Key Discussion: Pengusaha Minta Tata Kelola Ekspor Lebih Transparan Melalui Danantara Sumberdaya
Key Discussion – Dalam Key Discussion terkini, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan sejumlah organisasi sektor sumber daya alam (SDA) meminta pemerintah memperhatikan kinerja tata kelola ekspor yang dijalankan oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai pelaksana kebijakan baru. Meski mendukung langkah-langkah penguatan sistem ekspor, para pengusaha menekankan perlunya pendekatan yang lebih bertahap dan akuntabel untuk menghindari dampak negatif pada industri. Dalam pernyataan resmi yang diterbitkan pada Senin (1/6/2026), konsorsium ini menyatakan dukungan terhadap peningkatan transparansi perdagangan, pencegahan praktik under-invoicing, serta optimisasi kontribusi devisa hasil ekspor. Namun, kejelasan mekanisme dan kepastian hukum tetap menjadi prioritas utama.
Mekanisme Implementasi yang Perlu Diatur
Pelaku usaha mengingatkan bahwa setiap sektor ekspor memiliki karakteristik unik, termasuk struktur kontrak, rantai pasok, dan kebutuhan pembayaran. Dengan Key Discussion ini, mereka menyarankan pelaksanaan kebijakan tata kelola ekspor harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing industri. Misalnya, sektor pertambangan batubara dan industri nikel memiliki dinamika pasar serta pola hubungan dengan pembeli internasional yang berbeda dari sektor kelapa sawit. “Kebijakan tata kelola ekspor perlu diimplementasikan secara bertahap agar tidak mengganggu kelancaran perdagangan nasional,” kata APINDO dalam pernyataan resmi, menyoroti perlunya koordinasi antar-instansi dan kesadaran terhadap kompleksitas sektor SDA.
Para pengusaha juga meminta pemerintah menjamin kepastian hukum untuk kontrak yang sedang berjalan, termasuk mekanisme pengapalan dan asuransi. Penegasan ini penting untuk menjaga stabilitas pasar global dan mencegah ketidakpastian yang bisa mengurangi kepercayaan pelaku usaha. Dalam Key Discussion, mereka menyoroti perlunya konsistensi dalam mengelola Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Domestic Market Obligation (DMO), yang keduanya menjadi bagian dari sistem baru. Selain itu, kejelasan peran DSI sebagai penyelenggara tata kelola ekspor harus terus disosialisasikan kepada stakeholder terkait.
Penyelesaian Masalah dengan Teknologi
Dalam Key Discussion, para pengusaha menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi modern untuk menangani praktik under-invoicing dan transfer pricing secara sistemik. DSI diharapkan menjadi pusat pengelolaan data dan transaksi ekspor yang terintegrasi, kredibel, serta aman. “Sistem digital yang terstandarisasi akan meminimalkan risiko manipulasi harga dan mempercepat proses verifikasi,” tulis dalam pernyataan. Selain itu, pembentukan forum koordinasi teknis diusulkan sebagai langkah untuk melibatkan pemerintah, otoritas keuangan, serta pelaku usaha dalam menyusun detail kebijakan.
Dalam forum ini, sejumlah isu teknis akan dibahas, seperti cakupan komoditas, mekanisme penyesuaian harga, serta penyelesaian sengketa pembayaran. “Forum koordinasi ini bisa menjadi tempat pertukaran ide dan evaluasi kebijakan secara terus menerus,” jelas Asosiasi. Selain itu, mereka menyarankan penggunaan platform digital yang terbuka dan mudah diakses untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) dan Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menambahkan bahwa digitalisasi proses ekspor akan membantu mencegah praktik tidak sehat yang selama ini terjadi.
PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjadi pilar utama dalam Key Discussion ini, dengan tugas untuk mengelola tata kelola ekspor secara efektif. Namun, keberhasilan operasional DSI bergantung pada komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. “DSI perlu diberikan ruang dan dukungan untuk menjalankan tugasnya dengan optimal,” ujar GAPKI. Keberhasilan implementasi kebijakan juga ditentukan oleh kemampuan DSI dalam menyeimbangkan regulasi dan fleksibilitas sektor usaha. Sejumlah pengusaha meminta DSI mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada pelaku usaha agar mereka paham cara kerja sistem baru.
Dalam Key Discussion terkini, berbagai asosiasi sektor SDA menegaskan bahwa tata kelola ekspor yang baik akan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Namun, mereka berharap pemerintah dan DSI tidak hanya fokus pada regulasi, tetapi juga memberikan solusi praktis untuk menjaga kelancaran ekspor. “Kebijakan ini harus diikuti dengan aksi konkret untuk mendukung transisi yang mulus,” tambah FINI. Dengan Key Discussion ini, harapan para pengusaha adalah adanya harmonisasi antara regulasi dan kebutuhan industri, sehingga ekspor bisa tetap menjadi pilar utama perekonomian nasional.