Tak Cukup Minta Maaf, Sanksi Menanti Para Nakes Nirempati

Sanksi Menanti Tenaga Kesehatan yang Menghina Pasien BPJS

Beritaterbaik.com – Gelombang kritik melanda dunia kesehatan setelah publik menemukan respons yang kurang empati dari sejumlah tenaga kesehatan. Komentar-komentar sinis tersebut ditujukan kepada Yurizal Tri Chaerawan, seorang pasien BPJS yang membagikan pengalamannya menunggu delapan jam untuk mendapatkan kamar rawat inap. Tragisnya, unggahan tersebut justru mendapat banyak cemoohan dari akun-akun tenaga kesehatan, bukan simpati. Yurizal kemudian menghembuskan napas terakhirnya setelah kejadian tersebut.

Kasus ini tidak hanya menjadi perbincangan di media sosial, tetapi juga memicu evaluasi terhadap profesionalisme pelayanan kesehatan. Banyak pihak menilai bahwa masalah ini melampaui sekadar etika komunikasi. Aspek disiplin profesi juga menjadi sorotan, mengingat pelanggaran yang terjadi dapat berujung pada pemberian sanksi formal.

Tanggapan Para Legislator

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, secara langsung menyoroti dugaan penghinaan terhadap pasien BPJS. Ia menilai bahwa respons negatif dari tenaga kesehatan terhadap keluhan pasien tersebut perlu ditindaklanjuti. Charles meminta rumah sakit untuk memberikan sanksi kepada para nakes yang dianggap tidak berempati.

“Saya berharap organisasi profesi dan institusi tempat yang bersangkutan bekerja melakukan pemeriksaan secara objektif dan memberikan sanksi apabila memang terbukti terjadi pelanggaran etik,” kata Charles kepada wartawan, Rabu (5/8/2026).

Sikap serupa ditunjukkan oleh Asep Rommy Romaya, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Politikus ini mengecam keras komentar-komentar yang dinilai tidak menunjukkan empati terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan. Asep menekankan pentingnya kehati-hatian bagi tenaga kesehatan dalam menyampaikan pendapat di ruang digital.

“Kami mengingatkan meskipun di media sosial para nakes tetap abdi negara yang mempunyai tanggung jawab moral tinggi. Mereka harus berhati-hati saat memberikan komentar atau tanggapan atas isu atau peristiwa karena dampaknya bisa panjang,” ujar Asep kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).

Menurut Asep, profesi tenaga kesehatan merupakan panggilan kemanusiaan, bukan sekadar pekerjaan. Setiap dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya telah mengucapkan sumpah profesi yang menempatkan keselamatan pasien dan martabat manusia sebagai prinsip utama. Perbedaan status kepesertaan BPJS maupun kelas perawatan tidak boleh memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan.

Tindakan Institusi Kesehatan

Sebagai respons terhadap kasus ini, RSUP Dr. Sardjito mengambil langkah tegas. Institusi tersebut menonaktifkan sementara seorang peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) berinisial EPR. Penonaktifan ini berkaitan erat dengan komentar nirempati yang dilontarkan melalui akun Threadnya, @erudarahaadini.

Banu Hermawan, Kepala Bagian Humas dan Hukum RSUP Dr. Sardjito, menjelaskan bahwa penonaktifan EPR telah dimulai sejak Rabu (5/8). Langkah ini berlaku hingga EPR menyelesaikan proses pemeriksaan bersama Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM. Kedua institusi tersebut memiliki Sekretariat Bersama Pendidikan Bermartabat yang menangani kasus ini.

Meskipun sejumlah tenaga kesehatan telah menyampaikan permintaan maaf, masyarakat menilai hal tersebut belum cukup untuk menutup polemik. Proses pemeriksaan internal dan pemberian sanksi kini menjadi fokus perhatian publik, mengingat pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional.