Mendagri Dorong Strategi Baru Hadapi Ekstremisme dan Terorisme
Main Agenda – Sebagai bagian dari Main Agenda kebijakan nasional, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya menerapkan pendekatan strategis baru dalam menghadapi ancaman ekstremisme dan terorisme. Dalam pidatonya pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror (AT) Polri tahun 2026, ia menyampaikan bahwa pencegahan harus menjadi prioritas utama, tidak hanya dalam konteks keamanan fisik, tetapi juga di ranah digital. Acara yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Senin (18/5/2026), menjadi panggung bagi Tito untuk mengungkap rencana penguatan kolaborasi antar lembaga dalam memperkuat stabilitas kamtibmas.
Dalam Main Agenda ini, Tito menyatakan bahwa ekstremisme berbasis kekerasan menyebar melalui sistem komunikasi yang terdiri dari lima komponen utama, yaitu pengirim pesan, penerima, saluran, konteks sosial, dan kepercayaan pada sumber informasi. Ia menjelaskan bahwa menghentikan rantai penyebaran ideologi radikal memerlukan perubahan pada salah satu dari elemen-elemen tersebut.
“Kalau kita bisa mematahkan salah satu dari lima komponen ini, maka pemindahan pesan atau ideologi radikal dari pengirim ke penerima tidak akan pernah terjadi,”
ujarnya, menekankan bahwa pendekatan berbasis kelembutan harus menjadi bagian integral dari Main Agenda kebijakan anti ekstremisme.
Strategi Kolaboratif untuk Menghadapi Ancaman Ideologis
Tito menegaskan bahwa Main Agenda pencegahan ekstremisme dan terorisme memerlukan strategi kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat, dan organisasi swasta. Menurutnya, komunikasi yang efektif dan cepat tanggap di ruang digital menjadi kunci utama dalam memutus pola penyebaran paham radikal. Dalam Main Agenda ini, ia juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal dalam membangun kesadaran dan kekuatan kolektif menghadapi isu ini.
Salah satu komponen utama dari Main Agenda adalah deradikalisasi, yang bertujuan untuk mengembalikan individu terpapar paham ekstrem ke pemahaman moderat. Tito menekankan bahwa hal ini tidak hanya berupa program pendidikan, tetapi juga perlu didukung oleh kebijakan yang memperkuat nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kontra radikalisasi harus diterapkan lebih awal, sebelum ideologi ekstremisme mampu merangkul masyarakat secara luas. “Ini sangat efektif, karena kelompok ekstrem memiliki budaya trust insider dan lebih percaya pada orang dalam daripada orang luar,” kata Tito, menyoroti bahwa Main Agenda ini harus melibatkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.
Penguatan Kontra Narasi di Ruang Digital
Tito juga menyampaikan bahwa Main Agenda pencegahan ekstremisme dan terorisme tidak dapat terlepas dari upaya memperkuat kontra narasi di media sosial dan platform digital. Dengan menghadapi tantangan teknologi informasi yang semakin canggih, ia menilai bahwa Densus 88 AT Polri perlu lebih aktif dalam mengawasi alur komunikasi radikal dan menyebarkan pesan-pesan yang menentang ekstremisme. “Tantangan utama saat ini adalah perluasan cakupan penyebaran paham radikal melalui jaringan online. Main Agenda ini harus mencakup strategi yang memutus saluran-saluran tersebut,” paparnya.
Sebagai bagian dari Main Agenda, Tito menyoroti pentingnya penguatan kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta untuk menghadapi perubahan teknologi yang memengaruhi cara penyebaran ideologi ekstrem. Ia mencontohkan bahwa media massa dan platform digital bisa menjadi alat untuk mengubah narasi radikal menjadi pesan yang lebih inklusif. Dengan pendekatan ini, Tito berharap bahwa kekuatan sosial dan ekonomi masyarakat bisa menjadi benteng yang kuat dalam memerangi ekstremisme, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil.
Perkembangan Pendekatan Densus 88 AT Polri
Tito mengakui bahwa Densus 88 AT Polri selama ini lebih mengandalkan pendekatan keras (hard approach) melalui tindakan penegakan hukum. Namun, dalam Main Agenda ke depan, ia menekankan bahwa pendekatan lembut (soft approach) harus diperkuat sebagai langkah pencegahan. “Kami perlu melengkapi kinetic approach dengan strategi yang lebih berfokus pada perubahan mindset masyarakat sejak dini,” jelasnya. Hal ini berarti bahwa Main Agenda tidak hanya mengandalkan kekuatan polisi, tetapi juga kolaborasi dengan institusi pendidikan, media, dan organisasi masyarakat.
Dalam Main Agenda ini, Tito juga menyoroti peran penting kemitraan antar daerah dalam menghadapi ancaman ekstremisme. Ia menekankan bahwa wilayah rentan harus diberikan perhatian khusus melalui program sosial ekonomi yang mendorong peningkatan kesejahteraan dan keadilan. “Main Agenda harus berfokus pada solusi yang holistik, tidak hanya keamanan, tetapi juga keberlanjutan dalam membangun masyarakat yang tangguh terhadap radikalisme,” tuturnya. Dengan demikian, strategi yang diusung Tito menuntut kesiapan daerah dalam menjalankan program-program berbasis kelembutan dan kolaboratif.
Kegiatan Soft Approach sebagai Bagian dari Main Agenda
Tito menambahkan bahwa Main Agenda kebijakan anti ekstremisme dan terorisme memerlukan kegiatan-kegiatan soft approach yang berkelanjutan, seperti kampanye edukasi, pelatihan kewaspadaan, dan pembentukan komunitas anti teroris. Ia mencontohkan bahwa kegiatan ini bisa dilakukan melalui keterlibatan komunitas lokal, keluarga, dan lingkungan sekitar. “Main Agenda ini juga mencakup peningkatan kemampuan masyarakat untuk memahami dan merespons isu-isu yang bisa memicu polarisasi,” ujarnya. Dengan penerapan kegiatan soft approach, ia berharap bisa menciptakan masyarakat yang lebih proaktif dalam menghentikan penyebaran paham radikal.
Dalam kesimpulannya, Tito menegaskan bahwa Main Agenda kebijakan ini tidak hanya sebatas program kerja, tetapi juga strategi jangka panjang yang harus diintegrasikan ke dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Ia menilai bahwa penyelesaian masalah sosial dan ekonomi menjadi bagian tidak terpisahkan dari Main Agenda. “Kami harus menciptakan lingkungan yang tidak lagi menjadi media untuk mempercepat paham ekstremisme,” pungkasnya. Dengan pendekatan ini, ia optimis bahwa Indonesia bisa menjaga kestabilan kamtibmas di tengah tantangan global yang semakin kompleks.