Banjir Picu Pengunduran Pengurus RT-RW di Depok, Wali Kota Janjikan Solusi Historik
Historic Moment terjadi di Kota Depok ketika warga memicu aksi pengunduran diri para pengurus RT dan RW sebagai respons atas banjir yang menghantam daerah Kampung Benda, Cipayung. Masalah ini telah berlangsung cukup lama, dengan air menggenang secara rutin di rumah warga, jalan, dan bangunan sekitar. Pemicu utamanya dianggap sebagai penyempitan aliran Kali Pesanggrahan akibat longsoran sampah dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung. Demonstrasi yang diikuti oleh ratusan warga menjadi momentum penting, karena ini adalah Historic Moment pertama kali sepanjang sejarah Depok yang menunjukkan kekuatan masyarakat dalam mengambil tindakan bersama.
Langkah Wali Kota untuk Memperbaiki Sistem Drainase
Menyikapi keluhan warga, Wali Kota Depok, Supian Suri, langsung menyambangi Jembatan Jago Cipayung untuk berdialog dengan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menargetkan normalisasi Kali Pesanggrahan sebagai solusi jangka pendek untuk mengurangi genangan. “Kami sudah mengambil langkah tegas dengan meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk melakukan pengerukan dan pembersihan sungai,” kata Supian, Senin (11/5/2026). Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah siap memberikan respons cepat terhadap masalah ini.
“Dalam waktu dekat, kami akan mengubah cara pengelolaan drainase ini agar warga tidak lagi terganggu oleh banjir,” ujar Supian.
Menurut Supian, tumbuhan di sekitar jembatan menjadi salah satu hambatan aliran air. Oleh karena itu, ia memerintahkan pohon-pohon yang menghalangi jalur drainase dipangkas. “Langkah ini bertujuan untuk memastikan air mengalir bebas ke bawah jembatan, sehingga minim risiko meluap ke permukiman warga,” tambahnya. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa kabel utilitas di sekitar lokasi perlu diperbaiki untuk mencegah gangguan aliran air.
Kritik Masyarakat dan Tindakan Simbolis
Ketua RT3, Atmaja, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja pemerintah dalam menangani banjir yang sudah mengganggu selama beberapa tahun. “Kami sudah berusaha menyelesaikan masalah ini, tetapi belum ada solusi yang berkelanjutan,” katanya. Sebagai bentuk dukungan, enam RT dan satu RW memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai tindakan simbolis menunjukkan ketidakpuasan terhadap sistem yang tidak efektif. “Warga kami menyerahkan stempel secara simbolis sebagai bentuk protes dan keberatan terhadap pengelolaan drainase yang tidak memadai,” tambah Atmaja.
“Ini bukan sekadar pengunduran diri, tapi pernyataan bahwa kami tidak akan diam saja terhadap masalah ini. Kami menunggu tindakan konkret dari pemerintah,” jelas Atmaja.
Supian Suri menyebutkan bahwa pengunduran diri para pengurus RT-RW menjadi Historic Moment yang mengingatkan pemerintah kota akan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Ia berjanji akan mempercepat rencana rehabilitasi Jembatan Jago yang sebelumnya dijadwalkan selesai akhir tahun 2026. “Kami akan meninggikan jembatan sekitar dua meter agar aliran air tidak terhambat, dan ini adalah langkah besar dalam mengatasi Historic Moment banjir yang kita alami,” kata Supian. Menurutnya, tindakan ini diharapkan bisa memberikan solusi jangka panjang untuk menghindari genangan air yang sering terjadi.
Kondisi Banjir dan Dampak pada Masyarakat
Banjir di Cipayung bukanlah fenomena baru. Berdasarkan laporan warga, kondisi ini sudah terjadi setiap musim hujan, dengan air yang sering menggenang hingga satu meter di beberapa titik. Dampaknya tidak hanya terbatas pada daerah kumuh, tetapi juga memengaruhi warga yang tinggal di sekitar jalan utama. “Banjir ini membuat kehidupan sehari-hari kami sulit, terutama saat memasak, berbelanja, atau sekadar berjalan kaki,” ujar salah satu warga yang turut hadir dalam aksi. Supian Suri mengakui bahwa banjir di Cipayung memang menjadi Historic Moment yang mengundang perhatian luas, baik dari masyarakat maupun media.
“Banjir ini bukan sekadar masalah lingkungan, tetapi juga masalah sosial yang memengaruhi kesejahteraan warga. Kami berharap langkah-langkah yang kami ambil sekarang bisa menjadi titik balik,” tambah Supian.
Menurut laporan, sebanyak 150 rumah di Kampung Benda mengalami kerusakan akibat banjir berulang. Beberapa warga juga mengeluhkan gangguan pada infrastruktur, seperti jembatan yang rusak dan jalan yang tertutup air. Pihak RT-RW sebelumnya mengurusi administrasi seperti pengumpulan sampah, pemeliharaan drainase, dan koordinasi dengan dinas terkait. Namun, dengan pengunduran diri mereka, tugas tersebut kini diambil alih langsung oleh kelurahan. “Kami berharap ini menjadi Historic Moment untuk menyadarkan pemerintah akan pentingnya perencanaan yang matang,” kata salah satu warga yang terdampak.
Analisis Masalah dan Solusi yang Diusulkan
Pengunduran diri pengurus RT-RW menjadi sorotan karena merupakan tindakan langsung yang menunjukkan ketidakpuasan warga terhadap layanan pemerintah. Dalam perspektif Historic Moment, ini bisa menjadi langkah penting untuk mempercepat resolusi masalah. Pihak kelurahan telah mengambil langkah awal dengan menunjuk tim baru untuk mengelola wilayah yang terkena dampak. “Kami akan menyusun rencana pengelolaan drainase lebih efektif, dengan partisipasi warga dan konsultasi dengan ahli,” kata pejabat kelurahan yang hadir dalam pertemuan.
“Kami berharap Historic Moment ini menjadi awal dari perubahan yang signifikan untuk mengatasi banjir di Cipayung,” ujar pejabat kelurahan.
Di sisi lain, para warga menilai bahwa tindakan ini menunjukkan semangat dan kepedulian mereka terhadap lingkungan. Mereka menuntut pemerintah mengambil langkah lebih radikal, seperti pembersihan rutin TPA, pengelolaan sungai yang lebih baik, dan peningkatan keamanan di daerah rawan banjir. “Warga ingin solusi yang berkelanjutan, bukan hanya penyelesaian sementara,” pungkas Atmaja. Dengan keputusan ini, warga mengharapkan pemerintah bisa lebih tanggap dalam menghadapi Historic Moment yang terjadi di Depok.