Mendagri Tito Minta Pemda Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan Daerah: Topics Covered
Topics Covered – Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengajak pemerintah daerah untuk fokus pada tiga aspek utama dalam memperkuat keseimbangan politik dan keamanan wilayah. Ia menekankan pentingnya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TPKS) sebagai elemen kunci dalam menjaga stabilitas di daerah. Rapat Koordinasi Forkopimda se-Maluku dan Nusa Tenggara yang diadakan di Ballroom Merumatta Senggigi, Lombok Barat, NTB, Selasa (19/5/2026), menjadi panggung untuk menyampaikan hal ini.
Pelaksanaan Sinergisitas Pemda dengan Institusi Utama
Dalam Topics Covered ini, Tito menyebutkan bahwa sinergisitas antara pemerintah daerah dan lembaga-lembaga seperti Forkopimda dan FKUB adalah kunci utama dalam mengurangi risiko konflik. Ia menegaskan bahwa Forkopimda harus menjadi garda depan dalam mengawal kebijakan daerah, karena keterlibatan tokoh-tokoh berpengaruh seperti Pangdam, Kapolda, dan Kabinda bisa mempercepat penyelesaian isu lokal. Tito menekankan bahwa daerah dengan Forkopimda yang aktif akan lebih mampu mencegah gangguan keamanan sebelum terjadi.
“Forkopimda itu seperti pemerintah daerah, yang punya kekuatan berbagai pemangku kebijakan. Jadi, kalau mereka bergerak bersama, kerja akan lebih efektif,” jelas Tito.
Menurut Tito, FKUB memiliki peran strategis dalam mencegah kerusakan harmoni sosial akibat perbedaan agama. Ia mengingatkan bahwa dana yang dialokasikan untuk FKUB seringkali kurang memadai, sehingga lembaga ini perlu dukungan lebih besar dari pemerintah daerah. “Kalau FKUB berjalan, daerah akan tenang. Tapi kalau mereka tidak siap, baru pemadam kebakaran mengambil tindakan setelah ada kejadian,” tambahnya.
Peran Tim TPKS dalam Penanganan Konflik Sosial
TPKS, menurut Tito, adalah alat penting untuk mendeteksi dini masalah sosial yang bisa memicu gejolak. Ia menyebut bahwa pembentukan tim ini wajib dilakukan di semua daerah yang belum optimal mengelolanya. “Harus ada TPKS, karena itu amanat dari Perpres, PP, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah,” tegas Tito, mengingatkan bahwa keberadaan tim ini bisa menjadi penghalang sebelum konflik meletus.
“Kita perlu aktifkan TPKS, karena ini adalah salah satu dari Topics Covered yang paling penting. Mereka bisa menangkap isu-isu sebelum meluas,” jelas Tito.
Di sisi lain, Tito menyebutkan bahwa pemerintah pusat berperan aktif dalam memastikan keterlibatan daerah dalam mengelola konflik. Ia menyoroti pentingnya koordinasi yang terus menerus antara institusi pusat dan daerah, terutama dalam menangani isu-isu yang memengaruhi keamanan nasional. “Koordinasi Forkopimda harus menjadi Topics Covered utama dalam setiap agenda kebijakan daerah,” kata Tito.
Kendala Anggaran dan Kesadaran Masyarakat
Topics Covered ini juga mencakup permasalahan anggaran yang seringkali menghambat efektivitas lembaga seperti FKUB. Tito mengungkapkan bahwa beberapa daerah masih kurang memperhatikan alokasi dana untuk kegiatan pencegahan konflik. “Kalau anggaran tidak memadai, FKUB akan kesulitan menyebarkan pesan keharmonisan ke masyarakat,” imbuhnya. Ia menyarankan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran bahwa stabilitas politik dan keamanan adalah tanggung jawab bersama.
“Stabilitas keamanan daerah adalah Topics Covered yang harus kita prioritaskan. Tanpa itu, dinamika politik bisa berujung pada kekacauan,” papar Tito.
Rapat yang dihadiri oleh Menko Polkam Djamari Chaniago, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta gubernur-gubernur dari Maluku, NTT, dan NTB, menjadi momentum untuk mengukuhkan komitmen sinergisitas. Tito menekankan bahwa keberhasilan Topics Covered ini bergantung pada keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat yang berperan aktif dalam menjaga keharmonisan.
Dalam penutup, Tito mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Topics Covered ini akan menjadi ukuran kemampuan daerah dalam mengelola isu politik dan keamanan. “Kita harus siap, karena tantangan di daerah tidak akan berhenti,” pungkas Tito, memberi peringatan bahwa kesiapan adalah kunci untuk menjaga kestabilan nasional.