Latest Program: Penjelasan Ahli soal MBG Masuk Anggaran Pendidikan

Latest Program: Penjelasan Ahli Soal MBG Masuk Anggaran Pendidikan

Latest Program – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali memperhatikan isu yang hangat dibicarakan dalam sidang lanjutan terkait uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (UU APBN 2026). Sidang ini dilangsungkan di Jakarta, Rabu (1/7/2026), dan fokusnya pada penjelasan ahli serta saksi dari pihak Presiden dan DPR. Dalam proses ini, tiga permohonan yang diajukan, yaitu Nomor 40/PUU-XXIV/2026, 52/PUU-XXIV/2026, dan 55/PUU-XXIV/2026, menjadi pusat perhatian. Isu utama yang dibahas adalah validitas konstitusional program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari anggaran pendidikan.

Konstitusionalitas MBG: Perspektif Ahli Hukum

Dalam sesi keterangan ahli, Pemerintah menghadirkan Sunny Ummul Firdaus, seorang Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Ia menjelaskan bahwa MBG harus memenuhi tiga kriteria konstitusional agar dapat ditempatkan dalam anggaran pendidikan. Pertama, program tersebut harus secara langsung berkaitan dengan peserta didik, bukan hanya sebagai program pangan umum. Kedua, MBG harus didukung oleh indikator yang menunjukkan kontribusi rasional terhadap fungsi pendidikan. Ketiga, penempatan anggaran MBG tidak boleh menggantikan komponen pendidikan inti seperti pembelajaran, guru, atau fasilitas pendidikan. “Program MBG harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses belajar-mengajar,” tegas Sunny.

“MBG bukan dianggap sebagai program pangan umum, tetapi lebih tepat sebagai bentuk bantuan yang memperkuat proses belajar peserta didik,” ujar Sunny saat memberikan kesaksian di Ruang Sidang Pleno MK, seperti yang dilansir Liputan6.com dari laman resmi MK, Rabu (1/7/2026).

Sunny juga menekankan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan evaluasi menjadi elemen penting dalam menilai keabsahan program tersebut. Menurutnya, keberhasilan MBG dalam anggaran pendidikan harus diukur berdasarkan efektivitas dalam meningkatkan kualitas pendidikan, bukan hanya tingkat penyerapan dana. “Pendekatan fungsional digunakan untuk menilai apakah program tersebut berkontribusi secara langsung dan rasional terhadap penyelenggaraan pendidikan,” tambahnya.

KLASIFIKASI BELANJA: COFOG sebagai Acuan

Dalam konteks klasifikasi belanja pemerintah, Sunny mengacu pada Classification of the Functions of Government (COFOG) yang digunakan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi (OECD). Dalam sistem ini, belanja pemerintah dibagi berdasarkan tujuan penggunaan dana. “COFOG mencakup fungsi pendidikan, termasuk layanan penunjang seperti subsidi untuk pendidikan,” jelas Sunny. Menurutnya, MBG berperan sebagai layanan penunjang yang meningkatkan efektivitas pemenuhan hak pendidikan peserta didik.

Sunny menambahkan bahwa konsep pendidikan dalam COFOG tidak terbatas pada aktivitas mengajar di kelas, tetapi mencakup berbagai bentuk dukungan yang relevan dengan tujuan pendidikan. “Program MBG dapat ditempatkan dalam anggaran pendidikan jika menggabungkan fungsi sosial dan pendidikan secara jelas,” ungkapnya. Namun, ia menyoroti bahwa pendekatan fungsional ini harus dibatasi agar tidak digunakan sembarangan untuk menempatkan program lintas sektor ke dalam anggaran pendidikan.

Dalam perjalanannya, MBG sudah menjadi salah satu inisiatif pemerintah yang dinilai sebagai bagian dari Latest Program untuk meningkatkan kesejahteraan peserta didik. Program ini diharapkan dapat memperbaiki gizi anak-anak dan remaja, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap prestasi belajar. Namun, penempatan MBG dalam anggaran pendidikan masih memerlukan pertimbangan kritis terkait relevansi, efisiensi, dan keterjangkauan.

Latest Program ini juga menarik perhatian berbagai pihak, termasuk masyarakat, kalangan akademisi, dan lembaga pendidikan. Beberapa pihak mengapresiasi upaya pemerintah dalam menciptakan pola hidup sehat bagi generasi muda, sementara yang lain mempertanyakan apakah MBG benar-benar termasuk dalam ranah pendidikan. “Program ini bisa menjadi bagian dari pendidikan jika dikelola secara profesional dan diukur berdasarkan hasil yang terukur,” kata Sunny. Ia menekankan bahwa penggunaan dana untuk MBG harus selaras dengan tujuan pendidikan, bukan hanya sebagai upaya mencapai angka 20 persen dalam alokasi anggaran.

Kehadiran Sunny dalam sidang MK menjadi titik penting dalam diskusi tentang konstitusionalitas MBG. Selain itu, saksi lain yang dihadirkan oleh Presiden dan Pemerintah, seperti Kepala…