Special Plan: Penyebab Devisa Bocor Ratusan Miliar Dolar dan Strategi Pembentukan Badan Ekspor
Special Plan – Jakarta – Pembentukan Badan Ekspor yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dianggap sebagai respons terhadap kebocoran devisa hasil ekspor (DHE) yang mencapai ratusan miliar dolar AS. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi praktik-praktik yang diduga menurunkan pendapatan negara, seperti transfer pricing dan under-invoicing, yang telah berlangsung lebih dari dua dekade.
Penyebab Utama Kebocoran Devisa
Transfer pricing dan under-invoicing menjadi dua faktor utama yang menyebabkan devisa bocor. Sudaryono menyoroti bahwa metode transfer pricing menyebabkan nilai transaksi ekspor dilaporkan lebih rendah dari harga sebenarnya, sehingga mengurangi penerimaan pajak negara. Sementara under-invoicing terjadi ketika volume transaksi tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya, menyebabkan keuntungan ekspor tidak sepenuhnya masuk ke dalam negeri.
“Ya, tentu saja itu sebuah langkah yang memang barangkali diperlukan. Di mana sejauh ini kan ada praktik-praktik yang diduga ada transfer pricing, kemudian ada under-invoicing,” ujar Sudaryono saat diwawancarai di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (20/5/2026).
Sudaryono menjelaskan, kebocoran devisa ini sangat signifikan, terutama karena Indonesia mencatatkan ekspor yang lebih besar dibandingkan impor. Padahal, sebagai negara yang memiliki cadangan devisa lebih sedikit dibandingkan yang seharusnya, kebijakan Special Plan diharapkan mampu memperbaiki kondisi tersebut.
Struktur dan Implementasi Special Plan
Special Plan memperkenalkan model pengelolaan ekspor melalui satu badan usaha milik negara (BUMN) sebagai pengekspor tunggal. Kebijakan ini berlaku untuk komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi. Prabowo Subianto mengatakan bahwa seluruh penjualan ekspor komoditas tersebut harus dilakukan oleh BUMN yang ditunjuk, sehingga memudahkan pengawasan dan pemanfaatan keuntungan secara optimal.
“Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring,” ungkapnya.
Pemerintah menegaskan bahwa BUMN yang ditunjuk akan bertugas sebagai fasilitas pemasaran (marketing facility) untuk memastikan hasil penjualan ekspor tetap dialihkan kepada pelaku usaha pengelola. Hal ini bertujuan agar pendapatan dari ekspor tidak hanya terkonsentrasi di luar negeri, tetapi juga meningkatkan stabilitas ekonomi dalam negeri.
Keberhasilan Special Plan akan bergantung pada kekonsistenan pemerintah dalam mengawasi operasional BUMN. Sudaryono menambahkan bahwa kebijakan ini juga berdampak pada kebijakan fiskal, karena devisa yang bocor selama 20 tahun diperkirakan telah menghilangkan potensi pendapatan negara yang besar. Dengan diterapkannya Special Plan, pemerintah berharap dapat mengembalikan aliran keuntungan ekspor ke sektor domestik.
Manfaat dan Tantangan Kebijakan
Special Plan diharapkan mampu menstabilkan cadangan devisa yang terus menurun. Menurut Sudaryono, Indonesia harusnya memiliki selisih ekspor-impor sebesar USD 390 miliar, tetapi hanya mencatatkan USD 70 miliar. Dengan sistem pengekspor tunggal, pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan dari hasil ekspor, yang selama ini sering dialihkan ke luar negeri.
Kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan transparansi dalam transaksi ekspor. Prabowo menyatakan bahwa penerapan Special Plan merupakan langkah strategis untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan komoditas strategis. Namun, tantangan utamanya adalah koordinasi antarinstansi dan kepercayaan pelaku usaha terhadap mekanisme baru ini.
“Dilihat dari cadangan devisa kita yang jauh lebih sedikit dibandingkan yang seharusnya dalam waktu 20 tahun itu mendapatkan keuntungan sebesar itu,” tegasnya.
Dengan menerapkan Special Plan, pemerintah ingin memastikan bahwa keuntungan dari ekspor tidak hanya berdampak pada perusahaan besar, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian nasional. Selain itu, kebijakan ini juga bisa menjadi referensi untuk penguatan kinerja BUMN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional.