Reaksi KPK saat Silmy Karim Ajukan Praperadilan Terkait Penyitaan

Silmy Karim Tantang KPK di Pengadilan: Praperadilan Soal Penyitaan Izin Tinggal WNA

Beritaterbaik.com – Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim resmi menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan praperadilan yang didaftarkan pada Jumat, 4 September 2026, itu menyoroti satu pertanyaan hukum yang krusial: apakah tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik KPK dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) telah memenuhi syarat formil dan materiil menurut hukum acara pidana.

Nomor perkara yang tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan adalah 163/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Klasifikasi perkara yang tercantum di laman resmi pengadilan berbunyi: “Sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa Penyitaan.” Dalam petitum permohonan, Silmy Karim menempatkan KPK beserta para pimpinan lembaga antirasuah sebagai termohon. Namun, isi petitum secara lengkap belum dapat diakses publik hingga saat ini.

Mekanisme Praperadilan dan Perannya dalam Hukum Acara Indonesia

Praperadilan merupakan instrumen hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk menguji keabsahan tindakan penyidik sebelum perkara memasuki tahap persidangan pokok. Pihak yang merasa hak-hak prosedurnya dilanggar dapat mengajukan permohonan ini kepada hakim tunggal di pengadilan negeri. Tujuannya bukan membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa, melainkan memastikan bahwa setiap langkah paksa—penangkapan, penahanan, penyitaan, hingga penggeledahan—dilaksanakan sesuai koridor undang-undang.

Dalam konteks perkara ini, Silmy Karim secara spesifik mempertanyakan sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan penyidik KPK. Artinya, yang diuji bukan substansi dakwaan pemerasan, melainkan apakah prosedur penyitaan telah memenuhi seluruh persyaratan formil: adanya surat perintah yang sah, kehadiran saksi, berita acara yang lengkap, serta dasar hukum yang jelas.

KPK: Siap Menguji Setiap Tindakan di Hadapan Pengadilan

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo merespons pengajuan praperadilan tersebut dengan nada terbuka. Dalam keterangannya pada Selasa, 8 September 2026, Budi menyatakan bahwa lembaga antirasuah tidak akan menghindar dari proses judicial review.

“KPK siap menghadapi dan menjelaskan setiap tindakan penyidikan dalam praperadilan secara objektif, terbuka, dan berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.”

Budi menambahkan bahwa lembaga yang dipimpinnya tidak ingin penegakan hukum bertumpu pada persepsi semata, melainkan pada fakta dan mekanisme yang dapat diuji secara hukum.

“KPK tidak ingin proses penegakan hukum dibangun atas persepsi, melainkan atas fakta dan mekanisme hukum yang dapat diuji.”

Terkait substansi penyitaan, Budi menegaskan bahwa penyidik telah bekerja dengan memperhatikan aspek formil maupun materiil. Setiap tindakan, kata dia, memiliki dasar hukum dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Termasuk dalam pelaksanaan tindakan penyitaan, Penyidik bekerja dengan memperhatikan aspek formil maupun materiil serta memastikan setiap tindakan memiliki dasar hukum dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Hakim Tunggal dan Jadwal Sidang

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menunjuk hakim tunggal Yuliana untuk memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan tersebut. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Senin, 14 September 2026, pukul 09.00 WIB. Agenda sidang pertama sebagaimana tercantum di laman SIPP PN Jakarta Selatan adalah pemeriksaan kelengkapan formil permohonan.

“Senin, 14 September 2026. Pukul 09.00 WIB. Agenda sidang pertama.”

Apabila hakim tunggal menyatakan permohonan diterima, proses akan berlanjut ke tahap pembuktian di mana KPK sebagai termohon wajib menunjukkan bahwa setiap langkah penyitaan memiliki legitimasi hukum. Sebaliknya, pemohon harus membuktikan adanya cacat prosedural yang cukup untuk membatalkan tindakan tersebut.

Dimensi Publik: Layanan WNA dan Kepercayaan Internasional

Perkara ini tidak berdiri di ruang hampa hukum semata. Budi Prasetyo menekankan bahwa pengurusan izin tinggal WNA merupakan bagian dari wajah pelayanan negara yang harus diselenggarakan secara profesional, berintegritas, dan bebas dari praktik koruptif.

“Pelayanan kepada warga negara asing merupakan bagian dari wajah pelayanan negara yang harus diselenggarakan secara profesional, berintegritas, dan bebas dari praktik koruptif.”

Menurut Budi, dugaan korupsi di sektor ini memiliki dimensi kepentingan publik yang luas karena menyangkut pintu masuk orang asing ke Indonesia. Ketika praktik koruptif terjadi di sektor tersebut, yang dipertaruhkan bukan hanya integritas penyelenggara pelayanan, tetapi juga kepercayaan publik dan kredibilitas Indonesia di mata masyarakat internasional.

“Pintu masuk Indonesia tidak boleh menjadi pintu masuk praktik korupsi. Pelayanan publik harus menjadi wajah integritas negara, bukan ruang transaksional yang mencederai kepercayaan masyarakat maupun dunia internasional.”

Konteks ini penting bagi pembaca: Indonesia menerima jutaan kunjungan dan izin tinggal asing setiap tahun. Setiap indikasi praktik pemerasan di jalur birokrasi tersebut berpotensi menggerus reputasi negara di forum investasi dan perdagangan global. Oleh karena itu, proses hukum—termasuk praperadilan—menjadi bagian dari mekanisme checks and balances yang justru memperkuat legitimasi penegakan hukum itu sendiri.

KPK Ajak Publik Mengawal Proses

Budi juga mengajak masyarakat untuk mengawal jalannya proses hukum perkara ini. Ia menilai pengawasan publik merupakan elemen penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepastian bahwa penegakan hukum berjalan sesuai koridor yang berlaku.

“KPK menghormati seluruh langkah hukum yang ditempuh oleh para pihak dan akan mengikuti proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Bagi Silmy Karim, praperadilan ini menjadi kesempatan untuk menguji aspek formil penyidikan di forum yang disediakan peraturan perundang-undangan. Bagi KPK, ini adalah ruang untuk membuktikan bahwa setiap tindakan penyidik memiliki landasan hukum yang kokoh. Dan bagi publik, sidang perdana pada 14 September 2026 akan menjadi penanda awal apakah mekanisme pengawasan internal dan eksternal sistem peradilan Indonesia berfungsi sebagaimana mestinya.