Purbaya Buka Suara Soal Rasio Utang RI: Kita Masih Paling Jago di ASEAN
Purbaya Buka Suara Soal Rasio Utang – Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI, memberikan penjelasan terkini terkait anggapan bahwa pemerintah Indonesia sering tergantung pada utang. Ia menegaskan bahwa rasio utang Indonesia tetap dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan yang terukur. Dalam wawancara terbarunya, Purbaya memaparkan bahwa kemampuan pemerintah dalam mengatur defisit anggaran serta rasio utang terhadap PDB tetap menjadi salah satu kekuatan fiskal yang diakui secara internasional.
Strategi Pengelolaan Utang yang Terukur
Dalam wawancara dengan Pemimpin Redaksi Emtek Media, Retno Pinasti, pada hari Minggu (10/5/2026), Purbaya menekankan bahwa utang produktif dan berkelanjutan adalah bagian penting dari upaya ekspansi ekonomi. Ia menjelaskan bahwa rasio utang Indonesia terus dipantau secara ketat, dengan batas maksimal 60 persen dari PDB. Saat ini, defisit anggaran nasional hanya sekitar 0,93 persen dari PDB, menunjukkan kinerja fiskal yang relatif stabil.
“Orang bilang kok negara utang. Tapi kalau sama dengan perusahaan, kalau punya prospek yang bagus, pasti harus utang. Yang terpenting adalah acuan utang yang berkesinambungan, kita tetap ikuti,” ujarnya dalam wawancara tersebut.
Dalam konteks anggaran, batas defisit anggaran Indonesia yang ditetapkan pada tahun 2026 adalah 2,68 persen dari PDB. Meski ada peningkatan belanja pemerintah, Purbaya menjelaskan bahwa rasio utang tetap terpantau dengan baik, karena pendapatan pajak yang diharapkan di tahun depan bisa menjadi penyeimbang. Ia menambahkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah tidak hanya fokus pada pemanfaatan utang, tetapi juga pada keberlanjutan pengelolaan keuangan.
Komparasi dengan Negara-Negara ASEAN
Ketika dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN, Purbaya menyatakan bahwa Indonesia masih unggul dalam hal manajemen rasio utang. Ia menyoroti bahwa beberapa negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi justru memiliki rasio utang yang lebih besar, seperti Singapura yang mencapai hampir 180 persen dari PDB. “Di ASEAN sendiri, kita masih yang terbaik. Kita lebih jago dari mereka,” ujar Purbaya.
Menurutnya, keunggulan rasio utang Indonesia disebabkan oleh konsistensi kebijakan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Ia menjelaskan bahwa utang yang dikelola secara produktif tidak hanya bermanfaat untuk investasi, tetapi juga membantu memperkuat kapasitas pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan.
Defisit APBN tahun 2026 tercatat sebesar Rp 240,1 triliun, yang secara proporsional masih tergolong rendah. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil memenuhi target defisit anggaran sebelum batas maksimal yang ditentukan. Deni Surjantoro, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, mengatakan bahwa angka defisit tersebut sejalan dengan strategi pengelolaan keuangan yang terencana.
“APBN mencatatkan defisit Rp 240,1 triliun (0,93% PDB), dengan keseimbangan primer negatif Rp 95,8 triliun,” kata Deni dalam keterangan resmi, Jumat (1/5/2026). Purbaya menegaskan bahwa meskipun ada peningkatan belanja pemerintah, defisit tersebut tidak akan melebihi 3 persen dari PDB, tergantung pada realisasi pendapatan pajak dan kinerja ekonomi tahun ini.
Dalam proses pencapaian target defisit anggaran, Purbaya mengakui bahwa utang menjadi alat penting untuk menutupi kebutuhan ekonomi. Namun, ia menekankan bahwa penggunaan utang tetap harus diiringi dengan kebijakan yang bisa mengurangi risiko ketergantungan pada dana luar negeri. “Kita akan terus tekan agar defisit tidak melampaui 3 persen. Tergantung rata-rata harga minyak akhir tahun, tapi sudah dihitung sebelumnya,” ujarnya.
Kinerja rasio utang RI yang baik di ASEAN juga didukung oleh kebijakan moneter yang konsisten. Bank Indonesia berperan aktif dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mencegah inflasi yang bisa berdampak pada peningkatan utang negara. Purbaya menyatakan bahwa rasio utang Indonesia tetap menjadi contoh untuk negara-negara lain dalam hal pengelolaan keuangan yang terukur dan berkelanjutan.