Tarif Masuk Ragunan Diusulkan Naik Jadi Rp 10 Ribu

Uji Coba Kenaikan Tarif Ragunan: Menjawab Kesenjangan Anggaran Rp 130 Miliar per Tahun

Beritaterbaik.com – Setiap tahun, Taman Margasatwa Ragunan (TMR) membutuhkan sekitar Rp 160 miliar untuk menjalankan operasionalnya. Namun, pendapatan mandiri yang berhasil dihimpun pengelola baru menyentuh angka Rp 30 miliar. Selisih ratusan miliar rupiah itu selama ini ditutupi oleh APBD DKI Jakarta, sehingga sekitar 70 persen biaya operasional kawasan masih menjadi beban pemerintah daerah. Kesenjangan inilah yang kini mendorong Komisi C DPRD DKI Jakarta bersama pihak pengelola untuk mengkaji penyesuaian tarif masuk taman margasatwa tersebut.

Tarif yang berlaku saat ini berada di angka Rp 4.000 untuk pengunjung dewasa dan Rp 3.000 untuk anak-anak. Angka tersebut telah bertahan tanpa perubahan selama dua dekade. Dalam kajian terbaru, diusulkan kenaikan menjadi Rp 10.000 per orang. Meski demikian, angka Rp 10.000 sendiri masih berada pada fase pembahasan dan belum ditetapkan sebagai kebijakan final.

Argumen Ekonomi dan Perbandingan dengan Destinasi Lain

Dimaz Raditya, Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, menjelaskan bahwa alasan utama penyesuaian tarif adalah kesenjangan antara harga tiket yang membeku dan daya beli masyarakat Jakarta yang terus bergerak naik. Ia menilai tarif lama sudah tidak lagi mencerminkan realitas ekonomi warga ibu kota.

“Tarif Ragunan ini sudah 20 tahun tidak pernah naik. Sementara, kondisi ekonomi dan pendapatan masyarakat Jakarta terus meningkat.”

Dimaz menambahkan bahwa jika dibandingkan dengan harga tiket di kawasan wisata lain di Jakarta—misalnya Taman Impian Jaya Ancol atau Taman Mini Indonesia Indah (TMII)—angka Rp 10.000 masih tergolong rasional. Ia menekankan bahwa kenaikan tarif bukan semata-mata soal pendapatan, melainkan juga instrumen untuk memperbaiki mutu fasilitas dan kualitas layanan yang diterima pengunjung.

“Tarif sekarang paling mahal Rp 4.000. Rencana akan dinaikkan menjadi Rp 10.000, tetapi masih terus kami kaji perihal angka.”

Isu Keamanan: Insiden Kandang Gajah sebagai Pemicu Perbaikan

Di samping pertimbangan finansial, ada dorongan konkret dari sisi keselamatan pengunjung. Hardiyanto Kenneth, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, menyinggung insiden beberapa waktu lalu ketika seorang anak terjatuh ke area kandang gajah. Peristiwa itu menjadi catatan serius bagi pihak legislatif dan pengelola.

“Beberapa waktu lalu ada anak yang terjatuh ke area kandang gajah. Nah, ini menjadi salah satu catatan kami dan kami berharap standar keamanan bisa ditingkatkan seiring penyesuaian tarif.”

Kenneth menegaskan bahwa penyesuaian tarif harus berjalan beriringan dengan pembenahan sarana dan prasarana, khususnya aspek proteksi pengunjung di sekitar kandang satwa. Tanpa peningkatan standar keamanan, kenaikan harga tiket akan kehilangan legitimasinya di mata publik.

Mengurangi Ketergantungan pada APBD

Dimensi fiskal menjadi pilar utama dari wacana ini. Kenneth menjelaskan bahwa porsi pembiayaan dari APBD yang mencapai 70 persen membuat pengelola perlu didorong agar secara bertahap lebih mandiri secara finansial. Dengan berkurangnya subsidi pemerintah daerah, anggaran yang sebelumnya terserap untuk operasional Ragunan dapat dialihkan ke program publik lain yang lebih mendesak—mulai dari infrastruktur kesehatan, pendidikan, hingga penanganan kemiskinan.

