KPK: Bupati Lombok Barat Terima Rp 10,8 M dari Pengaturan Proyek

Investigasi KPK: Aliran Dana Rp 10,8 Miliar ke Bupati Lombok Barat Terungkap Beritaterbaik.com – KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah

Investigasi KPK: Aliran Dana Rp 10,8 Miliar ke Bupati Lombok Barat Terungkap

Beritaterbaik.com – KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengidentifikasi dugaan transfer dana mencapai Rp 10,8 miliar kepada Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ). Kasus ini berkaitan dengan dugaan praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa investigasi ini bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan tertutup atau Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, pada Selasa (21/7/2026), Taufik menguraikan temuan penting.

“Dari uang-uang yang diterima sejumlah Rp 41,7 miliar oleh SUD melalui CV DKK, di antaranya dialirkan kepada LAZ selaku Bupati sebesar Rp 10,8 miliar,” tutur Taufik.

Mekanisme Pengaturan Proyek dan Benturan Kepentingan

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, LAZ diduga memberikan instruksi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Penataan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lombok Barat, Lalu Ratnawi (LRI). Instruksi tersebut bertujuan membantu Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (Perseroda), Sudirman (SUD), dalam memperoleh berbagai paket pekerjaan di lingkungan Dinas PUPRPKP untuk tahun anggaran 2025–2026.

Dalam pelaksanaannya, Sudirman memanfaatkan CV Dyas Karya Konstruksi (DKK) sebagai perusahaan pengendali proyek. Strategi ini melibatkan peminjaman nama sejumlah penyedia atau dikenal sebagai “pinjam bendera”. Tujuannya agar CV DKK tidak tercatat sebagai pemenang proyek secara administratif sekaligus menghindari sorotan publik terkait konflik kepentingan.

“Hal tersebut dilakukan SUD agar CV DKK tidak ter-capture oleh publik, bahwa pengerjaan paket proyek tersebut sarat konflik kepentingan,” jelas dia.

Detail Proyek dan Aliran Dana

KPK mengungkap bahwa pelaksanaan proyek tetap dikendalikan oleh CV DKK. Sebagian pekerjaan kemudian disubkontrakkan kepada perusahaan lain meskipun meminjam nama dari para penyedia. Para penyedia tersebut berhasil dimenangkan untuk pengerjaan paket proyek di Dinas PUPRPKP dengan total nilai mencapai Rp 17,9 miliar, baik melalui tender maupun penunjukkan langsung.

Proyek yang melalui proses tender meliputi rehabilitasi Taman Kota Gerung tahun anggaran 2025 senilai Rp 2,3 miliar; rehabilitasi Taman Kota Gerung tahap kedua tahun anggaran 2026 senilai Rp 4,3 miliar; pembangunan Gedung Kantor tahun anggaran 2025 senilai Rp 2,4 miliar; serta renovasi Gedung Kantor Bupati Lombok Barat senilai Rp 1,7 miliar.

Sementara itu, proyek melalui penunjukan langsung mencakup delapan paket pekerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025 senilai Rp 3,4 miliar; empat paket pekerjaan di Bagian Umum tahun anggaran 2025 senilai Rp 2 miliar; dan 16 paket pekerjaan di PT Air Minum Giri Menang (AMGM) tahun anggaran 2025 senilai Rp 1,8 miliar.

Taufik menambahkan bahwa dari total paket proyek senilai Rp 17,9 miliar tersebut, SUD diduga memberikan fee sebesar 3 persen untuk para penyedia yang dipinjam namanya. Melalui mekanisme ini, SUD mendapatkan keuntungan sekitar Rp 10,6 miliar melalui CV DKK.

Penyidik juga menemukan dugaan penerimaan dana lain terkait pengadaan barang dan jasa di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Lombok Barat. Nilai dana tersebut mencapai Rp 31,1 miliar dan masih dalam proses pendalaman oleh penyidik.

Hingga akhirnya, uang-uang yang diterima sejumlah Rp 41,7 miliar oleh SUD melalui CV DKK, dialirkan kepada LAZ selaku Bupati sebesar Rp 10,8 miliar.