Kejagung Masih Dalami Kasus Korupsi MBG Lewat Pemeriksaan Saksi

Kejagung Lanjutkan Pemeriksaan Saksi dalam Penanganan Dugaan Korupsi Program MBG

Beritaterbaik.com – Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) untuk periode 2025-2026 masih terus berlangsung. Kejaksaan Agung kembali meminta keterangan saksi guna memperdalam rangkaian fakta serta kebutuhan pembuktian dalam perkara tersebut.

Pemeriksaan terbaru dilakukan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Senin, 14 September 2026. Dalam agenda itu, seorang saksi berinisial IS yang terkait dengan CV MNP hadir memenuhi panggilan penyidik.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa langkah pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan penyidikan atas dugaan korupsi dalam pengelolaan program MBG pada BGN.

“Jampidsus telah melaksanakan kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan terhadap seorang saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2025 sampai dengan 2026,” ujar Anang melalui keterangannya, Senin (14/9/2026).

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi. Karena itu, tata kelola pelaksanaannya mencakup sejumlah proses yang perlu ditelusuri penyidik apabila terdapat dugaan penyimpangan, termasuk keterangan dari pihak-pihak yang dinilai mengetahui kegiatan terkait.

Pemeriksaan Ditujukan Melengkapi Berkas Perkara

IS diperiksa untuk membantu penyidik menguatkan alat bukti dan menyempurnakan pemberkasan. Keterangan dari saksi dapat digunakan untuk menghubungkan dokumen, peran pihak tertentu, serta rangkaian peristiwa yang sedang didalami dalam penyidikan.

“Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian,” jelas Anang.

Penegasan mengenai asas praduga tidak bersalah penting dalam proses penegakan hukum. Pemeriksaan saksi dan penyidikan merupakan tahapan pencarian serta pengujian fakta, bukan penetapan kesalahan seseorang sebelum terdapat proses hukum yang berlaku dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Dalam perkara dugaan korupsi, penyidik dapat memeriksa pihak dari lembaga pemerintah, perusahaan, yayasan, maupun individu yang berkaitan dengan suatu kegiatan. Pemeriksaan itu dilakukan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai mekanisme program, hubungan kerja, transaksi, atau informasi lain yang relevan dengan perkara.

Sebelumnya Sebelas Saksi Telah Dimintai Keterangan

Sebelum pemeriksaan terhadap IS, penyidik Jampidsus telah memeriksa 11 saksi dalam perkara yang sama pada Kamis, 3 September 2026. Para saksi itu dimintai penjelasan mengenai dugaan korupsi pada tata kelola program MBG di BGN sepanjang 2025 hingga 2026.

Kesebelas orang tersebut terdiri atas PI sebagai Tenaga Ahli BGN, RMY yang bekerja di PT NGS, ANR sebagai Tenaga Ahli BGN, serta JAA selaku Inspektur Utama BGN. Penyidik juga memeriksa ADYY yang menjadi PIC Yayasan GBI/SPPG Jatisari dan K yang berstatus Tenaga Ahli BGN.

Daftar saksi lainnya mencakup AZRS dari Peruri, AH selaku Direktur PT GSN, K sebagai wiraswasta yang menjadi perantara penjual ompreng, RRNWP selaku staf BGN, serta T dari Yayasan STTD. Kehadiran saksi dari latar belakang yang beragam menunjukkan penyidik sedang menghimpun keterangan dari sejumlah unsur yang terkait dengan pelaksanaan program.

“Telah melaksanakan kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan 11 (sebelas) orang saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2025 s.d. 2026,” kata Anang dalam keterangannya, dikutip Jumat (4/9/2026).

Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan atau kesalahan setiap orang yang dipanggil. Dalam tahap penyidikan, keterangan mereka diperlukan untuk membandingkan informasi, mengonfirmasi data, dan membantu penyidik menentukan kelengkapan materi perkara.

Penelusuran Fakta Masih Berjalan

Anang menyebut pemeriksaan saksi yang telah dilakukan diarahkan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara. Penyidik akan menggunakan keterangan yang diperoleh sebagai bagian dari proses penelusuran dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.

“Pemeriksaan saksi oleh penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” tuturnya.

Pemberkasan menjadi salah satu bagian penting dalam penanganan perkara pidana. Tahap ini berkaitan dengan pengumpulan dan penyusunan dokumen, keterangan saksi, serta bukti lain yang diperlukan agar perkara dapat diproses sesuai ketentuan hukum. Kelengkapan berkas juga menjadi faktor yang menentukan kelanjutan penanganan perkara pada tahapan berikutnya.

Kejaksaan Agung menegaskan penyidikan perkara dugaan korupsi MBG dilakukan dengan prinsip profesional, mandiri, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip kehati-hatian tetap dikedepankan selama proses pengumpulan keterangan dan pembuktian berlangsung.

Dengan pemeriksaan terhadap IS pada 14 September 2026, jumlah saksi yang telah diperiksa dalam rangkaian kegiatan yang diumumkan mencapai sedikitnya 12 orang. Proses pendalaman perkara masih berjalan, sementara seluruh pihak tetap diposisikan dalam koridor asas praduga tidak bersalah.