New Policy: Latihan Militer Manajer Kopdes Disetop, Ini Gantinya

Latihan Militer Manajer Kopdes Disetop, Ini Gantinya

New Policy – Jakarta, Liputan6.com – Kementerian Pertahanan (Kemhan) memperkenalkan New Policy yang mengubah pola pelatihan manajer Koperasi Desa (Kopdes) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) dari model Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) ke Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan pendekatan yang lebih holistik, dengan menekankan aspek-aspek non-militer seperti pengembangan karakter, kepemimpinan, dan kesiapan manajerial peserta. New Policy ini menggantikan program yang sebelumnya dianggap terlalu berat, khususnya dalam hal latihan fisik yang menimbulkan risiko kesehatan.

Perubahan Struktur Pelatihan

Kemhan mengungkapkan bahwa dalam New Policy, materi pelatihan telah disesuaikan untuk mengurangi intensitas aktivitas taktis dan teknis militer. Pelatihan menembak, yang menjadi bagian dari Latsarmil sebelumnya, kini tidak lagi diintegrasikan. Selain itu, fokus program lebih mengarah pada pembentukan disiplin, kemampuan kerja sama, serta pengembangan wawasan kebangsaan. “Latihan ini dirancang agar lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang menggembirakan,” kata Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, saat memberikan penjelasan pada Senin.

Dalam New Policy, peserta diberikan pelatihan yang lebih terstruktur, dengan penekanan pada kompetensi manajerial dan pemahaman bela negara. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa para manajer Kopdes dan KNMP tidak hanya memiliki kemampuan fisik yang baik, tetapi juga kemampuan berpikir strategis dan penguasaan kemampuan administratif yang diperlukan dalam mengelola organisasi mereka. Penyesuaian ini juga mencerminkan upaya Kemhan untuk mengurangi risiko kecelakaan selama pelatihan.

Alasan Penyesuaian Program

Penyesuaian New Policy diambil setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program sebelumnya. Evaluasi tersebut didasarkan pada kejadian fatal yang terjadi, yaitu meninggalnya lima peserta selama mengikuti latihan Latsarmil. “Kegiatan diubah agar lebih aman, terutama dalam konteks kesehatan peserta,” ujar Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan, saat jumpa pers di Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2026).

Kemhan juga menjelaskan bahwa New Policy ini adalah bagian dari rencana perbaikan program pelatihan nasional. Evaluasi menyeluruh tidak hanya meninjau aspek kesehatan, tetapi juga keefektifan pelatihan dalam meningkatkan kemampuan manajerial para peserta. “Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelatihan fisik yang intens terlalu berpengaruh pada kesehatan peserta, sehingga penyesuaian dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kedisiplinan dan keselamatan,” tambah Ketut.

Dalam New Policy, Kemhan mengimbau satuan TNI yang menjadi pelatih untuk menyesuaikan intensitas latihan fisik dengan kondisi masing-masing peserta. Hal ini mencakup pemeriksaan kesehatan yang lebih detail sebelum pelatihan dimulai, serta tindakan penanganan medis yang cepat saat peserta mengalami kelelahan atau gejala penyakit. Peningkatan ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan dan menjaga kesehatan jasmani para peserta sepanjang program pelatihan.

Perubahan dalam New Policy ini juga mencakup penambahan materi pelatihan berbasis penyelesaian masalah. Peserta diberikan kesempatan untuk belajar cara menghadapi tantangan sehari-hari dalam pengelolaan koperasi, seperti manajemen sumber daya manusia, pengambilan keputusan, dan koordinasi dengan pihak terkait. “Tujuan utama New Policy adalah menciptakan manajer Kopdes yang tidak hanya memiliki kemampuan fisik, tetapi juga kecerdasan kepemimpinan dan tanggung jawab,” imbuh Rico Ricardo Sirait.

Sebagai bagian dari New Policy, program pelatihan kini dirancang lebih fleksibel. Setiap peserta akan diberikan sesi pembelajaran yang disesuaikan dengan latar belakang dan kebutuhan spesifik mereka. Kemhan juga berharap kebijakan ini dapat menjadi contoh bagus dalam penyederhanaan pelatihan nasional, sehingga meminimalkan risiko kecelakaan sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, New Policy ini menjadi solusi untuk menjaga keseimbangan antara kedisiplinan, kebangsaan, dan keselamatan peserta.