Fahd Arafiq dan Eks Bupati Kebumen Ikut Ditangkap KPK

KPK Amankan Fahd Arafiq dan Mantan Bupati Kebumen dalam OTT Jabodetabek

Beritaterbaik.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Di antara pihak yang diamankan terdapat Ketua DPP Partai Golkar Fahd Arafiq serta mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto.

Operasi tersebut juga menjerat Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri. Selain itu, tim KPK mengamankan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang dan Kepala Kantor Pertanahan Tangerang Tardi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan Fahd Arafiq termasuk dalam pihak yang diamankan. Keterangan itu disampaikan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin, 14 September 2026.

“Salah satu pihak yang diamankan,” kata Budi.

Saat kembali dimintai penjelasan mengenai Arif Sugiyanto, Budi mengonfirmasi bahwa mantan kepala daerah tersebut juga berada di antara pihak yang dibawa dalam operasi KPK.

“Salah satunya itu pihak yang diamankan,” ujar Budi.

Dugaan Terkait Pengurusan HGB di Bogor

KPK menduga operasi tangkap tangan ini berkaitan dengan proses pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor. Selain urusan tersebut, penyidik juga mendalami dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan perkara yang tengah ditangani.

HGB merupakan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu. Karena prosesnya melibatkan administrasi pertanahan dan instansi terkait, penanganan perkara ini menjadi perhatian publik, terutama setelah sejumlah pejabat di lingkungan pertanahan turut diamankan.

Budi menyebut salah satu yang ditangkap merupakan pejabat eselon tinggi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

“Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah 17 orang. Di antaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” kata Budi.

Dalam operasi itu, KPK turut menemukan uang tunai rupiah dan valuta asing. Barang bukti tersebut disimpan dalam berbagai wadah, mulai dari boks dan kardus hingga sekitar 20 koper. Nilai uang yang diamankan diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.

Pengamanan uang dalam jumlah besar menjadi salah satu bagian penting dalam proses penyelidikan awal. KPK masih perlu menelusuri asal uang, tujuan pemberian, pihak-pihak yang terkait, serta kaitannya dengan dugaan pengurusan HGB maupun penerimaan lainnya.

Menjadi OTT ke-20 Sepanjang 2026

Operasi di Jabodetabek ini tercatat sebagai OTT ke-20 yang dilakukan KPK sejak awal 2026. Intensitas penindakan sepanjang tahun ini mencakup berbagai sektor, dari perpajakan, kepabeanan, peradilan, hingga pemerintahan daerah.

OTT pertama pada 9-10 Januari 2026 menjerat delapan orang dalam dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, untuk periode 2021-2026. Pada bulan yang sama, KPK juga melakukan operasi yang menyasar Wali Kota Madiun Maidi, disusul penangkapan Bupati Pati Sudewo dalam OTT ketiga.

Februari 2026 diwarnai tiga operasi berikutnya. KPK mengamankan Kepala KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, lalu mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Rizal, yang saat itu menjabat Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat. Dalam operasi lain pada bulan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan juga ditangkap.

Pada Maret yang bertepatan dengan Ramadan, tiga kepala daerah menjadi sasaran operasi terpisah, yakni Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, serta Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. OTT ke-10 kemudian terjadi pada April dengan penangkapan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

KPK tidak melakukan OTT sepanjang Mei 2026. Namun, rangkaian operasi kembali berlangsung pada Juni. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri dalam salah satu penanganan perkara. Pada bulan yang sama, KPK menangkap Bupati Muara Enim Edison dalam OTT ke-12, mengamankan aparatur sipil negara Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam OTT ke-13 yang merupakan pengembangan perkara sebelumnya, serta menangani OTT ke-14 yang membuat Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby menyerahkan diri.

Selama Juli, KPK melakukan OTT ke-15 sampai ke-18. Kepala daerah yang terjaring dalam rentang itu adalah Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Pada Agustus 2026, operasi ke-19 menyasar jajaran Rektorat Universitas Jenderal Soedirman. Dengan operasi terbaru yang melibatkan pejabat pertanahan, tokoh politik, dan mantan kepala daerah ini, KPK melanjutkan penanganan perkara melalui pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang telah diamankan serta pendalaman atas barang bukti yang ditemukan.