“Harapan kami dengan adanya peningkatan tarif ini adalah Taman Margasatwa Ragunan bisa mandiri secara finansial. Efisiensi pada anggaran APBD nantinya bisa digunakan untuk program lain yang lebih membutuhkan.”

Pandangan Pengelola: Bukan Komersialisasi, Melainkan Penguatan Fungsi Publik

Endah Rumiyanti, Kepala Taman Margasatwa Ragunan, menyambut baik arah kajian tersebut. Ia menegaskan bahwa penyesuaian tarif tidak dimaksudkan sebagai langkah komersialisasi kawasan. Sebaliknya, kebijakan ini diposisikan sebagai upaya memperkuat pelayanan publik agar pengelolaan Ragunan mampu berkembang sesuai masterplan yang telah disusun.

Endah merinci bahwa pengembangan kawasan diarahkan untuk memperkuat tiga fungsi sekaligus: ruang rekreasi, konservasi satwa, dan edukasi masyarakat. Target jangka panjangnya adalah menghadirkan ruang terbuka hijau sekaligus kebun binatang berstandar internasional yang aman, nyaman, dan edukatif bagi seluruh lapisan warga Jakarta.

“Goal utamanya adalah menghadirkan ruang terbuka hijau dan kebun binatang berstandar internasional yang aman, nyaman, dan edukatif.”

Konteks Lebih Luas: Tantangan Pendanaan Taman Kota di Indonesia

Wacana kenaikan tarif Ragunan sesungguhnya menyentuh persoalan struktural yang dihadapi banyak taman kota dan kebun binatang di Indonesia. Selama bertahun-tahun, sebagian besar fasilitas konservasi publik di tanah air bergantung pada subsidi pemerintah daerah karena pendapatan tiket tidak mampu menutupi biaya pakan satwa, perawatan kandang, gaji petugas, serta pemeliharaan infrastruktur. Ketika tarif dibekukan selama puluhan tahun sementara biaya operasional terus merangkak naik akibat inflasi dan kenaikan upah minimum, defisit anggaran menjadi hal yang nyaris tak terhindarkan.

Di sisi lain, masyarakat Jakarta kini memiliki pilihan rekreasi yang jauh lebih beragam dibandingkan dua dekade lalu. Taman-taman tematik, pusat perbelanjaan dengan wahana hiburan, hingga destinasi wisata alam di luar kota bersaing memperebutkan waktu dan anggaran keluarga. Dalam konteks tersebut, tarif Rp 4.000 yang bertahan sejak era 2000-an memang sulit lagi dipertahankan tanpa mengorbankan kualitas layanan.

Yang menjadi penentu keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata besaran angka tarif, melainkan transparansi alokasi pendapatan tambahan. Jika kenaikan tarif benar-benar diarahkan untuk perbaikan keamanan kandang, peningkatan fasilitas edukasi, dan pengembangan program konservasi, maka publik Jakarta memiliki alasan kuat untuk menerima penyesuaian tersebut. Sebaliknya, tanpa akuntabilitas penggunaan dana, kenaikan tarif berisiko dipandang sebagai sekadar pencatutan beban pada kantong pengunjung tanpa manfaat yang terukur.

Proses kajian tarif ini dijadwalkan berlanjut hingga akhir September 2026. Komisi C DPRD DKI Jakarta menyatakan akan melibatkan masukan dari berbagai pihak—termasuk asosiasi pelaku wisata, akademisi konservasi, dan perwakilan masyarakat—sebelum angka final ditetapkan. Keputusan akhir diharapkan mampu menjembatani kebutuhan fiskal kawasan dengan daya beli warga, sekaligus membuka jalan bagi Ragunan untuk bertransformasi menjadi institusi konservasi yang lebih mandiri dan berstandar internasional.