Latest Program: DSI Jadi Eksportir Tunggal, Purbaya Pastikan Bea Cukai Tak Bubar

DSI Sebagai Eksportir Tunggal, Purbaya Pastikan Bea Cukai Tetap Berjalan

Latest Program – Dalam Latest Program terbaru, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penegasan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tidak akan dibubarkan meskipun pemerintah menetapkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal untuk beberapa komoditas strategis nasional, seperti crude palm oil (CPO), ferro alloy, dan batu bara. Penetapan ini dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026, yang menandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam strategis, sambil memastikan keberlanjutan fungsi DJBC dalam kegiatan kepabeanan.

Pembentukan DSI sebagai Eksportir Tunggal

“Bea cukai dibubarkan apa enggak? Nggak dibubarkan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN kita, Jumat (5/6/2026).

Menurut Purbaya, pembentukan DSI sebagai eksportir tunggal adalah bagian dari Latest Program yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam ekspor komoditas strategis. DSI diharapkan menjadi perantara yang lebih efektif, sementara DJBC tetap menjalankan perannya dalam pengawasan dan pemeriksaan barang. Djaka Budhi Utama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, menegaskan bahwa layanan kepabeanan akan berjalan normal hingga Desember 2026, dan bahwa DSI tidak akan menggantikan DJBC, melainkan bekerja sama dalam proses ekspor.

“Ke depannya mungkin nanti akan mandiri yaitu DSI secara mandiri melakukan ekspor tetapi tetap Bea Cukai berada di posisi yang terdepan dalam pengurusan ekspornya,” pungkas Djaka.

Regulasi ini juga menetapkan bahwa seluruh komoditas sumber daya alam strategis harus diekspor oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ekspor. DSI, sebagai perusahaan yang tergabung dalam kategori BUMN Ekspor, diberikan wewenang eksklusif untuk mengelola ekspor CPO, ferro alloy, dan batu bara. Kebijakan ini dianggap sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pengelolaan ekonomi nasional melalui Latest Program.

Langkah Pemerintah dalam Reorganisasi Ekspor Strategis

Menurut Pasal 3 Ayat (1) PP 24/2026, Latest Program ini menyatakan bahwa komoditas SDA strategis hanya dapat diekspor oleh BUMN Ekspor baik sebagai pemilik maupun perantara tunggal. Selama masa transisi, DSI tetap berperan dalam pemantauan dokumen ekspor sejak 1 Juni 2026, dan evaluasi kinerjanya akan dilakukan selama tiga bulan, hingga 31 Desember 2026, sebelum implementasi penuh di Januari 2027.

“BUMN Ekspor dalam rangka pelaksanaan Ekspor Komoditas SDA Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan margin dalam tingkat kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tertera dalam Pasal 3 Ayat (4) beleid tersebut.

DSI juga diberikan kewenangan menetapkan margin keuntungan dari proses ekspor tunggal, dengan dasar perhitungan yang mengacu pada standar kewajaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah ini diharapkan memberikan fleksibilitas dalam menentukan harga jual komoditas yang diekspor, sekaligus memastikan pengelolaan yang lebih terpadu dalam Latest Program pemerintah.

Di sisi lain, pelaksanaan Latest Program ini memicu berbagai spekulasi dan tanggapan dari sektor industri. Beberapa pihak menilai bahwa kebijakan ini bisa meningkatkan efisiensi pengelolaan komoditas strategis, sementara lainnya khawatir akan terjadi ketergantungan yang berlebihan pada satu entitas. Namun, pemerintah menegaskan bahwa DJBC tetap memiliki peran kunci dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan kepabeanan nasional.

Menurut data terkini, kebijakan ini juga berdampak pada kebijakan perdagangan internasional Indonesia. Dengan mengelola ekspor komoditas strategis melalui DSI, pemerintah mengupayakan pengurangan birokrasi dan percepatan proses kepabeanan. Hal ini diperkirakan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, terutama dalam komoditas yang sangat diminati oleh negara-negara importir utama.

Dalam wawancara terpisah, sejumlah pengusaha ekspor menyambut baik Latest Program ini karena memberikan ruang bagi pengembangan sistem yang lebih modern dan adaptif. Namun, mereka juga meminta pemerintah memastikan kejelasan dalam penentuan harga jual dan margin keuntungan agar tidak menimbulkan distorsi pasar. Langkah ini menjadi bagian dari reformasi sistem pemerintahan yang sedang dijalankan untuk mencapai efisiensi maksimal.