,7 persen warga merasa Indonesia berjalan ke arah yang benar, sementara 34 persen merasa arah pembangunan tidak sesuai harapan. Meski demikian, kepuasan terhadap kinerja Prabowo masih tinggi, dengan 64,8 persen responden memberikan penilaian positif. Chamad menambahkan bahwa survei ini memberikan gambaran bahwa New Policy perlu terus diperbaiki agar mampu memenuhi harapan publik.

Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa persentase warga yang meragukan masa depan pemerintahan meningkat drastis, dari 15,8 persen menjadi 43,1 persen. Angka ini menjadi indikator bahwa kebijakan New Policy perlu lebih cepat memberikan dampak positif untuk memperkuat legitimasi pemerintah. Chamad menjelaskan bahwa survei ini tidak hanya menilai kinerja Prabowo, tetapi juga mengukur dampak kebijakan yang diterapkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.