Solution For: Isu PHK Tokopedia dan TikTok, Said Iqbal Akan Investigasi

Solution For: Isu PHK Tokopedia dan TikTok, Said Iqbal Akan Investigasi

Solution For – Liputan6.com, Jakarta – Said Iqbal, penasihat khusus Presiden RI bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, berencana mengambil tindakan langsung terkait isu PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di dua platform digital utama, Tokopedia dan TikTok. Langkah ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi lebih rinci sebelum pemerintah memutuskan tindakan selanjutnya, terutama dalam upaya memastikan solusi untuk masalah pekerjaan yang mengancam ribuan karyawan di sektor ekonomi digital.

Langkah Investigasi Pemerintah untuk Memecahkan Isu PHK

Menurut informasi yang diperoleh, Said Iqbal berencana mengadakan pertemuan langsung dengan para pekerja dan manajemen Tokopedia serta TikTok. Dalam konferensi pers, ia mengatakan bahwa pemerintah akan memastikan semua pihak terlibat dalam dialog untuk mengetahui akar masalah PHK tersebut. “Penting bagi pemerintah untuk memahami situasi dari berbagai sudut pandang, agar solusi untuk PHK bisa dirancang secara komprehensif,” ujarnya, Minggu (5/7/2026).

Pendekatan Terhadap PHK di Sektor Ekonomi Digital

Said Iqbal menekankan bahwa sektor ekonomi digital memiliki ciri khas berbeda dari industri manufaktur. Oleh karena itu, penanganan masalah ketenagakerjaan di platform seperti Tokopedia dan TikTok harus dilihat secara menyeluruh. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah akan mengajak Kementerian Ketenagakerjaan untuk menganalisis data terkait PHK tersebut, termasuk solusi untuk PHK yang mungkin melibatkan kebijakan baru.

“Karena kedua platform tersebut bagian dari industri ekonomi digital berbasis platform, kami akan turun langsung ke lapangan untuk memperoleh fakta secara langsung,” tambah Said Iqbal, dalam penjelasannya. Ia menegaskan bahwa selain meninjau penggunaan UU Ketenagakerjaan, pemerintah juga akan melihat dampak PHK terhadap kestabilan ekonomi dan sosial.

Upaya untuk Menjaga Hak Pekerja di Era Digital

Said Iqbal menjelaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas jika ditemukan pelanggaran terhadap aturan ketenagakerjaan. Ia memastikan bahwa upaya untuk menjaga hak pekerja tetap dilakukan, termasuk solusi untuk PHK yang mungkin melibatkan pembayaran kompensasi atau penyesuaian jam kerja. “Kalau ada pelanggaran UU Ketenagakerjaan, harus diperjelas. Negara hadir untuk memastikan pekerja tetap dilindungi dan hukum dipatuhi,” jelas Said, dalam wawancaranya.

“Tidak semua PHK disebabkan oleh faktor yang sama. Apabila masalah terkait kondisi bisnis atau situasi pasar, kita akan bersama mencari solusi yang seimbang,” pungkas Said Iqbal. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan keadaan bisnis yang dihadapi perusahaan, termasuk tekanan ekonomi akibat inflasi atau krisis global.

Perbandingan dengan Kasus PHK Sebelumnya

Said Iqbal menjelaskan bahwa pendekatan pemerintah saat ini mengedepankan penyelesaian langsung di lapangan. Model ini pernah berhasil mencegah PHK terhadap ribuan pekerja dalam kasus hubungan industrial sebelumnya. Dalam satu kasus, sekitar 4.000 pekerja berhasil diselamatkan dari PHK melalui dialog yang difasilitasi oleh pemerintah, menurutnya. “Solusi untuk PHK harus didasarkan pada fakta, bukan hanya kepentingan satu pihak,” tambahnya.

Kasus PHK di Tokopedia dan TikTok menjadi sorotan karena terjadi dalam skala besar dan mempercepat kekhawatiran tentang perlindungan pekerja di sektor ekonomi digital. Banyak karyawan di platform tersebut menilai bahwa PHK dilakukan tanpa pemberitahuan yang jelas, terutama setelah perusahaan mengalami penurunan pendapatan akibat persaingan ketat di pasar digital.

“Solusi untuk PHK di platform digital harus mencakup kebijakan yang melindungi pekerja, sekaligus memastikan keberlanjutan bisnis perusahaan,” ujar Said Iqbal. Ia menekankan bahwa pemerintah akan tetap hadir sebagai mediator antara pekerja dan perusahaan, terutama dalam upaya menyelesaikan masalah yang kompleks.

Kebijakan untuk Mendorong Keberlanjutan Ekonomi Digital

Dalam waktu dekat, Said Iqbal berharap dapat bertemu langsung dengan para pekerja Tokopedia dan TikTok bersama Kementerian Ketenagakerjaan. “Presiden menekankan pentingnya pemerintah tetap hadir untuk melindungi hak pekerja sekaligus menjaga lingkungan usaha yang sehat,” ujarnya. Pemimpin negara tersebut juga menyarankan bahwa kebijakan solusi untuk PHK perlu diadaptasi terhadap dinamika pasar digital yang terus berubah.

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan meninjau kembali aturan ketenagakerjaan di sektor platform digital, termasuk pengaturan kontrak kerja dan tunjangan karyawan. “Dengan adanya solusi untuk PHK yang lebih adil, kita bisa mencegah konflik besar di masa depan,” pungkas Said, menyoroti pentingnya adaptasi kebijakan terhadap tuntutan pekerjaan yang semakin fleksibel.