Prabowo Cerita Curhat Petani soal Program Makan Bergizi Gratis
Latest Program – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi berbagai tantangan. Meski demikian, ia berjanji akan menindaklanjuti masalah tersebut sambil terus menggerakkan pelaksanaannya. “Iya, banyak masalah. Benar pula bahwa tantangan yang dihadapi cukup signifikan. MBG memang butuh penertiban, tapi kita tetap lanjutkan,” jelas Prabowo saat meresmikan 1.061 koperasi desa/kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, dalam acara virtual pada Sabtu (16/5/2026).
“MBG begitu penting untuk bangsa kita. Ke mana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani (bilang), pak, tolong MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya dan keluarga saya,” tambahnya.
Prabowo juga menyebutkan bahwa dampak dari program MBG baru akan terasa dalam waktu 20 tahun ke depan. “Ingat, lihat tanggal, lihat tahun, saudara akan lihat apa yang kita lakukan tahun 25-26 ini. Jangan sekarang, jangan 29, nanti 20 tahun lagi saudara nilai apa yang kita bangun hari ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong pengembangan ekosistem halal nasional melalui penguatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di sektor layanan publik. Upaya ini diwujudkan dalam audit kehalalan produk yang dilakukan oleh Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Bandar Lampung di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Muara Jaya 2, Pekon Kebon Tebu, Kabupaten Lampung Barat.
Komitmen Nyata Kemenperin
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Kemenperin untuk memastikan layanan publik memenuhi standar mutu, keamanan, dan kehalalan. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung implementasi kebijakan pengembangan industri halal nasional. “Penguatan industri dan layanan berbasis halal harus didukung oleh sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian yang kredibel,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resmi, Kamis (19/2/2026).
“Dengan demikian, masyarakat memperoleh jaminan bahwa layanan yang diterima aman, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan halal. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk memastikan program prioritas nasional terlaksana dengan standar keamanan pangan tertinggi,” tambah Menperin.
Kemenperin juga memastikan standardisasi dilakukan secara terintegrasi melalui jaringan unit pelaksana teknis di daerah. Proses audit kehalalan melibatkan verifikasi dokumen, pemeriksaan lapangan, penelusuran bahan baku, evaluasi proses pengolahan, serta penilaian penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sesuai peraturan yang berlaku.
Berdasarkan perhitungan, setiap desa yang terlibat dalam MBG bisa menerima aliran dana hingga Rp 10,8 miliar per tahun. Angka ini dihitung dari nilai Rp 15.000 per menu yang diberikan kepada sekitar 3.000 orang per hari. “Dengan MBG, kita tambah Rp 10 miliar. Tadinya sebelum ada MBG kita kirim Rp 1 miliar Dana Desa. Kita pakai dulu uang Dana Desa, Rp 500 juta, tapi 6 tahun akan kembali,” terang Prabowo.