Special Plan: BGN Evaluasi Penerima MBG: Sekolah Mampu Rasanya Tidak Perlu

BGN Evaluasi Penerima MBG: Sekolah Mampu Bisa Dikurangi

Langkah Evaluasi dalam Rangka Special Plan

Special Plan menjadi fokus utama Badan Gizi Nasional (BGN) dalam upaya mengoptimalkan distribusi bantuan makanan bergizi gratis (MBG) kepada siswa. Nanik S. Deyang, Kepala BGN yang baru dilantik di Istana Negara pada Senin (8/6/2026), menjelaskan bahwa evaluasi akan dilakukan terhadap penerima manfaat program ini. Menurutnya, sekolah-sekolah yang memiliki kapasitas gizi yang memadai bisa dipertimbangkan untuk tidak lagi menerima bantuan MBG. “Sekolah yang sudah mampu memenuhi kebutuhan gizinya sendiri, rasanya tidak perlu diberikan MBG lagi. Di rumah, makanan bergizi mungkin sudah lebih baik dipenuhi,” kata Nanik dalam wawancara terkait Special Plan.

Target Penerima MBG Dalam Special Plan

Dalam Special Plan, BGN menegaskan komitmen untuk meninjau ulang kelompok penerima MBG. Nanik menyoroti bahwa jumlah penerima saat ini mencapai sekitar 63 juta orang, dengan sebagian besar mereka berada di Pulau Jawa. Ia menegaskan bahwa rencana ini bertujuan agar bantuan bisa lebih tepat sasaran dan tidak terbuang pada kelompok yang tidak benar-benar membutuhkan. “Apakah 63 juta penerima MBG saat ini benar-benar layak mendapatkan bantuan, atau justru bisa dikurangi lalu dialihkan kepada yang belum menerima,” tambahnya. Evaluasi ini akan memastikan bahwa MBG hanya diberikan kepada siswa yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi.

Special Plan juga mencakup refocusing pada daerah-daerah yang memiliki kebutuhan lebih tinggi. Nanik menjelaskan bahwa sekolah dengan akses layanan gizi yang memadai akan menjadi prioritas untuk dikurangi bantuan MBG-nya. Ia menekankan pentingnya data yang akurat dalam menentukan kebijakan ini, terutama untuk menghindari duplikasi atau pemborosan anggaran. “Kami ingin pastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk MBG benar-benar memberikan dampak positif,” katanya.

Manajemen Dapur MBG Dalam Special Plan

Dalam rangka Special Plan, BGN juga meninjau efisiensi manajemen operasional dapur MBG. Nanik menyatakan bahwa penghentian sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG baru adalah langkah konkret yang akan diambil. Evaluasi terhadap 27.877 dapur MBG yang sudah beroperasi dilakukan untuk menilai apakah fasilitas tersebut masih diperlukan atau bisa dihentikan. “Kami akan mengevaluasi apakah dapur yang ada sudah cukup memadai atau justru berlebih. Untuk sementara, pembukaan dapur baru dan pendaftaran baru ditunda,” tambahnya.

Evaluasi ini tidak hanya fokus pada jumlah dapur, tetapi juga kualitas pelayanannya. Nanik menjelaskan bahwa dapur yang sudah beroperasi perlu dicek apakah benar-benar efektif dalam memenuhi kebutuhan gizi siswa. “Kami ingin memastikan bahwa setiap dapur MBG berfungsi optimal dan tidak ada yang beroperasi secara tidak perlu,” tuturnya. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi biaya operasional serta meningkatkan keberlanjutan program MBG.

Special Plan juga mencakup analisis terhadap distribusi dapur MBG secara regional. Nanik menyoroti bahwa saat ini, sebagian besar dapur MBG terpusat di Pulau Jawa, terutama di provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Ia mengatakan bahwa evaluasi akan melibatkan seluruh daerah untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya berfokus pada wilayah dengan kebutuhan tinggi. “Data menunjukkan bahwa dapur MBG masih berkonsentrasi di Jawa,” katanya. Namun, BGN akan mengambil langkah-langkah untuk memperluas cakupan ke daerah lain yang lebih membutuhkan.

Langkah penataan dalam Special Plan ini diharapkan bisa memberikan dampak jangka panjang. Nanik menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan saat ini akan menjadi dasar untuk menentukan apakah perlu membangun dapur baru atau tidak setelah data selesai dianalisis. “Kami ingin memastikan bahwa keputusan ini didasarkan pada fakta dan bukan asumsi,” tuturnya. Dengan demikian, program MBG bisa lebih berkelanjutan dan efektif dalam meningkatkan gizi masyarakat.

Special Plan juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pihak lain, seperti pemerintah daerah dan lembaga pendidikan. Nanik mengatakan bahwa BGN akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa penerima MBG benar-benar memerlukan bantuan tersebut. “Kami juga akan meninjau manfaat program ini dari segi kesehatan dan ekonomi, sehingga bisa memberikan hasil maksimal,” jelasnya. Selain itu, langkah ini diharapkan bisa mendorong inovasi dalam penyediaan makanan bergizi kepada siswa.