Visit Agenda: Pemprov DKI Jakarta Dukung Penyegelan Parkir yang Diduga Ilegal di Blok M
Visit Agenda – Pemprov DKI Jakarta menunjukkan dukungan kuat terhadap upaya penyegelan parkir yang dituduh tidak sah di Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Langkah ini diambil oleh Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta sebagai tindakan tegas untuk memperbaiki pengelolaan parkir yang dinilai kurang efektif. Penyegelan terhadap area parkir yang diduga ilegal dilakukan pada Senin 11 Mei 2026, dengan laporan dari Antara menyoroti upaya ini sebagai bagian dari pengawasan terhadap penggunaan ruang publik.
Latar Belakang Penyegelan Parkir
Penyegelan ini bukanlah tindakan pertama yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap parkir di Blok M. Sebelumnya, pemerintah setempat telah mengungkapkan adanya dugaan praktik parkir ilegal yang terjadi selama bertahun-tahun, terutama di area yang tidak memiliki izin resmi. Pemprov DKI Jakarta, yang telah menempatkan prioritas pada pengelolaan ruang kota secara profesional, menegaskan bahwa tindakan penyegelan ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dalam penerapan aturan dan menjamin kualitas pengalaman pengunjung di kawasan yang menjadi pusat kegiatan Visit Agenda.
Analisis Pengelolaan Keuangan
Dalam laporan keuangan terkini, operator parkir di Blok M Square menghasilkan pendapatan sekitar Rp 100 juta per hari. Angka ini diduga tidak mencerminkan omzet aktual karena ditemukan adanya pungutan tambahan yang tidak tercatat. Pemprov DKI Jakarta menilai bahwa pengelolaan keuangan parkir ilegal berpotensi mengurangi pendapatan daerah secara signifikan, terutama dalam konteks Visit Agenda yang mengharapkan optimalisasi pendapatan dari ruang publik. Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, menyoroti bahwa selama tiga tahun terakhir, operator tersebut disebut mengalami ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan situasi di lapangan.
“Diperkirakan negara mengalami kerugian hingga Rp 50 miliar selama 15 tahun pengelolaan parkir oleh Best Parking,” tambah Jupiter, dalam wawancara terbaru. Ia menegaskan bahwa penyegelan ini merupakan langkah penting untuk menghindari penyalahgunaan dana dan meningkatkan transparansi dalam penerimaan retribusi parkir.
Pemprov DKI Jakarta juga memperkuat dukungannya terhadap penyegelan ini dengan menyatakan bahwa langkah tersebut sejalan dengan visi pengembangan kota yang lebih modern. Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, menegaskan bahwa pemerintah tidak menoleransi praktik parkir ilegal yang merugikan kepentingan publik. “Kami ingin memperbaiki tata kelola, tetapi juga mencari solusi agar pengelolaan parkir lebih efisien dan menjamin kenyamanan pengunjung dalam kerangka Visit Agenda,” ujarnya.
Langkah penyegelan ini diharapkan menjadi contoh bagi pengelolaan ruang kota lainnya. Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sedang melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan kebenaran dugaan praktek ilegal tersebut. Hasilnya akan menjadi dasar untuk kebijakan baru dalam pengelolaan parkir yang lebih terpadu, terutama dalam rangka mendukung Visit Agenda sebagai salah satu kegiatan prioritas pemerintah. Selain itu, penyegelan ini juga diharapkan meningkatkan kualitas pengalaman pengunjung di Blok M Square, yang menjadi salah satu destinasi utama bagi wisatawan dalam dan luar negeri.