Mendagri Dorong Sinergitas Kepala Daerah Sulawesi Jaga Stabilitas Ekonomi
Topics Covered: Dalam upaya memastikan stabilitas dan pemerataan ekonomi di seluruh provinsi Sulawesi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi antara kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dianggap sebagai fondasi utama, kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan politik, keamanan, serta sosial yang kondusif, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah. Kebijakan sinergitas ini juga melibatkan peran aktif lembaga pemerintahan pusat dan daerah dalam mengatasi tantangan yang muncul di lapangan.
Kolaborasi untuk Tantangan Regional
Kegiatan Silaturahmi dan Arahan Bersama antara Mendagri, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman berlangsung di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada hari Sabtu (30/5/2026). Tito Karnavian menegaskan bahwa permasalahan besar di Sulawesi bisa diatasi dengan keterpaduan program dan tindakan antara pemerintah pusat dan daerah. “Segala jenis konflik dan tantangan bisa diminimalisir jika ada kekompakan antar semua pihak, baik dari tingkat pusat maupun daerah,” tambahnya dalam wawancara.
Strategi Pemerataan Ekonomi
Di sisi lain, Tito menggarisbawahi bahwa Sulawesi memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Kondisi alam yang melimpah, seperti pertanian dan sumber daya alam, menjadi peluang utama untuk pemerataan ekonomi. Namun, keberhasilannya tergantung pada stabilitas politik dan keamanan, yang harus dijaga secara konsisten oleh seluruh elemen Forkopimda. Ia menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak bisa berjalan lancar tanpa lingkungan yang aman dan harmonis.
Dalam diskusi, Tito menyoroti peran penting kegiatan seperti pertemuan rutin dan diskusi informal antara kepala daerah. “Kepemimpinan yang solid di tingkat lokal harus didukung oleh kebijakan nasional yang tepat sasaran, agar program-program ekonomi bisa berjalan efektif,” jelasnya. Ia juga menyebutkan bahwa pengalaman konflik sosial di beberapa daerah Sulawesi menjadi pembelajaran bahwa keamanan harus menjadi prioritas utama dalam upaya pemerataan ekonomi.
Peran Forum Kerukunan Umat Beragama
Selain itu, Mendagri mendorong pengaktifan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai alat pencegah perbedaan agama berpotensi memicu ketegangan. FKUB, menurutnya, telah terbukti efektif dalam menjaga keselarasan antarumat beragama, terutama di wilayah yang heterogen secara budaya. “Dengan alokasi anggaran yang memadai, FKUB bisa berfungsi optimal dalam menghubungkan masyarakat agama dan menciptakan keharmonisan sosial,” tambah Tito. Ia menambahkan bahwa FKUB menjadi bagian dari topics covered dalam upaya menjaga stabilitas nasional.
Menurut Tito, tugas menjaga keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga wajib direspons oleh kepala daerah bersama Forkopimda. “Kebahagiaan dan kesehatan tidak muncul begitu saja, begitu pula keamanan harus dirawat sejak dini agar tidak terganggu,” imbuhnya. Ini menjadi topics covered dalam strategi penanganan konflik sosial yang diusulkan dalam forum tersebut.
Deteksi Dini dan Kolaborasi Daerah
Tito juga mengingatkan pentingnya pengaktifan Tim Penanganan