Key Strategy: Menteri LH Jumhur Hidayat Ajak NTB Benahi Persoalan Lingkungan

Strategi Utama: Menteri LH Ajak NTB Perkuat Pengelolaan Lingkungan

Key Strategy – Dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), M Jumhur Hidayat, mengajak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerapkan Key Strategy yang lebih komprehensif. Kebijakan ini tidak hanya fokus pada penanganan langsung masalah seperti penumpukan sampah dan kerusakan ekosistem, tetapi juga melibatkan kolaborasi strategis antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan solusi berkelanjutan. Dengan pendekatan yang lebih terpadu, NTB diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah hingga 40 persen dalam lima tahun ke depan.

Pendekatan Terpadu untuk Persoalan Sampah

Menurut Jumhur Hidayat, NTB menghasilkan sampah sebanyak 2.543 ton per hari, namun hanya 29,2 persen dari jumlah tersebut yang berhasil diproses. “Kita perlu memperkuat pola Key Strategy dalam memilah dan memanfaatkan sampah organik serta anorganik di sumbernya,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Kamis 9 Juli 2026. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban pengolahan akhir, karena volume sampah yang masuk ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA) tetap menjadi tantangan utama.

“Sampah adalah masalah besar, dan kita telah memiliki pendekatan sesuai kearifan lokal dari masyarakat Lombok serta Sumbawa,” tambah Jumhur. “Dengan Key Strategy yang tepat, kita bisa mengoptimalkan sumber daya lokal untuk mencapai target pengurangan emisi.”

Jumhur menekankan bahwa penerapan Key Strategy harus didukung oleh kebijakan yang konsisten. Contohnya, penggunaan komposter untuk mengolah sampah organik diharapkan bisa mempercepat transformasi limbah menjadi bahan baku yang bernilai ekonomis. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong partisipasi masyarakat melalui edukasi dan pengaturan sistem pemilahan yang lebih efektif. “Key Strategy ini membutuhkan komitmen bersama agar tidak hanya terpaku pada langkah kuantitatif, tetapi juga kualitatif,” ujarnya.

Langkah Strategis untuk Kawasan Wisata

Sebagai daerah dengan banyak destinasi wisata, NTB dianggap sebagai salah satu prioritas dalam penerapan Key Strategy. BPLH menyediakan 200 unit komposter dan 1.000 unit composter sebagai bantuan simbolis untuk mendorong pengelolaan persampahan di kawasan seperti Gili Trawangan. “Kami juga fokus pada penggunaan teknologi insinerator yang memenuhi standar emisi, karena kawasan wisata perlu menjadi contoh paling baik dalam pengelolaan lingkungan,” papar Jumhur.

“Insinerator boleh digunakan, tapi harus sesuai baku mutu dan tidak menimbulkan pencemaran baru,” tegas Jumhur. “Key Strategy dalam pengelolaan sampah di wilayah wisata harus mencerminkan keberlanjutan, bukan hanya efisiensi.”

Dukungan dari KLH/BPLH juga diarahkan pada peningkatan kapasitas tata ruang berdasarkan kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH). Tujuannya adalah mengurangi dampak negatif dari aktivitas wisata, seperti pengikisan lahan hijau dan polusi air. “Kebijakan ini akan menjawab tantangan kritis dalam menjaga kelestarian ekosistem sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” imbuh Jumhur.

Perbaikan Ekosistem Pesisir dan Tambak

Sektor pesisir menjadi fokus utama dalam Key Strategy KLH/BPLH. Jumhur Hidayat menyoroti keharusan tambak dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Persetujuan Teknis, dan Surat Kelayakan Operasional (SLO) untuk meminimalkan polusi dan kerusakan habitat. Data menunjukkan bahwa pengikisan mangrove hingga 338,8 hektare selama 2021–2024 menjadi perhatian khusus, terutama karena konversi lahan untuk tambak. “Key Strategy ini juga menargetkan peningkatan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam,” terangnya.

“Dengan Key Strategy yang terpadu, kita bisa menciptakan kebijakan yang efektif dalam memperbaiki kondisi ekosistem pesisir,” tutur Jumhur. “Ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada ekonomi masyarakat.”

Penerapan Key Strategy dalam sektor pertambangan juga ditekankan. Jumhur menyebutkan bahwa praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) masih mengancam lingkungan, terutama di lahan hutan yang berubah fungsi menjadi lahan pertanian. Data tutupan lahan 2024 menunjukkan bahwa 120 ribu hektare kawasan hutan kini digunakan untuk pertanian, meningkatkan risiko banjir dan bencana hidrometeorologi. “Kami akan menerapkan lima langkah strategis untuk menghentikan open dumping hingga 31 Juli 2026 dan mendorong sistem controlled landfill,” jelas Jumhur.

Peningkatan Kapasitas Pengolahan Sampah

Key Strategy KLH/BPLH meliputi penghentian penerimaan sampah organik di TPA mulai 1 Agustus 2026 sebagai langkah konservatif. Jumhur menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan sampah organik tidak mengganggu sistem pengolahan akhir. “Key Strategy ini dirancang agar setiap jenis sampah dikelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan,” katanya.

“Kami juga menekankan penguatan tata ruang berdasarkan DDDTLH, sehingga Key Strategy bisa diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah,” ujar Jumhur. “Ini adalah langkah kritis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak merugikan lingkungan hidup.”

Dukungan dari KLH/BPLH diharapkan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta dalam menjaga lingkungan. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyambut baik langkah-langkah ini, karena sejalan dengan visi NTB dalam menjadikan daerah sebagai kawasan yang hijau dan sehat. “Key Strategy KLH/BPLH menjadi acuan penting dalam merancang kebijakan lingkungan yang lebih inklusif dan berdampak nyata,” pungkasnya.

Kebijakan Lingkungan yang Berkelanjutan

Key Strategy KLH/BPLH tidak hanya fokus pada pengelolaan sampah, tetapi juga mencakup rehabilitasi pesisir dan penguatan regulasi daerah. Jumhur Hidayat menekankan bahwa keberhasilan strategi ini bergantung pada komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah. “Key Strategy ini adalah pola kerja yang harus berkelanjutan, tidak hanya untuk periode tertentu,” katanya.

“Kami yakin Key Strategy yang diterapkan akan menjadi pelopor di tingkat nasional,” tambah Jumhur. “NTB memiliki potensi besar untuk menjadi contoh pengelolaan lingkungan yang inovatif dan berbasis komunitas.”

Dengan adanya Key Strategy ini, KLH/BPLH berharap mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Jumhur Hidayat menegaskan bahwa kolaborasi antarlembaga dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan. “Key Strategy ini juga mencakup pelatihan teknis dan pendampingan bagi pemangku kepentingan, termasuk petugas kebersihan dan pengelola wisata,” jelasnya.

Perspektif Jangka Panjang

Key Strategy KLH/BPLH tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah saat ini, tetapi juga mencakup rencana jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Jumhur Hidayat menekankan bahwa kebijakan ini harus diukur berdasarkan indikator kualitas hidup masyarakat dan keseimbangan lingkungan. “Key Strategy ini adalah investasi untuk masa depan, karena lingkungan hidup adalah aset yang sangat berharga