Cara Bupati Lombok Barat Cuci Uang Suap: Beli Saham hingga Aset Tanah

Cara Bupati Lombok Barat Cuci Uang: KPK Ungkap Skema Gratifikasi dan Pencucian Uang di Lombok Barat Beritaterbaik.com – KPK mengungkap temuan baru yang

KPK Ungkap Skema Gratifikasi dan Pencucian Uang di Lombok Barat

Beritaterbaik.com – KPK mengungkap temuan baru yang menarik perhatian publik terkait dugaan penerimaan gratifikasi dalam perkara korupsi yang melibatkan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Melalui keterangan pers yang disampaikan di Gedung KPK Jakarta, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa kasus ini tidak hanya mencakup suap proyek, tetapi juga penerimaan uang tambahan dari berbagai pihak yang kemudian dialirkan melalui mekanisme tertentu.

Skema Pengumpulan Uang Menuju Lebaran 2025

Menurut Achmad, salah satu bentuk gratifikasi yang ditemukan adalah permintaan pengumpulan dana menjelang perayaan Idul Fitri tahun 2025. “Pada tahun 2025, diduga terdapat permintaan pengumpulan uang dari Sdr. LAZ di momen menjelang lebaran kurang lebih Rp 500 juta s.d Rp 750 juta,” ujarnya saat memberikan keterangan pers pada Selasa (21/7/2026).

Selain itu, pihak swasta dengan inisial SUD diketahui meminta bantuan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lombok Barat, yang berinisial LRI, untuk mengumpulkan uang atau fee dari sejumlah proyek di lingkungan dinas tersebut. Mekanisme ini menjadi salah satu Cara Bupati Lombok Barat Cuci uang yang kemudian digunakan untuk berbagai keperluan.

“SUD meminta bantuan Sdr. LRI selaku Kadis PUPRPKP untuk mengumpulkan uang/fee dari proyek di Dinas PU, untuk kepentingan Bupati. Kemudian, Sdr. SUD memberikan uang tersebut secara cash,” jelasnya.

Aliran Dana dan Pembelian Aset

KPK juga mencatat adanya penerimaan uang lainnya yang terjadi pada awal tahun 2026. Pada bulan Maret, SUD diduga menerima sebesar Rp 250 juta. Sementara itu, pada April 2026 atau tepat sebelum Lebaran, Kadis PUPRPKP melalui sopirnya menyerahkan Rp 100 juta kepada SUD.

“Pada April 2026 menjelang Lebaran, Kadis PUPRPKP melalui drivernya, memberikan Rp 100 juta kepada Sdr. SUD,” ungkap Achmad.

Achmad menambahkan bahwa uang-uang yang diterima oleh LAZ diduga sebagian besar digunakan untuk membeli aset berupa tanah. Selain itu, terdapat penempatan dana senilai Rp 2,25 miliar di Rumah Sakit Sisa Sentra Medika (RS SSM) yang melibatkan LAZ dan SUD. Penempatan dana tersebut diduga dilakukan melalui dua modus, yaitu pembelian saham atau sebagai uang operasional untuk kebutuhan Bupati.

“Selain itu, LAZ dan SUD juga diduga menempatkan uang sejumlah Rp 2,25 miliar di RS SSM dengan modus pembelian saham ataupun uang operasional Bupati,” ujar Achmad. Modus ini menjadi bagian dari strategi yang digunakan untuk mengalirkan dana tanpa menimbulkan kecurigaan dari pihak berwenang.

Penyelidikan Masih Berlanjut

KPK menegaskan bahwa penyidik masih terus mendalami aliran dana dan sumber uang dalam kasus ini. Keterlibatan berbagai pihak dalam rangkaian dugaan tindak pidana korupsi tersebut juga masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut. Proses verifikasi terhadap setiap transaksi yang tercatat masih berlangsung untuk memastikan keakuratan informasi yang telah dikumpulkan.

“Penyidik masih akan terus mendalami aliran dan sumber dana, serta keterlibatan para pihak dalam rangkaian dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” pungkasnya.

Publik diharapkan dapat memberikan informasi tambahan jika memiliki data yang relevan dengan kasus ini. KPK membuka ruang bagi siapa saja yang ingin memberikan kesaksian atau dokumen pendukung yang dapat memperkuat bukti-bukti yang telah ada saat ini.