Tito Karnavian Ungkap Ancaman Baru di Balik Inflasi RI yang Masih Terkendali
Jakarta, 18 Mei 2026 – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengapresiasi hasil pengendalian inflasi nasional pada bulan April 2026, yang mencatatkan angka 2,42 persen secara tahunan. Meski angka tersebut masih terjaga dalam batas yang diharapkan, Tito mengingatkan bahwa pemerintah daerah perlu tetap waspada terhadap ancaman baru yang muncul dari kenaikan harga minyak global dan perubahan kurs mata uang. Pernyataan ini disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2026, yang diadakan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Meeting Results – Rapat yang berlangsung tersebut juga melibatkan pembahasan tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik yang diperuntukkan untuk pengawasan obat dan makanan. Tito menegaskan bahwa upaya pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada tindakan pemerintah pusat, tetapi juga perlu dukungan pemerintah daerah untuk memastikan stabilitas harga di tingkat lokal. “Meskipun angka inflasi kita masih dalam kondisi terkendali, kita harus memantau dengan teliti dampak dari faktor eksternal seperti kenaikan harga minyak dunia dan fluktuasi nilai tukar mata uang,” ujarnya dalam sesi rapat.
“Ada negara yang sudah mencapai 612 persen, bayangkan semua harga barang dan jasa naik 6 kali lipat, sementara kita di angka 2,42 yang berarti inflasi terkendali,” kata Tito. Angka ini menjadi bukti bahwa kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah telah berhasil mengurangi tekanan inflasi meski menghadapi tantangan global yang sering kali berdampak signifikan pada ekonomi.
Dalam sesi yang sama, Tito menyoroti peran penting sektor transportasi sebagai penyumbang inflasi bulanan tertinggi selama periode ini. Kenaikan biaya distribusi dan transportasi akibat kenaikan harga minyak dunia dinilainya sebagai ancaman yang perlu diantisipasi sejak dini. Namun, dia juga memperhatikan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih relatif stabil, sehingga membantu menjaga tekanan inflasi tetap rendah.
Menurut Tito, meskipun inflasi nasional terjaga, beberapa daerah masih mengalami tekanan yang lebih besar. Ia secara khusus menyebutkan Papua Barat dan Aceh sebagai wilayah yang perlu menjadi fokus perhatian. “Kita harus segera memperbaiki distribusi pangan, terutama untuk komoditas cabai merah yang masih memicu kenaikan harga di sejumlah daerah,” tegasnya. Ancaman ini menunjukkan bahwa meski secara nasional inflasi terkendali, ada perbedaan signifikan dalam kondisi ekonomi di tingkat daerah.
Tito menjelaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi saat ini dianggap sebagai buah dari sinergi antara berbagai instansi. Ia menekankan perlunya koordinasi lebih intensif antara Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS), serta lembaga terkait seperti Badan Pangan Nasional (BPN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu, peran Kepolisian dan kejaksaan dalam memastikan kestabilan harga pangan juga menjadi aspek penting yang perlu diperkuat.
Dalam rapat tersebut, Tito juga memberikan arahan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko inflasi yang mungkin muncul di bulan Mei 2026. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus proaktif dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di wilayah masing-masing. “Sekali lagi kita amati betul dampak dari kenaikan barang dan jasa di daerah masing-masing, terutama akibat kenaikan harga minyak global serta fluktuasi kurs mata uang,” ujarnya. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan bisa segera mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum ancaman tersebut berdampak lebih luas.
Partisipasi Lembaga Pusat dan Daerah dalam Pengendalian Inflasi
Rapat koordinasi yang dihadiri oleh sejumlah pejabat kunci tersebut menampilkan partisipasi aktif dari berbagai lembaga. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, serta Deputi BPOM dan BPN juga hadir untuk memberikan laporan dan rekomendasi. Selain itu, rapat juga diikuti secara daring oleh perwakilan dari BPJPH, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, Mabes TNI, dan Perum Bulog.
Salah satu topik yang dibahas adalah dampak kenaikan harga minyak global terhadap biaya transportasi dan distribusi. Tito menyatakan bahwa kenaikan minyak bisa berpotensi memicu kenaikan harga barang di berbagai sektor, terutama jika tidak dikelola secara tepat. “Kita perlu memastikan bahwa biaya transportasi tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat, terlebih dalam kondisi inflasi yang sudah terkendali,” tambahnya.
Di sisi lain, Tito menyoroti pentingnya pengawasan terhadap ketersediaan pangan, khususnya untuk komoditas yang rentan terhadap fluktuasi harga. Ia menekankan bahwa ketersediaan pasokan pangan harus dipertahankan agar tidak menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. “Distribusi pangan yang efektif adalah kunci untuk menjaga inflasi tetap terjaga, terutama di daerah-daerah yang sudah mengalami peningkatan harga,” jelasnya. Dengan adanya DAK Nonfisik, pemerintah daerah diharapkan bisa memperkuat kemampuan pengawasan di bidang pangan dan obat.
Kehadiran perwakilan dari lembaga pemerintah seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian menunjukkan komitmen untuk menjaga keseimbangan harga secara nasional. Tito juga berharap bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Satgas Pangan Polri dan Perum Bulog bisa berjalan lebih optimal. “Kolaborasi ini adalah jaminan bahwa kita tidak akan kehilangan momentum pengendalian inflasi yang telah tercapai,” katanya.
Strategi Terpadu untuk Menghadapi Ancaman Inflasi
Dalam menghadapi tantangan global, Tito menekankan perlunya strategi yang terpadu antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyarankan bahwa monitoring harga