Penyebab Ketidakteraturan Pasokan Susu dalam MBG Diumumkan
Special Plan – Dalam upaya memperbaiki distribusi susu pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengungkapkan beberapa kendala utama yang memengaruhi pemerataan pemberian susu. Fokus utama dari Special Plan ini adalah menjadikan susu sebagai komponen kunci untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, namun kekurangan pasokan masih menjadi tantangan. Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Widyastuti, menyebutkan bahwa kesenjangan distribusi ini terjadi karena kemasan susu lokal yang diproduksi dalam bentuk literan atau curah, sementara MBG membutuhkan kemasan khusus yang lebih efisien. “Kemasan yang tidak sesuai dengan standar distribusi mengurangi kecepatan dan konsistensi penyaluran,” jelas Widyastuti saat konferensi pers Hari Susu Nusantara, Rabu (3/6/2026).
Kendala Produksi dan Alokasi Susu dalam Special Plan
Produksi susu nasional juga menjadi faktor yang tidak terlewat dalam penyebab ketidakteraturan pasokan. Dengan jumlah penerima manfaat MBG mencapai 63 juta orang, produksi susu saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Plt Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Gunalan, menyoroti bahwa frekuensi pemberian susu dua kali seminggu menyulitkan produsen dalam menyesuaikan kapasitas produksi. “Sumber daya produksi masih terbatas, sehingga distribusi tidak bisa dilakukan secara merata ke seluruh wilayah,” tambah Gunalan, yang menekankan bahwa Special Plan harus mencakup peningkatan kapasitas produksi secara signifikan.
Selain itu, para produsen sering mengalokasikan susu secara selektif untuk memenuhi kebutuhan pasar umum, yang menyebabkan kurangnya pasokan bagi MBG. “Stok susu yang terbatas membuat banyak penerima manfaat kesulitan mendapatkan produk secara stabil,” ucap Gunalan. Hal ini menunjukkan bahwa selain masalah kemasan, perlu adanya strategi alokasi yang lebih terstruktur dalam rangkaian Special Plan untuk memastikan kebutuhan susu tidak hanya terpenuhi tetapi juga terdistribusi secara adil.
Inovasi ‘Dapur Susu’ sebagai Solusi untuk Pemerataan Distribusi
Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Pertanian mengusulkan konsep ‘Dapur Susu’ sebagai bagian dari Special Plan. Model ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara produksi susu dan kebutuhan penerima MBG. Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan, Makmun, menjelaskan bahwa Dapur Susu Indonesia (DaSI) akan dioperasikan dengan modal minimal sebesar Rp 5 miliar. “Dengan anggaran terbatas, satu unit DaSI mampu menyuplai kebutuhan 5 hingga 10 SPPG di sekitarnya,” tambah Makmun, yang menegaskan bahwa konsep ini merupakan bagian integral dari Special Plan untuk mempercepat distribusi susu.
Proses pemanfaatan ‘Dapur Susu’ juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengolahan susu. Makmun menyebutkan bahwa integrasi antara peternakan sapi dan produsen susu sudah diuji coba di Sulawesi Selatan, dengan sekitar 100-200 sapi sebagai sumber pasokan. “Pasteurisasi dan sterilisasi bisa dilakukan secara terpusat, sehingga lebih mudah dalam pengelolaan dan distribusi,” jelasnya. Konsep ini diperkirakan akan membantu memperkuat Special Plan dengan menekankan kerja sama antar sektor dan pengelolaan rantai pasok yang lebih terpadu.
Menurut Gunalan, Badan Gizi Nasional juga sedang mengevaluasi kemungkinan penggunaan alternatif untuk susu dalam MBG jika ada kebutuhan spesifik. “Jika ada inovasi dari para ahli gizi, kami siap menerima dan menyesuaikan kebutuhan tersebut,” tambahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Special Plan tidak hanya menekankan pada distribusi susu, tetapi juga membuka ruang bagi adaptasi berdasarkan kebutuhan yang dinamis. Namun, penyesuaian ini harus dilakukan tanpa mengurangi kualitas nutrisi yang diberikan.
Distribusi susu yang tidak merata juga dipengaruhi oleh kesulitan logistik di daerah terpencil. Gunalan menegaskan bahwa transportasi darat dan laut yang tidak memadai menyebabkan penundaan pasokan, terutama di wilayah yang jauh dari pusat distribusi. “Sementara itu, di beberapa daerah, ketersediaan susu hanya terbatas pada musim tertentu,” jelasnya. Dalam konteks Special Plan, kementerian terkait sedang mempercepat pembangunan infrastruktur logistik dan mengoptimalkan jalur distribusi untuk memastikan kebutuhan susu sampai tepat waktu ke seluruh wilayah.
Perluasan keberhasilan model ‘Dapur Susu’ diharapkan akan menjadi langkah kunci dalam mewujudkan Special Plan. Dengan keberadaan Dapur Susu, distribusi susu bisa lebih terjangkau dan cepat, terutama di daerah dengan aksesibilitas rendah. “Kita sedang membangun prototipe ini secara bertahap, agar bisa diimplementasikan di lebih banyak wilayah,” kata Makmun. Di sisi lain, Gunalan menekankan bahwa koordinasi antar instansi dan peningkatan kapasitas produksi adalah faktor utama dalam menyelesaikan tantangan yang dihadapi. “Special Plan harus berjalan secara terpadu, dengan peran aktif dari semua pemangku kepentingan,” pungkasnya.