Heboh Jual Beli Kartu Transportasi Gratis, Pramono Ancam Tindakan Tegas
Heboh Jual Beli Kartu Transportasi Gratis – Kontroversi terkait transaksi jual beli kartu transportasi gratis Jakarta kembali mencuri perhatian publik. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan kekecewaannya terhadap adanya oknum yang memperdagangkan kartu layanan transportasi umum gratis (KLG) melalui media sosial. Ia menyoroti bahwa praktik ini berpotensi mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah yang diharapkan menjadi alat pembangunan. “Saya menyatakan bahwa saya mengikuti perkembangan ini dan meminta tindakan terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk jika ada indikasi keterlibatan orang dalam, maka akan diambil langkah tegas,” tegas Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Konteks Program Kartu Transportasi Gratis
Kartu transportasi gratis Jakarta adalah bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk memperluas akses layanan umum kepada kelompok tertentu. Program ini memberikan fasilitas berupa akses gratis naik Transjakarta, MRT, dan LRT selama setahun kepada warga yang memenuhi syarat. Namun, menurut Pramono, keberadaan kartu tersebut seharusnya diatur secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. “Sistem pengaturan kartu transportasi, termasuk fasilitas gratis bagi kelompok masyarakat yang telah ditentukan, dijalankan secara terbuka dan transparan. Pengelolaan ini tidak bisa dipungkiri dan seharusnya menjadi kebijakan yang dapat dipercaya,” ujarnya.
Jual Beli Kartu Transportasi dan Reaksi Publik
Kontroversi memuncak setelah adanya informasi yang dibagikan di media sosial oleh akun @lalaputriis. Ia mengunggah bahwa beberapa kartu KLG telah dijual dengan harga tinggi, meskipun jumlahnya terbatas. “Peminatnya banyak bgt tp aku cuma punya 5 kartu. Dan itu masih otw semua karna harus di regist. Aku ganti ya sistemnya yg duluan tf yg dapet,” tulis akun tersebut. Karena cuitannya viral, penjualan kartu KLG disebut sudah habis terjual alias sold out. Fenomena ini memicu warganet untuk menyoroti ketidakadilan dan tindakan korupsi dalam distribusi kartu tersebut.
Pramono mengakui bahwa adanya transaksi jual beli ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pengelolaan program. Ia menegaskan bahwa transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat. “Penyalahgunaan ini perlu diatasi agar tidak merusak kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Saya akan memastikan tindakan yang jelas diambil terhadap pelaku,” tambahnya. Ia juga mengungkapkan bahwa Pemprov DKI terus memantau proses distribusi untuk menghindari praktik yang tidak sesuai dengan tujuan awal program.
Langkah Pemerintah untuk Mengatasi Isu Jual Beli Kartu
Sebagai respons terhadap kehebohan tersebut, Pemprov DKI Jakarta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan kartu transportasi gratis. Menurut sumber internal, ada beberapa oknum yang mengambil kesempatan untuk menjual kembali kartu kepada pihak yang tidak layak. “Kita sedang investigasi untuk memastikan siapa saja yang terlibat dalam praktik ini,” kata seorang pejabat di bawah Pramono. Selain itu, pihak pemerintah juga berencana untuk memberikan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat mengenai kebijakan tersebut, agar tidak ada kesalahpahaman.
Sejumlah warga juga mengkritik pemerintah atas kebijakan ini, menyebut bahwa sistemnya kurang adil karena kartu yang tersedia terbatas. “Ini bisa dibilang seperti sistem lotere, warga yang miskin jadi bertaruh untuk mendapatkan kartu,” komentar salah satu pengguna media sosial. Pramono mengatakan bahwa kebijakan ini tetap dijalankan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, seperti tingkat kemiskinan dan kebutuhan layanan transportasi. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak tergiur dengan penawaran jual beli kartu, karena bisa merugikan kebijakan yang diharapkan bisa mencapai manfaat maksimal.