New Policy: Wamendagri Minta Kepala Daerah Tak Lagi Bergantung APBD

Wamendagri Dorong Kepala Daerah Berpikir Adaptif dalam Mengelola Keuangan

New Policy – Sebagai bagian dari New Policy yang baru diterapkan, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya kepala daerah mengadopsi pola kepemimpinan adaptif dalam mengelola keuangan daerah. Dalam situasi ekonomi global yang dinamis, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber utama pendanaan. Wiyagus menyoroti bahwa strategi pembiayaan kreatif (creative financing) menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas fiskal dan pembangunan yang berkelanjutan.

Konteks New Policy dalam Pemulihan Ekonomi

New Policy ini dirumuskan dalam rangka menghadapi tantangan efisiensi anggaran pada tahun 2026, di mana pendapatan daerah diprediksi mengalami penurunan akibat fluktuasi harga minyak dan perubahan kebijakan pemerintah pusat. Pada acara Workshop tentang Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah melalui Creative Financing, Wiyagus menjelaskan bahwa kepala daerah perlu bersikap proaktif dalam mengelola keuangan, bukan hanya reaktif terhadap ketersediaan dana dari APBD. Dengan pendekatan ini, daerah bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada, termasuk aset-aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Kepala daerah sekarang ini dituntut untuk benar-benar bisa mengimplementasikan apa yang dinamakan adaptive leadership di tengah gejolak eskalasi geopolitik global yang susah diprediksi,”

Salah satu langkah strategis yang disebutkan dalam New Policy adalah kolaborasi dengan sektor swasta dan mitra strategis. Wiyagus menjelaskan bahwa lahan tidur atau fasilitas milik Pemda yang selama ini hanya menjadi beban anggaran, sekarang bisa menjadi sumber pendapatan melalui skema kemitraan. Contohnya, Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) yang dioperasikan bersama klub Persib Bandung berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mengurangi beban pemerintah.

Implementasi New Policy di Daerah

Dalam New Policy, Wiyagus menyoroti bahwa Kota Jambi memiliki peluang besar untuk menjadi contoh sukses. Kepala daerah yang memiliki latar belakang birokrasi dan dunia usaha, menurutnya, mampu menggabungkan kebijakan publik dengan inovasi ekonomi. Dengan pendekatan ini, daerah tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan pembangunan, tetapi juga mendorong kemandirian fiskal. Selain itu, New Policy mendorong peran aktif dari masyarakat dan lembaga lokal dalam menciptakan skema pendanaan alternatif.

“Harapan kita tentunya pemberdayaan pihak ketiga juga ikut bertanggung jawab untuk membangun Kota Jambi ini menjadi kota yang tidak hanya berpikir konvensional lagi, tidak terlalu tergantung kepada pemerintah pusat,”

Kepala daerah diwajibkan untuk mengubah paradigma pengelolaan keuangan. Wiyagus menegaskan bahwa pendapatan daerah tidak lagi hanya bergantung pada APBD, tetapi juga pada pengelolaan aset dan kolaborasi dengan mitra eksternal. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong daerah untuk lebih mandiri secara fiskal, sehingga tidak tergantung sepenuhnya pada dana pusat. Dengan New Policy, diharapkan adanya perubahan kecil yang signifikan dalam cara pemerintah daerah berpikir dan mengambil keputusan keuangan.

Lebih lanjut, Wiyagus menjelaskan bahwa New Policy ini melibatkan pelibatan berbagai sektor seperti keuangan, perencanaan, dan pengembangan ekonomi lokal. Ia menekankan bahwa kolaborasi dengan swasta dan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan dalam mengelola sumber daya secara lebih efisien. Contoh lain yang disebutkan adalah pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan usaha kemitraan, yang membuka peluang pendapatan tambahan bagi daerah.

“Kita tahu di tengah efisiensi tahun 2026 memang kepala daerah sekarang ini dituntut untuk benar-benar bisa mengimplementasikan apa yang dinamakan adaptive leadership di tengah gejolak eskalasi geopolitik global yang susah diprediksi,”

Dalam New Policy, Wiyagus juga menyinggung pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk memperkuat kapasitas pemimpin daerah. Ia menilai bahwa pengelolaan keuangan yang adaptif memerlukan pemahaman mendalam tentang perubahan ekonomi global dan kemampuan mengambil risiko secara terukur. Kebijakan ini menjadi dasar bagi daerah untuk mengembangkan model pembiayaan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

New Policy yang diterapkan oleh Wamendagri tidak hanya berfokus pada pengelolaan anggaran, tetapi juga pada transformasi struktur pemerintahan daerah. Dengan mendorong kepala daerah untuk tidak lagi bergantung pada APBD, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi. Selain itu, peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga diharapkan mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.