Pramono Anung Buka Suara soal Gaji PPPK yang Belum Dirapel

Pramono Anung Buka Suara soal Gaji: soal Gaji PPPK yang Belum Dirapel di DKI Jakarta Beritaterbaik.com – Pramono Anung Buka Suara soal isu pembayaran

Pramono Anung Buka Suara soal Gaji PPPK yang Belum Dirapel di DKI Jakarta

Beritaterbaik.com – Pramono Anung Buka Suara soal isu pembayaran rapel gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta tersebut memberikan penjelasan komprehensif mengenai situasi yang sedang menjadi perhatian publik saat ini. Ia menegaskan dengan tegas bahwa Provinsi DKI Jakarta tidak mengalami hambatan finansial apapun dalam memenuhi kewajiban pembayaran rapel bagi para PPPK. Kendala yang muncul saat ini lebih bersifat prosedural, khususnya terkait mekanisme penganggaran yang harus dilakukan pasca-kenaikan upah minimum regional.

Pramono menguraikan secara detail bahwa peningkatan upah minimum necessitates proses rapel bagi para PPPK yang bekerja di DKI Jakarta. Namun, pembayaran tersebut tidak dapat dilakukan secara instan karena memerlukan pembahasan anggaran yang matang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta terlebih dahulu. Proses ini memerlukan waktu dan koordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif daerah.

“Kalau di DKI Jakarta yang sekarang ini menjadi isu sebenarnya ada dua. PPPK karena UMR-nya mengalami kenaikan dan harus dirapel. Dan untuk merapel itu kan nggak kemudian kalau orang Jawa bilang sak deg sak nyet, langsung kemudian harus dirapel kan harus ada anggarannya,” kata Pramono di Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2026).

Meskipun demikian, Gubernur ini meyakinkan masyarakat bahwa kapasitas fiskal Pemprov DKI Jakarta cukup memadai untuk menanggung beban pembayaran rapel tersebut. Ia menekankan bahwa ketersediaan anggaran menjadi faktor penentu yang tidak menjadi masalah bagi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki kesiapan finansial yang baik untuk memenuhi kewajiban kepada para PPPK.

“Tetapi intinya bagi DKI Jakarta untuk yang seperti itu tidak ada masalah, karena memang budget-nya ada,” ujarnya dengan penuh keyakinan.

Penyesuaian Regulasi Status PPPK di Sektor Kesehatan

Selain urusan rapel, Pramono juga menyoroti proses penyesuaian terhadap perubahan regulasi yang memengaruhi status kepegawaian PPPK, khususnya di bidang kesehatan. Perubahan aturan tersebut mendorong sebagian pegawai untuk mengubah pilihan status mereka, sehingga memerlukan penyesuaian di tingkat pemerintah daerah. Proses ini memerlukan perhatian khusus agar tidak terjadi kebingungan di kalangan pegawai.

“Misalnya PPPK untuk kesehatan, ada yang orang memilih menjadi PPPK, ada yang memilih kemudian menjadi sepenuhnya tidak paruh waktu. Begitu kemudian peraturannya berubah, yang ini juga mengalami keinginan yang berubah. Nah, yang seperti itulah yang kemudian harus diselesaikan di Pemerintah Jakarta,” kata Pramono.

Gubernur DKI ini memastikan bahwa pemerintah daerah akan segera menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul selama aturan dari pemerintah pusat sudah jelas. Ia menambahkan bahwa Jakarta telah menerima keputusan resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Keputusan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian lebih lanjut.

“Tapi kalau Pemerintah Jakarta sendiri selama peraturannya tegas jelas, tentunya kami akan segera selesaikan. Dan untuk Jakarta alhamdulillah sudah mendapatkan keputusan dari Kementerian PANRB,” kata Pramono.

Dengan penjelasan yang diberikan, Pramono Anung Buka Suara soal berbagai isu kepegawaian yang sedang dihadapi oleh DKI Jakarta. Ia menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah secara bertahap dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Masyarakat dapat berharap bahwa berbagai persoalan terkait PPPK akan segera teratasi dalam waktu dekat.