Anggota DEN Sebut Ketahanan Energi Isu Strategis Nasional
Latest Program – Denpasar, Jakarta – Dalam sebuah sarasehan energi yang diadakan oleh Fakultas Teknologi Industri ITB, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) RI, Satya Widya Yudha, menegaskan bahwa tantangan energi tidak lagi dianggap sebagai masalah teknis biasa, melainkan menjadi fokus utama kebijakan yang terkait langsung dengan aspek ekonomi, sosial, dan keamanan nasional.
Dinamika geopolitik global, konflik regional, gangguan rantai pasok, serta fluktuasi harga energi telah menyebabkan perubahan mendasar dalam kerangka energi dunia, menurut Satya. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan ketahanan energi sebagai salah satu prioritas penting dalam pengambilan keputusan.
“Energi kini bukan lagi tentang kebutuhan lokal, tapi menjadi fondasi untuk membangun ketahanan nasional dalam dunia yang semakin tidak pasti,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).
Den memiliki tugas merumuskan kebijakan energi nasional, menetapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), serta siapkan langkah untuk mengatasi krisis dan darurat energi. Selain itu, DEN juga melakukan pengawasan lintas sektor agar kebijakan ini berjalan konsisten hingga ke tingkat daerah melalui Rencana Umum Energi Daerah (RUED).
Adapun kebijakan baru yang diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, dinilai sebagai tanda penting perubahan arah kebijakan energi Indonesia. Regulasi ini merevisi aturan lama yang berlaku sejak 2014, sebelum negara menetapkan komitmen terhadap Paris Agreement dan target net zero emission.
Dalam PP tersebut, pemerintah menetapkan tiga pilar utama untuk transisi energi, termasuk strategi menuju kedaulatan energi. Satya mengungkapkan bahwa konsep ini berfokus pada pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), pengurangan ketergantungan pada energi fosil, dan optimalisasi gas sebagai energi transisi.
Pandangan Baru tentang Energi Nuklir
Satya menyoroti pergeseran pandangan pemerintah terhadap energi nuklir. Dulu, nuklir dianggap sebagai opsi terakhir, namun kini dianggap layak untuk mendukung target dekarbonisasi.
“Nuklir sekarang menjadi viable option untuk mencapai target dekarbonisasi,” katanya.
Dalam pilar kedua, pemerintah menetapkan target net zero emission pada tahun 2060 dengan bauran EBT mencapai 70-72%. Untuk mewujudkan hal itu, puncak emisi nasional diperkirakan terjadi pada 2035, seiring perluasan operasional PLTU dalam program 35 ribu megawatt.
Transisi Energi Berkeadilan
Pilar ketiga adalah transisi energi yang adil atau just energy transition. Satya menekankan bahwa proses ini harus inklusif, tidak meninggalkan kelompok tertentu.
“Leave no one behind. Itu prinsip yang selalu kami sampaikan,” ujarnya.