New Policy: Ombudsman Minta Pelatihan Militer Manajer Kopdes Dihentikan Sementara

Ombudsman Usulkan Penghentian Sementara Pelatihan Militer untuk Manajer Kopdes

New Policy – Di bawah arahan kebijakan baru, Ombudsman RI mengeluarkan rekomendasi untuk menghentikan sementara pelatihan militer yang diberikan kepada manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Kebijakan ini muncul setelah lima peserta meninggal dunia dalam waktu 10 hari akibat kondisi medis darurat, termasuk sengatan panas ekstrem, henti jantung, dan tuberkulosis. Ombudsman menilai bahwa pelatihan tersebut harus dievaluasi secara menyeluruh, terutama dalam hal keselamatan peserta dan standar operasional yang diterapkan. New Policy ini bertujuan memastikan bahwa program pengembangan sumber daya manusia tidak menjadi ancaman bagi kehidupan peserta.

Pernyataan Maneger Nasution tentang Evaluasi Kebijakan

Maneger Nasution, salah satu anggota Ombudsman RI, memberikan pernyataan resmi bahwa kejadian ini menjadi titik balik penting dalam New Policy pengawasan program SPPI. “Kebijakan ini mengharuskan pihak penyelenggara melakukan audit ketat terhadap metode pelatihan, termasuk intensitas latihan fisik dan kesiapan tim medis,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (29/6/2026). Menurut Maneger, pelatihan militer yang diberikan kepada manajer Kopdes harus lebih bersifat pendidikan daripada pengujian fisik, agar peserta tidak mengalami risiko kesehatan yang berlebihan.

Sebagai bagian dari New Policy, Ombudsman menegaskan bahwa setiap program pembangunan harus memiliki standar keselamatan yang jelas. “Kematian peserta bukan hanya kecelakaan, tapi juga indikasi kurangnya pengawasan dan persiapan yang matang,” tambah Maneger.

Korban dan Penyebab Kematian dalam Pelatihan Militer

Berdasarkan laporan Kementerian Pertahanan (Kemhan) per 27 Juni 2026, lima peserta yang meninggal adalah warga sipil yang sebelumnya tidak memiliki riwayat latihan fisik berat. Mereka mengikuti pelatihan SPPI yang bertujuan membangun kemampuan manajerial, tetapi kondisi medis mereka memicu krisis yang fatal. Tiga korban meninggal dalam hari pertama pelatihan, sementara dua lainnya tercatat dalam hari keempat dan hari ketujuh. Ombudsman menyoroti bahwa faktor cuaca ekstrem dan kurangnya pengawasan medis terhadap peserta menjadi penyebab utama kejadian ini.

Menurut laporan, peserta pelatihan terutama berasal dari daerah pedesaan dengan kondisi kesehatan yang lebih rentan. Mereka terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan, berusia antara 22 hingga 35 tahun. Program SPPI yang dijalankan selama dua bulan ini menarik minat ribuan calon manajer Kopdes, tetapi kejadian tersebut memicu kekhawatiran serius terhadap New Policy pelatihan yang tidak disesuaikan dengan kondisi peserta.

Langkah-Langkah Evaluasi dan Rekomendasi Ombudsman

Dalam upaya New Policy, Ombudsman menyarankan tiga langkah utama: pertama, merevisi kurikulum pelatihan militer agar lebih fokus pada penguatan kapasitas manajerial daripada pembentukan disiplin fisik. Kedua, memastikan ada layanan medis 24 jam selama pelatihan, termasuk pemantauan kondisi kesehatan peserta. Ketiga, melakukan uji coba terlebih dahulu pada kelompok kecil sebelum pelatihan skala besar dilaksanakan. “Kebijakan ini harus menjadi pegangan untuk memastikan pelatihan tidak mengorbankan nyawa pesertanya,” imbuh Maneger.

Rekomendasi ini juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi pemantauan kesehatan, seperti alat pengukur detak jantung dan suhu tubuh, untuk mencegah risiko serupa di masa depan. Dengan New Policy, Ombudsman mengharapkan program SPPI menjadi lebih humanis dan terarah, sekaligus menjaga keseimbangan antara pembentukan kemampuan dan perlindungan peserta.

Respons dari Pihak Terkait dan Impak Kebijakan

Respons dari pihak penyelenggara SPPI masih terbuka, meskipun Ombudsman telah mengusulkan penghentian sementara pelatihan militer. Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa mereka sedang melakukan evaluasi internal dan akan melaporkan hasilnya dalam 14 hari ke depan. Sementara itu, para manajer Kopdes yang masih terlibat menyatakan dukungan terhadap New Policy tersebut, karena mengingatkan bahwa keselamatan peserta adalah prioritas utama.

Impak dari kebijakan ini juga dirasakan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Banyak institusi menggulirkan New Policy untuk menyesuaikan metode pelatihan dengan kondisi fisik peserta. “Kebijakan ini menunjukkan kepedulian terhadap peserta program, terutama dari kalangan warga desa yang mungkin kurang siap secara fisik,” kata seorang perwakilan dari kementerian pendidikan.

Sebagai bagian dari New Policy, Ombudsman juga menekankan perlunya kerja sama antarinstansi dalam memastikan keselamatan peserta. Pihak penyelenggara program SPPI diminta menyusun sistem darurat yang lebih efektif, termasuk rencana evakuasi dan protokol penanganan krisis. Kebijakan ini diharapkan menjadi acuan dalam pengembangan program serupa di masa depan, agar tidak terulangnya kesalahan serius seperti yang terjadi saat ini.