Latest Program: Jaga Rupiah, Pemerintah Diminta Contek China

Latest Program: Upaya Pemerintah untuk Memperkuat Stabilitas Rupiah

Latest Program – Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang terus menembus rekor baru, mencapai level Rp 18.049 per dolar AS, pemerintah Indonesia kini dituntut mengambil langkah strategis untuk menjaga kestabilan ekonomi. Ini menjadi bagian dari what is termed as the “Latest Program” dalam upaya memperkuat rupiah dan memastikan pertumbuhan ekonomi domestik tetap berjalan lancar. Peneliti Senior Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Ishak Razak menyoroti bahwa kebijakan ini perlu didasari oleh fondasi industri yang solid, serta pengelolaan cadangan devisa yang cermat. “Kita perlu belajar dari China, yang berhasil menjaga stabilitas yuan melalui surplus neraca perdagangan dan peningkatan daya saing industri,” jelasnya dalam wawancara di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Pelajaran dari Pengelolaan Ekonomi Tiongkok

Menurut Ishak, penguatan industri manufaktur dan akumulasi cadangan devisa menjadi kunci dalam menjaga nilai tukar mata uang. “China bisa melakukan intervensi pasar dengan efektif karena mereka memiliki cadangan devisa yang besar. Hal ini memungkinkan mereka mempertahankan yuan dalam kondisi yang relatif stabil,” kata dia. Pemerintah Indonesia, di sisi lain, dianggap perlu memperkuat ekspor dan investasi asing melalui kebijakan yang konsisten, sehingga mengurangi tekanan dari faktor global. “Kita harus memperhatikan bagaimana industri lokal bisa terus berkembang, karena ini menjadi fondasi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” tegasnya.

Penguatan Industri Manufaktur sebagai Pilar Stabilitas Rupiah

Salah satu aspek utama dari “Latest Program” adalah fokus pada penguatan sektor manufaktur. Ishak menegaskan bahwa pertumbuhan industri ini telah memberikan kontribusi besar terhadap surplus neraca perdagangan Tiongkok, yang berdampak langsung pada kesehatan mata uangnya. “Indonesia juga perlu melanjutkan langkah serupa, dengan memastikan industri manufaktur lokal bisa menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Ini akan meningkatkan daya tarik ekspor dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian atau minyak,” imbuhnya. Penguatan sektor industri juga diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja, mengurangi inflasi, dan menarik investasi asing yang selama ini mengalir lebih dominan ke sektor lain.

Pada masa kini, pemerintah diwajibkan mengembangkan kebijakan yang mampu mengakomodasi kebutuhan pasar. “Kebijakan ekspor satu pintu, misalnya, bisa menjadi bagian dari “Latest Program” jika dikelola dengan baik. Namun, perlu disesuaikan agar tidak mengganggu kepercayaan investor,” jelas Ishak. Ia menambahkan, kebijakan ini harus dipertimbangkan dengan matang, terutama dalam menyesuaikan kondisi pasar yang dinamis. “Pemerintah bisa memanfaatkan kebijakan ini sebagai alat untuk mengatur arus modal, selama tidak mengurangi fleksibilitas industri dalam menghadapi kompetisi global.”

Global Factors dan Upaya Pemerintah untuk Mengatasinya

Ishak juga menyoroti bahwa pelemahan rupiah terhadap dolar AS saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor global, seperti kenaikan suku bunga AS, ketidakstabilan geopolitik, dan dinamika ekonomi di negara-negara besar lainnya. “Meski faktor global sulit dikendalikan sepenuhnya, pemerintah bisa melakukan langkah lokal untuk mengurangi dampaknya. Ini mencakup pengelolaan kebijakan moneter yang tepat, serta dukungan pemerintah terhadap sektor ekspor yang berbasis teknologi dan inovasi,” katanya. Dengan begitu, nilai tukar rupiah bisa tetap stabil meskipun menghadapi tekanan dari luar.

Menurut analisis Ishak, “Latest Program” perlu mencakup strategi jangka panjang yang menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri. “Ini melibatkan pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penerapan kebijakan perdagangan yang fleksibel. Jika ini dilakukan secara konsisten, maka rupiah tidak hanya akan stabil, tetapi juga bisa menjadi mata uang yang lebih diminati oleh investor internasional,” terangnya. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada komitmen pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi dalam waktu yang lama.

Dalam konteks ini, kebijakan-kebijakan yang diumumkan pemerintah harus diukur dari dampaknya terhadap kepercayaan pasar. “Contoh yang bisa dilihat adalah kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan ini berpotensi memengaruhi arus modal, terutama di pasar saham dan obligasi negara,” jelas Ishak. Ia menyarankan agar kebijakan seperti ini diimplementasikan secara bertahap, agar tidak menimbulkan ketakutan di kalangan investor. “Pemerintah juga perlu memperhatikan respons pasar terhadap kebijakan-kebijakan baru, karena pasar modal sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan.”

Lebih lanjut, Ishak menegaskan bahwa “Latest Program” harus mengintegrasikan kebijakan keuangan dengan kebijakan industri. “Ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berasal dari sektor pertanian atau minyak, tetapi juga dari industri yang mampu bersaing di tingkat internasional. Jika pemerintah bisa mengimplementasikan kebijakan tersebut, maka stabilitas rupiah akan lebih terjaga, dan kepercayaan pasar akan terus meningkat,” tukasnya. Dengan demikian, program ini tidak hanya menjadi jawaban sementara terhadap pelemahan rupiah, tetapi juga menjadi fondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.