New Policy: BP BUMN Mau Pangkas 42 Entitas Usaha Pupuk Indonesia

New Policy: BP BUMN Mau Pangkas 42 Entitas Usaha Pupuk Indonesia

New Policy – Dalam upaya meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat kinerja sektor pertanian, BP BUMN telah mengumumkan New Policy yang menargetkan pemangkasan 42 entitas usaha di PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam satu tahun ke depan. Perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang pupuk dan petrokimia ini mengambil langkah strategis untuk menyederhanakan struktur bisnisnya, yang sebelumnya mencakup 57 entitas. Pemangkasan ini bertujuan memperjelas fokus perusahaan dan meningkatkan sinergi antar bagian usaha, serta memastikan pengelolaan sumber daya dan aset yang lebih optimal.

Transformasi Struktur Bisnis dengan Penyederhanaan Entitas

Penyederhanaan entitas usaha ini akan dilakukan dalam tiga tahap, dengan target 17 entitas pada 2026 dan 15 entitas pada 2027. Dony Oskaria, Kepala Badan Pengaturan BUMN, menegaskan bahwa New Policy ini tidak hanya mengurangi jumlah entitas, tetapi juga membangun sistem bisnis yang lebih terpusat melalui tiga Sub-Holding utama: Agrichemical, Industrial Chemical, dan Clean Ammonia. Setiap Sub-Holding akan mengelola lini usaha tertentu, dengan Feedstock Co. bertugas sebagai pengelola bahan baku strategis.

“New Policy ini dirancang untuk menciptakan organisasi yang lebih ramping dan kompetitif, sekaligus memperkuat kontribusi dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta pembangunan industri dalam negeri,” jelas Dony dalam keterangan resmi, Kamis (4/6/2026).

Menurut Dony, penggabungan entitas usaha akan mengurangi duplikasi fungsi dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dengan struktur baru ini, Pupuk Indonesia diharapkan bisa fokus pada inovasi dan pengembangan bisnis yang sejalan dengan kebutuhan pasar serta pertumbuhan ekonomi nasional. Pemangkasan juga dianggap sebagai langkah penting dalam mengejar efisiensi operasional dan mengurangi biaya administrasi.

Revitalisasi Pabrik untuk Mendukung New Policy

Sebagai bagian dari New Policy, PT Pupuk Indonesia juga menekankan upaya revitalisasi pabrik pupuk yang menjadi fondasi keberhasilan transformasi bisnis. Tujuh proyek revitalisasi akan dilaksanakan hingga 2029, termasuk perbaikan infrastruktur dan modernisasi teknologi produksi. Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah diharapkan turut berperan dalam mendukung langkah ini, terutama dalam mengatasi tantangan pasokan bahan baku strategis.

“Kehadiran tiga Sub-Holding utama juga akan memperjelas fokus pengembangan setiap lini bisnis, sehingga mampu mendukung pertumbuhan usaha yang lebih terarah dan berkelanjutan,” tambah Dony.

Pabrik pupuk yang menjadi prioritas revitalisasi termasuk PT Pupuk Kujang Cikampek, yang telah beroperasi sejak tahun 1975. Perusahaan ini menjadi salah satu dari sejumlah pabrik yang akan diperbaiki untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memastikan kebutuhan pupuk nasional bisa terpenuhi secara optimal. Selain itu, peningkatan efisiensi produksi juga diharapkan meningkatkan daya saing Pupuk Indonesia di pasar internasional.

Penekanan pada Hilirisasi dan Inovasi

Sejalan dengan New Policy, Pupuk Indonesia juga menyoroti pentingnya hilirisasi dalam mengembangkan industri pupuk di dalam negeri. Salah satu contoh adalah proyek produksi soda ash yang dijalankan oleh Pupuk Kalimantan Timur (PKT). Proyek ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memperluas portofolio produk dan mengejar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“New Policy ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami dalam mengejar inovasi dan pengembangan bisnis yang sejalan dengan kebutuhan industri masa depan,” kata Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia, Yehezkiel Adiperwira, di Desa Tamelang, Purwasari, Karawang, Kamis (6/11/2025).

Yehezkiel menambahkan bahwa revitalisasi pabrik dan penyederhanaan entitas usaha akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi operasional serta memperkuat posisi Pupuk Indonesia sebagai pelaku utama sektor pupuk. Dengan memangkas 42 entitas, perusahaan berharap bisa mengalokasikan sumber daya secara lebih tepat sasaran, baik untuk peningkatan produksi maupun pengembangan teknologi baru.

Manfaat dan Tantangan New Policy

Pemangkasan entitas usaha sebanyak 42 dalam New Policy diperkirakan akan memberikan manfaat signifikan, termasuk penghematan biaya operasional sekitar 10-15 persen dan peningkatan produktivitas. Namun, transformasi ini juga dihadapkan pada tantangan, seperti ketergantungan pada sinergi antar entitas yang berhasil diatur serta perubahan dalam pola kerja karyawan. Dony Oskaria menekankan bahwa pihaknya akan memastikan proses penyederhanaan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

“New Policy ini tidak hanya mengurangi jumlah entitas, tetapi juga memperjelas arah pengembangan setiap lini usaha, sehingga mampu mendukung pertumbuhan bisnis yang lebih terarah,” kata Dony.

Menurut analisis, perubahan struktur bisnis ini juga akan memperkuat posisi Pupuk Indonesia dalam kompetisi pasar. Dengan tiga Sub-Holding yang terstruktur, perusahaan diharapkan bisa lebih responsif terhadap kebutuhan petani dan industri, serta meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Transformasi ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjadikan Pupuk Indonesia sebagai pelaku utama sektor kimia dan pangan.

Komitmen Pemerintah untuk Mendorong New Policy

Pemangkasan 42 entitas usaha dalam New Policy akan mendapatkan dukungan dari pemerintah, terutama dalam aspek regulasi dan akses ke bahan baku strategis. Kementerian BUMN dan lembaga terkait telah menyiapkan skema penunjang agar proses penyederhanaan berjalan lancar. Yehezkiel Adiperwira menegaskan bahwa pihaknya berharap pemerintah dapat berperan aktif dalam memastikan keberhasilan New Policy.

“New Policy ini adalah bagian dari upaya nasional untuk memperkuat industri pertanian dan petrokimia, serta mendorong ketergantungan ekonomi dalam negeri,” ujar Yehezkiel.

Dengan dana yang dialokasikan untuk proyek revitalisasi dan penyederhanaan, Pupuk Indonesia berharap bisa menjadi contoh keberhasilan BUMN dalam meningkatkan kinerja sektor vital. Langkah ini dianggap penting dalam memastikan keberlanjutan industri pupuk di tengah persaingan global dan tuntutan pasar yang semakin dinamis. New Policy ini juga diharapkan menjadi dasar untuk ekspansi bisnis ke segmen baru, seperti produksi bahan baku yang ramah lingkungan.