New Policy: BI dan BNM Perkuat Kerja Sama Moneter dan Sistem Pembayaran
New Policy – Baru-baru ini, Bank Indonesia (BI) dan Bank Negara Malaysia (BNM) mengumumkan perjanjian strategis yang menjadi bagian dari New Policy mereka, untuk meningkatkan kerja sama bilateral di bidang keuangan. Kesepakatan ini ditekankan sebagai langkah penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat koordinasi kebijakan moneter antarnegara. Selain itu, New Policy juga mencakup komitmen untuk memperluas integrasi sistem pembayaran digital dan meningkatkan efisiensi pertukaran informasi keuangan.
Dimensi Kolaborasi dalam New Policy
Kerja sama yang ditandatangani dalam New Policy mencakup berbagai aspek kritis, mulai dari kebijakan moneter hingga pertukaran informasi makroekonomi. Dalam pertemuan virtual yang diadakan pada 11 Mei 2026, kedua bank sentral sepakat untuk menegaskan komitmen dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan suku bunga dan fluktuasi nilai tukar mata uang. New Policy ini diharapkan menjadi fondasi untuk mengembangkan kebijakan keuangan yang lebih harmonis dan berkelanjutan.
“Kesepahaman yang ditandatangani hari ini menegaskan komitmen kita untuk memperkuat kerja sama kelembagaan, terutama di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi yang berubah cepat,” ujar Gubernur BNM, Dato’ Abdul Rasheed Ghaffour. Ia menekankan bahwa New Policy akan memfasilitasi pertukaran data yang lebih akurat dan langkah-langkah koordinasi yang lebih proaktif.
“New Policy ini tidak hanya tentang kebijakan moneter, tapi juga tentang meningkatkan kapasitas sistem pembayaran nasional kita, sehingga masyarakat bisa lebih mudah bertransaksi,” tambah Gubernur BI, Perry Warjiyo. Dia menyebutkan bahwa pengembangan infrastruktur keuangan digital akan menjadi fokus utama dari kerja sama ini.
Strategi Sistem Pembayaran Digital
Kerja sama dalam New Policy menyoroti pengembangan sistem pembayaran digital yang lebih cepat dan aman. BI dan BNM sepakat untuk meningkatkan interoperabilitas antarplatform pembayaran, termasuk dalam penggunaan teknologi blockchain dan AI untuk meminimalkan risiko keamanan. New Policy ini juga mencakup rencana untuk mengintegrasikan layanan BI-FAST dengan sistem pembayaran Malaysia, yang akan mempercepat transaksi lintas batas.
Sebagai bagian dari New Policy, BI sedang mendorong implementasi BI-FAST 2.0, yang dirancang untuk menangani volume transaksi elektronik yang meningkat pesat. Sistem ini akan memperkuat kelembagaan BI dalam memastikan kestabilan ekonomi domestik, sekaligus mendukung ekspansi pasar keuangan digital. “Dengan New Policy ini, kita bisa mengembangkan solusi pembayaran yang lebih fleksibel dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,” jelas Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta.
Kinerja BI-FAST dan Masa Depan Transaksi Digital
Dalam triwulan pertama 2026, BI-FAST mencatatkan 1,4 miliar transaksi, naik sekitar 31% dibandingkan periode tahun sebelumnya. Nilainya mencapai Rp 3,519 triliun, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 28,35%. Kinerja ini menggambarkan keberhasilan New Policy dalam mempercepat adopsi pembayaran digital. BI dan BNM juga sepakat untuk menyempurnakan fitur BI-FAST, termasuk integrasi dengan perangkat lunak keuangan global, guna meningkatkan aksesibilitas.
“New Policy ini menjadi jembatan penting untuk membangun ekosistem pembayaran yang lebih inklusif, baik di dalam maupun luar negeri,” tutur Wakil Menteri Perdagangan, dalam konferensi pers bersama BI dan BNM. Ia menambahkan bahwa kolaborasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan menciptakan peluang kerja bagi sektor teknologi keuangan. “Kita berharap New Policy ini bisa menjadi contoh kerja sama antarbank sentral yang efektif dan berdampak luas.”
Sebagai bagian dari New Policy, kedua bank sentral juga berencana untuk mengadakan workshop rutin dan penelitian bersama tentang risiko keamanan di sektor keuangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diambil selaras dengan tuntutan dunia digital saat ini. Selain itu, New Policy mencakup rencana pelatihan bagi pengelola keuangan dan pengguna layanan digital, sehingga meningkatkan kualitas keamanan transaksi secara menyeluruh.
Pengaruh New Policy pada Ekonomi Regional
Kerja sama yang dicanangkan dalam New Policy diharapkan tidak hanya menguatkan sistem keuangan domestik, tetapi juga memberikan dampak positif pada ekonomi regional. Perry Warjiyo mengatakan bahwa kebijakan ini akan membuka peluang ekspor dan investasi lebih besar, terutama dalam sektor keuangan digital. “Kita bisa menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan efisiensi kelembagaan dengan New Policy ini,” imbuhnya.
Di sisi lain, Dato’ Abdul Rasheed Ghaffour menegaskan bahwa New Policy menjadi respons terhadap kebutuhan masyarakat modern yang mengandalkan transaksi digital. “Kami ingin memastikan bahwa sistem pembayaran kita tidak hanya efisien, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pengguna yang terus berkembang,” katanya. Dengan demikian, New Policy akan menjadi penggerak utama dalam modernisasi kelembagaan keuangan keduanya.