Said Abdullah: Anggaran Bencana 2027 Naik Jadi Rp 1,1 Triliun

Anggaran Penanggulangan Bencana 2027 Disiapkan Lebih Besar

Beritaterbaik.com – Alokasi penanggulangan bencana dalam rancangan anggaran 2027 disiapkan meningkat tajam menjadi Rp1,1 triliun. Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menyampaikan bahwa angka tersebut jauh melampaui anggaran 2026 yang berada pada kisaran Rp494 miliar.

Peningkatan anggaran ini menjadi perhatian karena kebutuhan penanganan bencana tidak berhenti pada fase tanggap darurat. Pemerintah juga harus menyiapkan dukungan untuk pemulihan wilayah terdampak, perlindungan masyarakat, serta berbagai instrumen pembiayaan yang dapat digunakan ketika terjadi keadaan darurat.

“Pada 2026 anggarannya Rp494 miliar, sementara untuk 2027 menjadi Rp1,1 triliun. Di dalamnya terdapat dana on call dan dana siap pakai sebesar Rp256 miliar,” ujar Said di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Selain pos utama tersebut, Said menjelaskan masih tersedia skema dana siap pakai atau DSP senilai Rp5 triliun. Terdapat pula dana pooling insurance kebencanaan sebesar Rp14 triliun. Berbagai pos ini menunjukkan bahwa pembiayaan risiko bencana tidak hanya mengandalkan satu sumber anggaran.

Dana Pemulihan Sumatera dan Aceh

Anggaran Rp1,1 triliun itu belum mencakup kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di sejumlah daerah Sumatera dan Aceh. Untuk pemulihan di wilayah tersebut, disebut tersedia tambahan dana hingga Rp10 triliun.

Rehabilitasi dan rekonstruksi memiliki peran berbeda dari bantuan pada masa darurat. Tahap ini berkaitan dengan pemulihan fasilitas, layanan publik, lingkungan, serta kehidupan warga setelah dampak bencana mulai ditangani. Karena itu, kebutuhan pembiayaannya dapat berlangsung lebih lama dibandingkan masa respons awal.

“Belum termasuk rehabilitasi-rekonstruksi bagi Sumatera dan Aceh, yang nilainya mencapai Rp10 triliun,” kata Said.

Ia menilai kenaikan pembiayaan kebencanaan untuk 2027 merupakan lonjakan yang sangat besar. Penambahan tersebut mencerminkan pentingnya kesiapan anggaran agar penanganan bencana tidak terlambat ketika kebutuhan muncul di lapangan.

“Ini tinggi sekali, bukan sekadar besar,” ucap Said saat menggambarkan peningkatan anggaran tersebut.

Karhutla Menjadi Perhatian Nasional

Dalam kesempatan yang sama, Said juga menyoroti kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Persoalan ini dinilai telah melampaui dampak lokal karena asap dan gangguan lingkungan dapat dirasakan masyarakat di berbagai daerah, bahkan berpotensi mengganggu kenyamanan negara-negara sekitar.

Karhutla menjadi isu yang membutuhkan respons cepat karena dampaknya tidak hanya terkait area yang terbakar. Gangguan kualitas udara, aktivitas warga, kondisi lingkungan, serta hubungan dengan negara tetangga dapat menjadi bagian dari konsekuensi yang perlu diperhatikan. Upaya pencegahan, pengendalian titik api, dan penanganan kebakaran perlu berjalan secara serius agar masalah tidak terus berulang.

“Karhutla bukan lagi hanya persoalan publik. Ini sudah menjadi masalah nasional, dan negara-negara tetangga pun merasa tidak nyaman,” ujar Said.

Ia mengimbau agar langkah penanganan segera dilakukan. Said juga menyebut bantuan dari sejumlah negara, terutama Jepang, telah masuk. Dukungan tersebut perlu diiringi dengan tindakan yang terukur agar penanganan kebakaran hutan dan lahan menunjukkan kesungguhan Indonesia di mata dunia.

“Kami mengimbau agar langkah-langkah yang diperlukan segera ditempuh. Bantuan dari sejumlah negara, khususnya Jepang, juga sudah datang,” tegas Said.

Ia menambahkan bahwa karhutla tidak boleh dipandang sebagai kejadian yang dianggap berulang setiap tahun. Selain reputasi Indonesia di hadapan negara lain, dampak paling langsung tetap dirasakan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah terdampak maupun daerah yang terkena sebaran asap.

Kenaikan anggaran bencana 2027, keberadaan dana siap pakai, skema dana on call, pooling insurance, serta alokasi pemulihan daerah terdampak memperlihatkan kebutuhan pembiayaan yang luas. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap instrumen dapat digunakan secara tepat pada saat dibutuhkan, terutama ketika masyarakat memerlukan perlindungan dan pemulihan secara cepat.

Bagi warga, kesiapan anggaran bukan semata angka dalam dokumen negara. Ketersediaan dana dapat menentukan kecepatan bantuan, pemulihan fasilitas penting, serta kesinambungan penanganan setelah masa darurat berakhir. Dalam konteks karhutla, langkah pencegahan dan respons dini juga menjadi bagian penting agar dampak terhadap kesehatan, lingkungan, dan kehidupan sosial dapat ditekan.