Puan Bicara Rencana Penggabungan Badan Geologi dan BMKG

DPR Buka Pintu Dukungan Penggabungan Badan Geologi dan BMKG, Asal Dikaji Matang

Beritaterbaik.com – Indonesia yang terhampar di sepanjang sabuk cincin api Pasifik menghadapi ancaman gempa, tsunami, dan erupsi gunung api secara hampir permanen. Dalam konteks itulah, wacana pengintegrasian dua lembaga negara—Badan Geologi dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)—menjadi sorotan utama di parlemen. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan kesiapan lembaga legislatif untuk mendukung langkah tersebut, namun dengan satu syarat tegas: kajian mendalam harus dilakukan terlebih dahulu sebelum keputusan diambil.

Pernyataan di Kompleks Parlemen Senayan

Pernyataan itu disampaikan Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (8/9/2026), ketika ia dimintai tanggapan atas rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan penggabungan kedua badan tersebut. Tujuan integrasi, sebagaimana diutarakan pihak eksekutif, adalah memperkuat kapasitas pemantauan potensi bencana di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami meminta itu untuk dikaji dulu apakah itu diperlukan, karena penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda.”

Puan menekankan bahwa mandat operasional Badan Geologi—yang berfokus pada pemetaan, survei geologi, dan pengelolaan data spasial—memiliki karakter yang berbeda dari tugas BMKG dalam pemantauan cuaca, iklim, dan fenomena geofisika. Perbedaan tersebut, menurutnya, tidak boleh diabaikan dalam proses perumusan kebijakan.

Kesiapan Parlemen dan Mekanisme Pembahasan

Walaupun meminta kehati-hatian, Puan tidak menutup ruang bagi penggabungan itu. Ia menegaskan bahwa apabila hasil kajian menunjukkan bahwa penyatuan kedua lembaga akan menghasilkan efektivitas yang lebih tinggi dalam deteksi dini dan peringatan bencana, maka DPR tidak akan menghalangi langkah tersebut.

“Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.”

Mekanisme pembahasan di parlemen akan dilakukan melalui alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi terkait yang memiliki kewenangan atas urusan kebencanaan dan sains. Proses ini diharapkan menghasilkan rekomendasi berbasis data, bukan sekadar respons politis terhadap tekanan eksekutif.

Anggaran Mitigasi Bencana: Kenaikan yang Diminta, Penurunan yang Terjadi

Di samping isu kelembagaan, Puan juga merespons permintaan Presiden Prabowo agar alokasi anggaran untuk mitigasi dan penanganan bencana ditingkatkan secara signifikan. Presiden menyampaikan hal itu dalam rapat penanganan bencana pada Senin (7/9), dengan argumentasi bahwa posisi geografis Indonesia di ring of fire menuntut kesiapsiagaan tanpa henti.

“Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintahan yang saya pimpin. Alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.”

Ironisnya, data Rancangan APBN 2026 justru menunjukkan arah sebaliknya. Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk tahun anggaran 2026 diproyeksikan hanya sebesar Rp 491 miliar, angka yang anjlok drastis dibandingkan APBN 2025 yang mencapai Rp 2,01 triliun. Penurunan hampir empat kali lipat ini menimbulkan pertanyaan serius tentang konsistensi kebijakan fiskal dengan kebutuhan riil kebencanaan nasional.

Menanggapi permintaan penambahan anggaran, Puan menyatakan bahwa DPR tidak akan menjadi penghalang selama tambahan dana tersebut benar-benar diarahkan pada manfaat nyata bagi masyarakat.

“Alokasi anggaran selama itu memang bermanfaat, bagi kami tidak apa-apa.”

Ia kemudian menambahkan catatan kritis bahwa setiap rupiah yang dialokasikan harus menghasilkan dampak perlindungan yang lebih besar dibanding periode sebelumnya.

“Namun manfaatnya harus lebih baik daripada sebelumnya.”

Konteks Geologis dan Implikasi Strategis

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di persimpangan tiga lempeng tektonik utama—Pasifik, Indo-Australia, dan Eurasia. Kondisi ini menghasilkan lebih dari 1.300 gunung api, sekitar 126 di antaranya aktif, serta jalur subduksi yang memicu gempa berkekuatan besar secara berkala. Sabuk cincin api membentang dari Jepang, melalui Filipina, kepulauan Nusantara, hingga Selandia Baru, menjadikan wilayah Indonesia salah satu zona paling aktif secara seismik di planet ini.

Dalam kerangka tersebut, pemisahan fungsi antara pemetaan geologi dan pemantauan geofisika dapat menciptakan celah informasi yang berbahaya. Data gravitasi, magnetik, dan topografi dari Badan Geologi, misalnya, memiliki korelasi langsung dengan pemodelan sumber gempa dan potensi tsunami yang menjadi ranah BMKG. Integrasi yang dirancang dengan baik berpotensi memangkas waktu respons antara deteksi sinyal awal dan penerbitan peringatan publik—dua hal yang menentukan jumlah nyawa yang terselamatkan.

Puan, perempuan pertama yang menduduki jabatan Ketua DPR RI dan cucu Proklamator Kemerdekaan Bung Karno, sebelumnya juga telah menekankan pentingnya pendekatan mitigasi dan antisipasi kebencanaan secara terpadu. Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan kebencanaan, bukan sekadar parameter teknis atau administratif.

Keputusan akhir mengenai penggabungan kedua badan ini kini berada di persimpangan antara kebutuhan operasional dan kehati-hatian kelembagaan. Parlemen telah menyatakan posisinya: terbuka untuk mendukung, tetapi menuntut bukti bahwa langkah tersebut benar-benar meningkatkan kapasitas perlindungan warga negara dari ancaman bencana yang tak terhindarkan.