Latest Program: Surati BGN, PDIP Minta Data Kader Terlibat Program MBG

PDIP Mengirim Surat ke BGN untuk Permintaan Data Kader dalam Program MBG

Latest Program – Jakarta, Liputan6.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mengirimkan surat resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta informasi terkait kader partai yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Surat tersebut dikeluarkan pada 22 Juni 2026 dengan nomor 553/EX/DPP/VI/2026, ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, serta Ketua DPP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun.

Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP bidang Kesekretariatan, mengonfirmasi adanya surat tersebut. “Benar, surat tersebut ada,” ujarnya saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (1/7/2026).

Permintaan Disampaikan sebagai Tindak Lanjut Instruksi Sebelumnya

Permintaan ini disampaikan sebagai tindak lanjut dari Surat DPP PDIP Nomor 940/IN/DPP/II/2026 yang dikeluarkan pada 24 Februari 2026, berisi instruksi terkait Program MBG. Dalam surat tersebut, DPP PDIP mengatakan bahwa permintaan data juga dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan disiplin internal partai.

Sehubungan dengan Surat DPP PDIP Nomor 940/IN/DPP/II/2026, tanggal 24 Februari 2026, mengenai instruksi terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang di antaranya meminta seluruh kader partai di Tiga Pilar (Struktural, Legislatif, dan Eksekutif) untuk tidak menggunakan program tersebut untuk mendapatkan keuntungan finansial atau manfaat material lainnya, serta dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan disiplin internal partai, DPP PDIP memohon bantuan kepada BGN untuk menyediakan data dan informasi yang diperlukan,” tulis dalam surat tersebut.

Permintaan ini dilakukan setelah munculnya informasi mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum. “Diperlukan langkah klarifikasi dan verifikasi internal partai terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dengan kader PDIP,” tambahnya.

Empat Jenis Informasi yang Diminta

Dalam surat tersebut, DPP PDIP meminta BGN memberikan empat jenis data yang dibutuhkan, yakni: 1. Daftar individu, badan usaha, yayasan, koperasi, atau pihak lain yang terlibat dalam Program MBG serta diduga memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan kader PDIP di tiga pilar (struktural, legislatif, dan eksekutif). 2. Bentuk keterlibatan mereka dalam pelaksanaan program tersebut. 3. Dokumen pendukung tambahan yang relevan untuk proses klarifikasi dan penegakan disiplin organisasi.