Pengusaha Peringatkan Risiko PHK Massal dan Kemiskinan Akibat Kebijakan Kemasan Rokok
Special Plan – Jakarta, Liputan6.com – Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) mengungkapkan adanya risiko PHK massal yang mengancam sektor industri hasil tembakau (IHT) akibat kebijakan kemasan seragam yang diusulkan dalam Special Plan. Dalam rangkaian diskusi di sebuah forum ekonomi, para pengusaha mengingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi merusak kestabilan pasar dan meningkatkan angka kemiskinan, khususnya bagi ribuan pekerja yang bergantung pada industri rokok.
Kebijakan kemasan seragam, yang dirancang untuk memudahkan pengingatkan kesehatan masyarakat, dinilai memberi ruang bagi rokok ilegal untuk berkembang lebih cepat. Dengan desain dan warna kemasan yang diatur secara konsisten, konsumen semakin sulit membedakan antara produk legal dan ilegal. Hal ini berdampak pada penurunan daya saing industri rokok nasional, yang sebelumnya dianggap stabil dalam beberapa tahun terakhir.
“Special Plan bukan hanya tentang peringatan kesehatan, tetapi juga mengatur kebijakan industri yang mengurangi ruang kreativitas merek dan mengancam keberlanjutan usaha,” ujar Henry Najoan, anggota GAPPRI, dikutip dari Antara, Sabtu (6/6/2026). Ia menekankan bahwa desain kemasan merupakan aset penting yang bisa dipakai sebagai diferensiasi produk.
Kebijakan ini juga menimbulkan risiko adopsi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang lebih cepat di Indonesia. Meski hingga saat ini negara ini belum meratifikasi konvensi tersebut, Special Plan dianggap bisa memaksa perusahaan rokok untuk mengikuti standar internasional. Hal ini berpotensi memicu ketidakpastian hukum, terutama bagi produsen yang belum siap mengubah proses produksi.
Dari data yang dirilis, pengendalian jumlah produksi rokok telah menunjukkan efek signifikan. Dalam lima tahun terakhir, produksi tembakau turun dari 356,5 miliar batang pada tahun 2019 menjadi 307 miliar batang pada tahun 2025, atau mengalami penurunan sekitar 49,5 miliar batang. Namun, Henry Najoan mengingatkan bahwa penurunan ini bisa mempercepat perubahan struktur industri, terutama jika Special Plan diterapkan tanpa ada kebijakan pelindung yang jelas.
Risiko Terhadap Sejumlah Sektor Utama
Pengusaha di industri rokok menyoroti dampak khusus dari Special Plan terhadap sektor Sigaret Kretek Tangan (SKT), yang merupakan salah satu pilar ekonomi nasional. SKT menyerap sekitar enam juta tenaga kerja, terutama di daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan. Kebijakan kemasan seragam dikhawatirkan akan mengurangi permintaan akan produk SKT, yang saat ini menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak keluarga.
“Jika standar kadar tar dan nikotin diterapkan secara ekstrem dalam Special Plan, produsen mungkin harus beralih ke bahan baku impor atau teknologi otomatis. Ini akan mengurangi kesempatan kerja bagi jutaan orang, terutama petani tembakau,” jelas Nurhadi, anggota Komisi IX DPR RI, Senin (2/3/2026).
Nurhadi menambahkan bahwa peraturan baru ini bisa menyebabkan tumpang tindih dengan regulasi yang sudah berlaku. Contohnya, Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) telah menetapkan batas kadar tar dan nikotin. Jika Special Plan menambahkan aturan yang lebih ketat, maka kebijakan tersebut bisa memperumit proses produksi dan menciptakan ketidakpastian bagi industri yang sudah berjalan selama bertahun-tahun.
Kebutuhan Penyesuaian dalam Kebijakan
Pengusaha berharap pemerintah mampu menyesuaikan Special Plan agar tidak merugikan industri nasional. Mereka menekankan perlunya penelitian yang mendalam sebelum menetapkan standar kemasan seragam, terutama mengingat sektor tembakau memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Selain itu, diskusi tentang Special Plan seharusnya melibatkan berbagai pihak, termasuk petani, pekerja, dan konsumen, untuk memastikan kebijakan ini memberi dampak yang seimbang.
Dalam mengevaluasi Special Plan, beberapa pakar ekonomi menyoroti pentingnya mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong inovasi. Mereka mengusulkan penggunaan teknologi otomatis sebagai solusi jangka panjang, tetapi menekankan bahwa proses transisi harus dilakukan secara bertahap untuk menghindari PHK massal yang bisa memperburuk ketimpangan sosial.
Di sisi lain, Special Plan juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok. Namun, para pengusaha mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak boleh menjadi alasan untuk memutus rantai ekonomi yang selama ini menjadi penyangga perekonomian nasional. Dengan penyesuaian yang tepat, Special Plan bisa menjadi langkah positif yang tidak hanya melindungi kesehatan, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri yang lebih modern dan berkelanjutan.