Bapanas: Kurs Dolar Menguat Tak Berimbas pada Harga Beras SPHP
New Policy – Jakarta, Liputan6.com – Dalam rangka menghadapi kenaikan kurs dolar Amerika Serikat (AS) yang terjadi belakangan ini, Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memutuskan untuk menjaga harga beras dalam Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap stabil. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan aksesibilitas bahan pangan bagi masyarakat, terutama di tengah tekanan inflasi yang semakin tinggi. Pernyataan ini disampaikan oleh Maino Dwi Hartono, Direktur SPHP Bapanas, dalam wawancara dengan Antara, Kamis (28/5/2026).
Pelaksanaan New Policy dalam SPHP
“Kenaikan kurs dolar AS tidak menyebabkan kenaikan harga beras SPHP. Pemerintah memastikan kebijakan New Policy ini berdampak minimal pada masyarakat,” ujar Maino.
Kebijakan New Policy di bidang pangan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga beras, salah satu kebutuhan pokok yang sangat vital bagi masyarakat Indonesia. Meski nilai tukar dolar AS meningkat, pemerintah berupaya meminimalkan dampaknya terhadap harga beras SPHP melalui pengelolaan anggaran dan mekanisme subsidi yang terstruktur. Selain itu, Bapanas juga melakukan pengawasan ketat terhadap rantai pasok agar tidak terjadi peningkatan biaya produksi yang berujung pada kenaikan harga jual.
Dampak New Policy terhadap Distribusi dan Akses
Penerapan New Policy dalam SPHP juga berdampak signifikan pada strategi distribusi beras. Bapanas menetapkan batas maksimal pembelian beras SPHP per konsumen, yaitu lima kemasan berukuran lima kilogram atau dua kemasan berukuran dua kilogram. Hal ini dilakukan untuk mencegah monopolisasi dan memastikan beras subsidi tersedia secara merata. Beras yang dibeli melalui program ini tidak boleh dijual kembali, karena berisi subsidi negara.
“Dengan pembatasan maksimal dua kemasan, pedagang nasi goreng, nasi uduk, dan warung makan akan terdampak. Namun, kebijakan New Policy ini dirancang agar kebutuhan pangan terpenuhi secara merata,” jelas Maino.
Seiring dengan itu, pemerintah juga meningkatkan batas transaksi Perum Bulog dari dua ton menjadi lima ton pada 2026. Langkah ini menjadi bagian dari New Policy untuk memperluas akses beras ke daerah-daerah yang lebih luas. Dengan peningkatan kapasitas distribusi, diharapkan tidak terjadi kelangkaan beras di tengah kenaikan harga global yang dipicu oleh kurs dolar yang menguat.
Analisis ekonomi menunjukkan bahwa meski dollar menguat, Indonesia masih mampu mengendalikan harga beras berkat kebijakan New Policy yang telah berjalan sejak awal tahun 2026. Pemerintah mengklaim bahwa program ini memberikan perlindungan terhadap masyarakat, terutama kelompok miskin dan pekerja sektor informal. Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memprioritaskan kebutuhan pangan sebagai bagian dari New Policy yang dijalankan.
Dalam konteks New Policy yang lebih luas, Bapanas menekankan bahwa kestabilan harga beras merupakan indikator penting bagi kesejahteraan rakyat. Hal ini didukung oleh pencapaian swasembada beras yang telah dicapai Indonesia. Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, juga memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang masih mencoba memanipulasi harga pangan di pasar bebas. Saat ini, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,3 juta ton, yang menjadi penopang utama dalam menjaga harga beras tetap terjangkau.
Kebijakan New Policy dalam SPHP tidak hanya berdampak pada harga beras, tetapi juga memperkuat kebijakan pangan nasional. Dengan mempertahankan harga beras stabil, pemerintah ingin menunjukkan komitmen dalam mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu. Ini menjadi langkah strategis dalam memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga meskipun ada tekanan dari pasar internasional.