Wamendagri Bima Arya Dorong Kepala Daerah Fokus pada Ketahanan Pangan dan Transisi Energi
Strategi Optimisasi Ketahanan Pangan dalam Pembangunan Daerah
Topics Covered – Kota Semarang, Jawa Tengah – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya kebijakan lokal yang proaktif dalam meningkatkan ketahanan pangan. Dalam kegiatan Rapat Kerja Gubernur (Rekergub) Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) 2026, ia mengajak para kepala daerah untuk memperkuat kerja sama antar daerah guna mengatasi ketergantungan pada bahan pangan impor. Menurut Bima Arya, era ketergantungan global yang meningkat memaksa pemimpin daerah untuk berpikir lebih strategis dan menciptakan solusi berbasis lokal. “Topics Covered ini menunjukkan bahwa daerah harus menjadi pusat inovasi dalam memastikan rata-rata penduduk memiliki akses pangan yang aman dan berkelanjutan,” tambahnya.
Percepatan Transisi Energi melalui Kebijakan Kendaraan Listrik
Topics Covered di Rekergub MPU 2026 juga mencakup upaya transisi energi yang lebih cepat. Bima Arya meminta para kepala daerah memahami kebijakan pemerintah pusat yang mengharuskan penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik. Ia menekankan bahwa kebijakan ini bukan hanya untuk mengurangi emisi karbon, tetapi juga untuk memicu pengembangan ekosistem transportasi ramah lingkungan. “Topics Covered ini menunjukkan bahwa transisi energi tidak bisa dihindari, dan kepala daerah harus menjadi pelaku utama dalam mendorong inovasi di sektor tersebut,” ujarnya.
“Kita harus melihat ini sebagai peluang, bukan ancaman. Dengan mempercepat penggunaan kendaraan listrik, kita bisa mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mendorong pertumbuhan sektor energi hijau,” tutur Bima Arya dalam pidatonya.
Ketahanan pangan dan transisi energi menjadi dua Topics Covered utama yang diangkat dalam acara Rekergub MPU 2026. Bima Arya menyoroti peran kepala daerah dalam mengawal Program Strategis Nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan meningkatkan kualitas nutrisi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa data besar (big data) harus dimanfaatkan secara optimal agar distribusi sumber daya pangan bisa lebih tepat sasaran dan transparan. “Topics Covered ini menunjukkan bahwa perencanaan berbasis data akan membantu daerah mengambil keputusan yang lebih cepat dan efektif,” katanya.
Sebagai bagian dari Topics Covered, transisi energi menjadi tantangan besar bagi daerah. Bima Arya menekankan bahwa seluruh kepala daerah harus mengenali SE Mendagri yang dikeluarkan pada 22 April 2026, yang menetapkan penghapusan sepenuhnya PKB dan BBNKB untuk kendaraan listrik. Kebijakan ini diharapkan mempercepat adopsi kendaraan listrik di seluruh Indonesia. “Kebijakan ini mengubah dinamika pendapatan daerah, tetapi manfaat jangka panjang akan lebih signifikan,” tambahnya. Ia juga meminta kepala daerah tidak hanya fokus pada pajak, tetapi mencari alternatif pendapatan yang lebih inovatif dan ramah lingkungan.
Dalam rangka memperkuat transisi energi, Bima Arya menyarankan pengembangan infrastruktur pengisian baterai dan kerja sama dengan perusahaan swasta. “Daerah harus menjadi mitra yang kreatif dalam menyusun kebijakan energi, bukan hanya mengikuti instruksi dari pusat,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa keberhasilan transisi energi bergantung pada partisipasi masyarakat dan kebijakan yang konsisten. “Dengan menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebutuhan nasional, kita bisa menciptakan sistem yang berkelanjutan,” jelasnya.
Kegiatan Rekergub MPU 2026 dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur DI Yogyakarta KGPAA Paku Alam X, dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Dhamayanti Putri. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen untuk mengembangkan kebijakan yang menyeluruh. “Topics Covered ini menunjukkan bahwa kita semua sepakat bahwa kesejahteraan rakyat dan lingkungan harus menjadi prioritas,” kata Direktur Eksekutif MPU Suhajar Diantoro dalam sambutannya.
Para peserta Rekergub MPU 2026 menyepakati bahwa pemimpin daerah harus menjadi pengambil kebijakan yang tanggap terhadap perubahan global. Bima Arya menegaskan bahwa keberhasilan dalam ketahanan pangan dan transisi energi akan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. “Topics Covered ini membawa kita ke arah yang lebih baik, tetapi perlu dilakukan dengan langkah konkret,” pungkasnya. Dengan adanya komitmen ini, diharapkan Indonesia bisa mencapai keberlanjutan ekonomi dan lingkungan yang seimbang.