Puan Soroti DPR Banyak Diserang Hoaks di Medsos

Puan Maharani Tekankan Pentingnya Mengatasi Hoaks yang Menyerang DPR

Beritaterbaik.com – Jakarta — Ketua DPR Puan Maharani menyoroti fenomena disinformasi dan hoaks yang semakin marak di ruang digital, khususnya yang menargetkan lembaga legislatif. Dalam sambutannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 DPR RI, ia menegaskan bahwa kondisi ini berpotensi memperlebar jurang polarisasi di masyarakat.

Acara yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026) ini menjadi momen bagi Puan untuk menyampaikan pandangannya tentang tantangan informasi di era digital. Ia menjelaskan bahwa arus informasi yang deras tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga risiko berupa konten manipulasi dan hoaks yang dilepaskan dari konteks aslinya.

Derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah.

Berbagai Bentuk Hoaks yang Menyerang DPR

Puan secara rinci menguraikan jenis-jenis informasi palsu yang beredar mengenai DPR. Di antaranya adalah kutipan yang dipalsukan dan mengatasnamakan pimpinan atau anggota parlemen. Selain itu, terdapat pula informasi keliru terkait sikap DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang. Fenomena penggunaan video lama dengan narasi baru yang tidak sesuai konteks juga menjadi salah satu masalah yang sering ditemui.

Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang, serta penggunaan video lama (old footage) dengan narasi baru yang tidak sesuai konteks.

Kritik dan Hoaks: Dua Hal yang Perlu Dibedakan

Menurut Puan, masyarakat perlu bersikap bijaksana dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar. Ia menekankan bahwa kritik dan aspirasi dari rakyat harus tetap dihormati sebagai wujud demokrasi. Namun, di sisi lain, informasi yang keliru harus diluruskan dengan cepat dan berdasarkan fakta yang valid.

Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus dihormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta.

Ketua DPP PDIP ini juga mengingatkan bahwa DPR dan rakyat seharusnya tidak diposisikan sebagai pihak yang saling bertentangan. Sebagai lembaga perwakilan, DPR memiliki kewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, komunikasi yang baik, serta kerja nyata yang memberikan manfaat.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerja nyata yang dapat dirasakan manfaatnya.

Harapan Puan untuk Masa Depan

Mantan Menko PMK ini berharap masyarakat semakin cerdas dalam menerima dan menyebarkan informasi. Ia juga menilai bahwa media dan platform digital harus meningkatkan tanggung jawabnya. DPR dan lembaga negara lain pun terus berupaya memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, serta merespons kritik secara terbuka.

Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespons kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja.

Puan menambahkan bahwa perbedaan politik adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Yang penting adalah kita tetap bersatu dalam tujuan bersama, yaitu melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial.

Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan, melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial.

Kepercayaan Publik dan APBN 2027

Cucu Bung Karno ini menegaskan bahwa kepercayaan rakyat kepada institusi negara sangat bergantung pada kebijakan yang adil dan pelayanan publik yang berkualitas. Kepercayaan hanya dapat tumbuh ketika hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah.

Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah.

Oleh karena itu, Puan memandang bahwa tata kelola pemerintahan, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian integral dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN Tahun Anggaran 2027.

Marilah kita wujudkan APBN Tahun Anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara pada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua.