Special Plan: Danantara Kembangkan Sistem Teknologi untuk Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam

Danantara Kembangkan Sistem Teknologi dalam Special Plan untuk Optimalkan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Special Plan yang diusung oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mencakup pengembangan sistem teknologi sebagai salah satu elemen penting dalam menjalankan pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara lebih efektif. Perusahaan ini, yang baru saja resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 25 Mei 2026, sedang membangun infrastruktur digital untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Sistem teknologi ini diharapkan menjadi fondasi dalam meningkatkan transparansi, keakuratan, dan efisiensi pengelolaan SDA strategis seperti batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy. Chief Operating Officer (COO) Dony Oskaria mengatakan, “Kita sedang men-develop sistem yang baik untuk memastikan Special Plan berjalan dengan baik.” Konferensi Pers yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 31 Mei 2026, menjadi ajang pengumuman langkah strategis ini.

Transformasi Status BUMN dan Penguatan Pengawasan

Mengenai proses transformasi menjadi BUMN, Dony Oskaria menjelaskan bahwa perusahaan telah menyelesaikan serah terima satu persen saham Seri A Dwiwarna oleh BP BUMN. “Hari ini sudah menjadi BUMN, karena prosesnya harus ada satu persen saham milik negara dengan kuasa khusus,” tambahnya. Penandatanganan status ini dilakukan oleh tiga tokoh utama: Dony Oskaria sebagai COO, Rosan Roeslani sebagai CEO, dan Pandu Sjahrir sebagai CIO. Kehadiran mereka menegaskan komitmen Danantara untuk menjalankan Special Plan dengan disiplin dan profesionalisme tinggi.

Dalam rangka mengimplementasikan Special Plan, DSI juga mengadakan pertemuan khusus dengan para pemangku kepentingan untuk menjabarkan detail mekanisme pengelolaan SDA. “Dengan status BUMN, kami bisa lebih aktif dalam mengawasi kegiatan ekspor SDA, termasuk memastikan transparansi dan akuntabilitas,” papar Dony. Pihaknya menegaskan bahwa sistem teknologi akan menjadi alat utama dalam mengintegrasikan kebijakan ini. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berbasis data.

Implementasi Fase Transisi Ekspor Satu Pintu

Special Plan tidak hanya berfokus pada pengelolaan internal, tetapi juga menyiapkan mekanisme pengawasan ekspor SDA strategis. DSI mulai menjalankan perannya dalam sistem ekspor satu pintu sejak 1 Juni 2026, sebagai bagian dari masa transisi kebijakan yang dijalankan pemerintah. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa fase ini tidak mengubah mekanisme sebelumnya. “Implementasi akan berlaku mulai besok, yaitu periode transisi di mana kegiatan ekspor berjalan seperti biasa oleh perusahaan yang bersangkutan,” ujarnya.

Dalam masa transisi ini, seluruh eksportir wajib melaporkan aktivitas ekspornya melalui DSI sebagai BUMN yang mengawasi. “Kewajiban untuk melaporkan melalui atau kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor,” terang Airlangga. Pelaporan ini menjadi langkah awal dalam menguji efektivitas Special Plan. Pemerintah juga memanfaatkan masa transisi untuk mengevaluasi kinerja sistem, sebelum kebijakan ini diterapkan secara penuh pada 1 Januari 2027. Dony Oskaria menyebut, “Kami akan terus berupaya memastikan pelaksanaan Special Plan berjalan optimal.”

Komitmen Terhadap Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

Kebijakan Special Plan juga menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Dony Oskaria menegaskan bahwa Danantara Indonesia siap memberikan akses terbuka kepada publik untuk melihat dan mengawasi proses pengelolaan SDA. “Karena itu, kami dari Danantara Indonesia akan berupaya sebaik mungkin dan dapat diawasi oleh masyarakat Indonesia dalam implementasi program ini,” katanya. Peningkatan pengawasan ini diharapkan mampu mengurangi risiko korupsi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan SDA.

Perusahaan juga berencana menerapkan sistem digital yang menyeluruh, mulai dari data monitoring hingga pelaporan keuangan. Dengan adanya teknologi yang terintegrasi, DSI berharap bisa meminimalkan kesalahan manusiawi serta meningkatkan kecepatan respons terhadap perubahan kebijakan. “Special Plan ini juga merupakan langkah untuk memastikan bahwa semua aktivitas kami terukur dan terdokumentasi,” ujar Dony. Selain itu, sistem teknologi akan memudahkan pemerintah dalam melakukan analisis data dan membandingkan hasil dari kebijakan sebelumnya.

Peran Teknologi dalam Masa Transisi

Dalam masa transisi ekspor satu pintu, teknologi berperan krusial dalam menjaga konsistensi proses. Dony Oskaria menyebut, “Kita sedang men-develop sistem yang baik untuk memastikan Special Plan berjalan dengan baik.” Sistem ini dirancang untuk menyatukan data dari berbagai eksportir, sehingga memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan. “Pada awalnya, sistem ini menjadi alat untuk memantau kegiatan ekspor, tetapi seiring waktu, akan menjadi platform utama dalam mengevaluasi kebijakan SDA,” jelasnya.

Kemitraan dengan teknologi juga akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. “Special Plan tidak hanya tentang pengawasan, tetapi juga tentang pemanfaatan data untuk mengambil keputusan yang lebih tepat,” lanjut Dony. Selain itu, pihaknya berharap sistem ini bisa diakses oleh masyarakat secara luas, sehingga memperkuat transparansi dan akuntabilitas. “Dengan teknologi, kita bisa menyajikan data yang jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak,” pungkasnya.