Kementan Ungkap Modus Mafia Pangan di Tata Niaga Sawit
New Policy – Sebagai bagian dari New Policy yang diusung oleh Kementerian Pertanian, pihak berwenang telah mengungkap cara kerja mafia pangan yang sering memanfaatkan celah dalam sistem distribusi. Meskipun pemerintah sudah menegaskan komitmen untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan, mafia tetap aktif mencari peluang untuk memengaruhi harga pasar. Hal ini terutama terjadi dalam tata niaga minyak goreng, yang menjadi perhatian utama dalam upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan. New Policy ini bertujuan mengurangi pengaruh mafia dalam mempercepat distribusi kebutuhan masyarakat.
Mafia Pangan dan Kebijakan Strategis
Kementerian Pertanian terus mengintensifkan pengawasan terhadap mafia pangan, terutama dalam sektor sawit dan minyak goreng. Irham Waroihan, Inspektorat Jenderal Kementan, menegaskan bahwa kebijakan strategis seperti New Policy dirancang untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi. “Kami memantau setiap pergerakan mafia pangan, termasuk dalam tata niaga minyak goreng, untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai harapan,” katanya. New Policy ini melibatkan beberapa langkah seperti penguatan regulasi, penyelidikan terhadap pelaku, dan kolaborasi dengan pihak terkait.
“Setiap kebijakan strategis yang diterbitkan pemerintah selalu menjadi target mafia pangan. New Policy ini dirancang untuk mengurangi ruang bagi praktik tidak sehat dalam distribusi,” ujar Irham, dalam keterangan resmi, Rabu (28/5/2026). Ia menjelaskan bahwa mafia sering menggunakan jaringan luas dan kebijakan yang tidak terpantau dengan baik untuk memperoleh keuntungan. Contohnya, ada oknum yang mengatur pasokan minyak goreng agar harga melonjak pada waktu tertentu.
Implementasi New Policy dan DMO
Salah satu inisiatif dalam New Policy adalah penerapan Domestic Market Obligation (DMO) yang bertujuan memastikan kebutuhan pangan dalam negeri terpenuhi. DMO memaksa produsen untuk menyisihkan sebagian hasil produksi untuk pasar lokal, sehingga mengurangi risiko ekspor berlebihan yang bisa memengaruhi harga. New Policy ini juga melibatkan penguatan pengawasan mulai dari pertanian hulu hingga distribusi hilir. Dengan demikian, pemerintah berharap mengurangi ketergantungan masyarakat pada pasokan luar negeri.
Kementerian Pertanian menegaskan bahwa New Policy tidak hanya sekadar kebijakan, tetapi juga perlu diiringi tindakan nyata. Misalnya, dari 2024 hingga 2025, telah tercatat 94 kasus mafia pangan yang ditangani, termasuk 16 kasus terkait minyak goreng. New Policy juga memperketat pengawasan terhadap izin pengecer dan distributor, dengan 2.231 izin bermasalah dicabut dalam waktu 10 bulan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menindak pelaku tidak patuh.
Upaya Meningkatkan Transparansi
Pengawasan terhadap mafia pangan dalam New Policy melibatkan penguatan sistem informasi dan kerja sama antarlembaga. Dengan adanya DMO, Kementan berharap dapat memperjelas alur distribusi dan mengurangi kemungkinan manipulasi harga. “New Policy ini juga mengintegrasikan data real-time dari seluruh rantai pasok,” jelas Irham. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa transparansi tetap terjaga, terutama dalam sektor minyak goreng yang menjadi primadona.
Para penyelidik Kementan menekankan bahwa New Policy tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan. Untuk itu, mereka mendorong partisipasi aktif dari masyarakat, petani, dan produsen dalam memantau kegiatan distribusi. “Kami yakin New Policy ini akan menjadi pengingat bagi para pelaku untuk berperilaku lebih baik,” tambah Irham. Pemerintah juga berencana memperkenalkan mekanisme pelaporan langsung oleh masyarakat ke lembaga pengawasan.
Kasus dan Efek New Policy
Sebagai contoh, dalam New Policy, Kementan telah menyampaikan 260 kasus ke aparat penegak hukum, termasuk skandal beras oplosan yang terungkap dari 268 sampel yang diperiksa di 13 laboratorium di 10 provinsi. Hasilnya, 212 merek beras premium dan medium tidak memenuhi standar mutu, berat, dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. New Policy ini menjadi alat untuk memastikan bahwa produk pangan yang sampai ke konsumen memiliki kualitas terbaik dan harga yang stabil.
Dalam kesimpulannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa New Policy adalah bagian dari upaya jangka panjang dalam menegakkan keadilan di tata niaga pangan. “Kami akan terus memperkuat New Policy ini, karena tanpa transparansi, mafia tetap bisa menguasai pasar,” tuturnya. Dengan adanya New Policy, pemerintah berharap masyarakat bisa lebih percaya pada sistem distribusi yang diatur dengan ketat. Langkah ini juga sejalan dengan arahan presiden untuk mewujudkan swasembada pangan secara berkelanjutan.